Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin. (ist)

Komisi I DPR: Program Bela Negara Belum Dianggarkan dalam APBN

Rabu, 11 Jan 2017 | 22:55 WIB | Nasional

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin mengatakan, belum ada payung hukum dalam mengimplementasikan program Bela Negara. Selain itu, juga belum ada anggaran khusus program Bela Negara yang dianggarkan dalam APBN.

"Bela Negara baru tercantum atau tertulis dalam UUD 1945  pasal 30, dan UU No 3/2002 Tentang pertahanan pasal 9. Di dalam dua UU itu dijelaskan, diatur dengan Undang-undang," kata Hasanuddin dalam keterangannya, Rabu (11/1/2017). 

Dia mengatakan, hingga saat ini belum ada UU bela negara, seperti apa kebijakan politik negara tentang Bela Negara itu? Harus ada aturan tentang siapa yang diwajibkan mengikuti bela negara. "Profesi apa saja dan umur berapa serta bentuk latihannya seperti apa," ujarnya bertanya. 

Selain itu aturannya juga harus mencantumkan materi apa yang akan diberikan saat program latihan Bela Negara itu dilaksanakan. 

"Materi apa yang dilatihkan, serta siapa saja yang menjadi penyelenggara utamanya," papar TB Hasanuddin. 

Ada pun hal yang harus diperhatikan adalah, bagaimana sistem penggunaan kekuatan Bela Negara. Mengingat belum adanya anggaran khusus dalam program ini. 

"Ini yang sesungguhnya belum jelas. Sehingga aplikasi di lapangan dapat menimbulkan polemik berkepanjangan karena memang belum ada Undang-undangnya (UU Bela Negara)," tegas Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini. 

Memang Bela Negara itu penting. Karena itulah, ia berharap DPR dan pemerintah harus segera membuat UU terkait program bela negara, agar tidak terjadi polemik seperti sekarang ini.

"Bela negara bukan sekedar latihan baris berbaris dan perang perangan. Mencintai produk dalam negeri adalah juga bagian dari bela negara," tegasnya. 


Reporter : Dominikus Lewuk
Editor : Nazaruli