Rabu, 20 September 2017 | 16:06 WIB

  • News

  • Nasional

LBH Anggap Eksekusi Mati Merri Utami sebagai Dosa Pemerintah

Terpidana mati Merri Utami (Istimewa)
Terpidana mati Merri Utami (Istimewa)

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Jelang eksekusi terpidana hukuman mati Merri utami, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat mengecam, pemerintah melakukan sebuah dosa besar.

Staf komunikasi LBH, Yohan David mengatakan, eksekusi mati bukan hanya saja nyawa manusia itu berharga, namun pembunuhan yang akan dilaksanakan terhadap Merri Utami juga penuh dengan kesalahan.

Menurutnya, pemerintah tidak hanya melanggar hak seseorang terpidana tetapi juga telah melakukan pembangkangan terhadap konstitusi dan hukum internasional.

"Seperti dalam pasal 6, konvensi hak sipil dan politik menyatakan bahwa seseorang yang dihukum mati harus memiliki hak untuk mengajukan permohonan maaf atau komutasi atas hukumannya.

Yohan menegaskan, sistem hukum Indonesia memfasilitasi hak dalam Konvensi, bahwa terpidana punya kesempatan mengajukan grasi kepada presiden.

"Presiden belum memutuskan untuk menerima atau menolak grasi. Sesuai pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, pelaksanaan eksekusi tidak dapat dilaksanakan dan dibenarkan secara hukum," sebutnya.

Selanjutnya, disampaikan Yohan, pemerintah menutup mata pada kerentanan perempuan yang menjadi kurir narkotika. Seperti kasus Mary Jane (warga negara Philipina), menjadi bukti bahwa perempuan dan buruh migran sangat rentan dieksploitasi oleh jaringan peredaran narkotika.

"Kemiskinan membuat perempuan-perempuan memilih menjadi buruh migran, pergi ke sebuah negeri dan membuka peluang yang sangat besar bagi sindikat narkotika untuk mengeksploitasi mereka,".

Reporter : Vito Adhityahadi
Editor : Firman

Apa Reaksi Anda?