• News

  • Politik

Perangi Hoaks Jadi Tanggung Jawab Semua Pihak

Diskusi publik Implikasi Dan Konsekuensi Kampanye Menggunakan Hoaks Dalam Pemilu 2019' di Cikini.
NNC/Adiel Manafe
Diskusi publik Implikasi Dan Konsekuensi Kampanye Menggunakan Hoaks Dalam Pemilu 2019' di Cikini.

JAKARTA, NNC - Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo, mengungkapkan dampak dari penyebaran kabar bohong atau hoaks yang berkembang pesat selama masa kampanye Pemilu Serentak 2019 dan mengakibatkan suhu politik nasional jelang pemungutan suara cenderung semakin memanas.

"Dampak penyebaran hoaks ini mengancam nilai-nilai demokrasi, menimbulkan konflik sosial yang membuat masyarakat semakin terpolarisasi, berpotensi merusak peradaban kemanusiaan," kata Karyono pada diskusi publik bertajuk 'Implikasi Dan Konsekuensi Kampanye Menggunakan Hoaks Dalam Pemilu 2019' di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (16/3/2019).

Melihat dampak yang ditimbulkan, ada sejumlah poin yang dijabarkan Karyono sebagai solusi mengatasi hoaks. "Perlu pendekatan yang holistik dan komprehensif, yang meliputi penegakan hukum, pendekatan persuasif, pendekatan edukatif, serta membuat Undang-undang anti hoaks," ujarnya.

Hal senada disampaikan pengamat intelijen dan keamanan Stanislaus Riyanta. Menurutnya, hoaks sudah semakin membahayakan karena sudah memasuki area sensitif yaitu SARA, dan jika ini dibiarkan maka hoaks dengan konten SARA tersebut bisa memicu konflik.

"Pencegahan hoaks harus dilakukan melalui penegakan hukum yang tegas untuk menimbulkan efek jera. Selain itu deteksi dini dan cegah dini perlu dilakukan oleh pemerintah agar hoaks tidak semakin berlanjut menjadi konflik sosial," ucap Stanislaus.

Sementara itu, Karo Multimedia Div. Humas Mabes Polri Brigjen Pol Budi Setiawan menyampaikan, saat ini banyak pihak yang menyalahgunakan media sosial untuk penyebaran hoaks, ujaran kebencian dan politisasi SARA.

Budi mengaku, pihaknya tak bisa mewaspadai sebaran hoaks itu sendirian. Karenanya diperlukan kerja sama antara kepolisan dan elemen masyarakat.

"Ini tanggung jawab kita untuk menjaga dan mengawasi media sosial agar tidak terpapar hoaks. Selama ini Polri dan Kemenkominfo banyak melakukan pemantauan terkait konten hoaks di medsos," paparnya.

"Penyebaran hoaks harus kita selesaikan bersama-sama. Perkembangan teknologi ini tak bisa kita hindari, tapi harus kita hadapi," jelas Budi.

Pada kesempatan yang sama, Staf Ahli Sekjen Kementerian Kominfo Hendrasmo membeberkan, sebaran hoaks akhir-akhir ini mengalami peningkatan.

Pada Maret ini, misalnya, sebaran hoaks yang terdata di kantornya sudah mencapai sekitar 10 konten per hari. "Sebelumnya 3-4 hoaks per harinya. Sekarang 10 konten hoaks setiap hari," ungkap Hendrasmo.

Dari sekian data yang dikantonginya, Hendrasmo menyampaikan bahwa hoaks banyak dialamatkan kepada pemerintah.

"Dari sebaran hoaks tentang PKI, komunisme, Tenaga Kerja Asing, Pendidikan Agama akan dihapus, pelegalan LGBT, dan lain-lain. Dari data yang kami miliki, masyarakat (awam) itu sangat sulit mengidentifikasi apakah itu hoaks atau bukan," tandasnya.


Reporter : Adiel Manafe
Editor : Irawan.H.P

Apa Reaksi Anda?