• News

  • Nasional

Polri: Masyarakat Harus Bersatu, Jangan Terprovokasi Bisikan Setan!

Diskusi publik 'Membangun Kebersamaan Antara Polri dan Segenap Elemen Masyarakat dalam Membendung Intoleransi'
Netralnews/Adiel Manafe
Diskusi publik 'Membangun Kebersamaan Antara Polri dan Segenap Elemen Masyarakat dalam Membendung Intoleransi'

JAKARTA, NNC - Suhu politik jelang Pilpres 2019 kian memanas. Hal ini berpotensi dimanfaatkan oleh oknum atau kelompok intoleran untuk menciptakan kegaduhan dan memecah belah bangsa.

Guna mengantisipasinya, Direktur Keamanan Negara (Dirkam) Baintelkam Polri, Brigjen Pol Djoko Mulyono, mengajak semua elemen masyarakat untuk tetap bersatu dan jangan terprovokasi.

"Jangan mudah percaya dengan bisikan setan. Semua elemen masyarakat harus tetap bersatu jangan tercerai berai," tegas Djoko dalam diskusi publik bertajuk 'Membangun Kebersamaan Antara Polri dan Segenap Elemen Masyarakat dalam Membendung Intoleransi' di Jakarta, Jumat (7/12/2018).

Djoko juga berpesan agar tetap menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam menjaga toleransi, saling menghargai dan menghormati antar sesama anak bangsa meski berbeda pilihan politik. "Jangan sebaliknya suka mengkafirkan orang. Kita harus kembali memikirkan bangsa kedepan, jangan sampai anak cucu kita nanti menjadi korban," ujarnya.

Terkait hal itu, Presiden Majelis Dzikir RI 1 Habib Salim Jindan Baharun memuji revolusi mental yang digaungkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pasalnya dengan revolusi mental, dapat meningkatkan pemahaman terhadap nilai-nilai luhur budaya bangsa dan menjadi landasan untuk memperkuat kebersamaan, persatuan, dan toleransi, hingga berujung terciptanya kehidupan yang harmonis.

"Presiden kita luar biasa cerdasnya, karena beliau digerakkan lidahnya dengan mengeluarkan revolusi mental. Revolusi mental itu baik sesuai amanat Bapak Presiden Jokowi tapi masalahnya sekarang revolusi mental itu sudah hilang. Makanya kita butuh revolusi mental itu betul," ungkapnya.

Lebih jauh Habib Salim meminta agar kembalikan lagi revolusi mental Jokowi dengan amal agama, dan saling mengingatkan. Kata dia, semua anak bangsa wajib bersatu menangkal intoleransi. Dia juga mengakui jika jelang Pilpres intoleransi sangat berpotensi terjadi.

"Sebenarnya gampang mengantisipasinya. Cara counternya gampang, kumpulkan para tokoh-tokoh yang dianggap keras dan intoleran, ajak dzikir bersama ingatkan kapan sih kita mati, ajak mereka nangis bersama, apakah kita merasa paling beriman dan beragama. Pakai konsep mengingatkan diri," imbuhnya.

"Kalau ada yang dianggap garis keras dan suara intoleransi khilafah, kita pandang mereka sebagai anak bangsa, jangan pandang sebagai musuh dan oranf menakutkan. Anggap mereka anak yang lagi nakal dan butuh dirangkul dan mereka hanya cari perhatian," jelas Habib Salim.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Eksekutif Bidang Keadilan dan Perdamaian PGI Pendeta Henrek Lokra menyayangkan sikap toleransi yang semakin melemah ketika memasuki momentum politik.

"Toleransi kita menguat di tahun 2015. Kalau ada momentum politik toleransi kita melemah. Tapi kalau gak ada momentum politik maka kita bisa kembali ke nature kita sebagai masyarakat berbasis pancasila," paparnya.

Henrek melanjutkan, momentum politik yang sebetulnya memobilisasi banyak sekali kepentingan dan simpul yang bisa digerakkan untuk membakar emosi dan psikologi massa di ruang publik adalah agama. "Dinamika ini harus kita siasati. Pers harus bisa bantu untuk mempersatukan kembali," katanya.

Sementara itu, Cendikiawan Muda NU Nur Ahmad Satria mengingatkan agar capres-cawapres yang bertarung di Pilpres 2019 untuk tidak memakai isu agama. Kata dia, justru jika memakai isu agama maka kekalahan ada didepan mata.

"Elite politik pertimbangkan kepentingan bangsa lebih besar dari kepentingan pribadi. Jangan pakai isu-isu agama. Jangan jadikan agama buat main-main. Kalau yang pakai isu agama insya Allah gak pernah menang dalam konteks sebenarnya," terang Ahmad Satria.

Politik yang berpengaruh pada toleransi ini juga disorot oleh Humas Kominfo Ferdinandus Setu. Ia berpendapat bahwa perbedaan pilihan politik adalah hal yang wajar, sehingga masyarakat tak perlu menyikapi secara berlebihan.

"Perbedaan itu wajar, so what gitu? Anak kembar saja DNA nya pasti berbeda. Perbedaan adalah sesuatu yang ada. Jangan menyikapi perbedaan di medsos terlalu lebay. Kita memandang Indonesia dengan toleransi maka akan indah sekali," pungkasnya.

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Tommy Satria Ismaya Cahya

Apa Reaksi Anda?