Sabtu, 25 November 2017 | 06:56 WIB

  • News

  • Opini

Entah Siapa yang Salah? Masalah Pendidikan Kita

Prof Asep Saefuddin
edunews
Prof Asep Saefuddin

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Suatu waktu saya didatangi staf saya yang bermaksud pinjam uang. Orang itu boleh dikatakan jarang meminjam uang, sehingga saya bertanya. Untuk apa? Jawabannya untuk membayar kekurangan uang pendidikan anaknya. Saya sedikit heran karena baru kali ini dia meminjam uang untuk uang pendidikan anaknya. 

Staf itu sedikit bercerita bahwa anaknya diancam tidak boleh ikut UTS (Ujian Tengah Semester) di sekolahnya. Yang heran, kenapa ancaman begitu drastis padahal selama anaknya sekolah tidak pernah absen membayar kewajiban uang pendidikan. Ini baru kejadian satu kali, langsung diancam. Apakah sekolah itu tidak punya catatan tentang kewajiban biaya pendidikan murid? Dari sini ketahuan bagaimana perilaku pembayaran murid tersebut.

Jawaban terhadap pertanyaan itu tentu catatan ada. Tapi kata staf saya, pihak sekolah keukeuh minta bayar segera, kalau anaknya ingin UTS. Katanya ini regulasi. Titik. 

Saya mulai mikir, apa pendidikan kita ini begitu kaku. Apalagi sekolah tempat anak staf saya itu milik pemerintah, alias sekolah negeri. Bukankah sekolah negeri ada biaya dari negara? Saya paham bahwa biaya negara mungkin tidak bisa menutupi semua kebutuhan pendidikan. 

Akhirnya ada porsi yang dibebankan kepada murid. Tetapi, apakah sampai begitu ketat sehingga mau tidak mau murid harus bayar waktu itu juga. Apalagi keluarga murid itu tidak punya catatan pernah menunggak. 

Kalau jawabannya untuk mendidik kedisiplinan murid, apakah sudah tepat model seperti ini? Memang untuk hal-hal tertentu, terutama yang berkaitan dengan keselamatan, kedisiplinan tidak ada toleransi. Untuk hal lainnya, disiplin tidak harus sekaku itu. Untuk keterlambatan masuk kelas saja ada toleransi sekitar 10 menit yang disebut ‘educational time’. 

Saya tidak bisa menyalahkan pihak guru atau bagian keuangan sekolah, karena begitulah kenyataannya. Pendidikan kita dibelenggu oleh uang. Para guru pun harus punya sertifikasi untuk mendapat tambahan penghasilan. Sekolah pun serba kekurangan dana. 

Akhirnya persoalan ini terus mutar, saling berkaitan bagaikan lingkaran setan yang tidak tahu di mana harus dipotong. Sementara tidak sedikit uang yang dikorupsi. Persoalan semakin berbelit. Yang menjadi korban adalah murid.

Adalah wajar bila banyak anak-anak enggan sekolah. Atau putus sekolah karena keluarga tidak mampu membiayai pendidikan. Lalu mereka masuk ke lapangan kerja sangat rendah, yang tidak memerlukan keterampilan apa-apa. Atau menganggur mengisi lorong-lorong di perkotaan. Ini sangat menyedihkan.

Harusnya pemerintah memikirkan kelompok kelas ekonomi menengah ke bawah. Mereka tidak mungkin (atau sedikit sekali peluangnya) untuk masuk ke sekolah-sekolah elit. Untuk itu, semua sekolah negeri harus ‘elit’ (baca: baik) dan diprioritaskan bagi anak-anak yang tidak mampu. Tidak perlu ada test apa-apa masuk sekolah negeri. Cukup kemauan dan kesungguhan.

Di sekolah (dasar), basisnya adalah kemanusiaan (humanity). Adapun mata pelajaran hanyalah pengetahuan yang sebaiknya diketahui. Bukan dijadikan fondasi kurikulum dengan tugas-tugas yang membebani. Pelajaran kerjasama, saling tolong menolong, perilaku welas asih itu jauh lebih penting di tahap awal ini ketimbang calistung (baca, menulis, berhitung). 

Pada tahap pendidikan lanjut juga intinya sama, pendekatan kemanusiaan dalam pembelajaran itu sangat penting. Upayakan ekosistem sekolah agar bisa memotivasi anak didik bergairah untuk belajar. Bukan stress, lalu akhirnya memilih jadi kelompok penurut atau pembangkang. Dua-duanya bukan sesuatu yang baik untuk masa depan seseorang. Makna understanding (memahami, mengerti) dalam pendidikan lebih penting daripada kepintaran.

Kegairahan anak-anak untuk belajar harus disuasanakan di lingkungan sekolah agar tumbuh dengan baik. Untuk itu, guru lebih bertindak sebagai sahabat yang bisa membantu menerangkan sesuatu yang ingin diketahui anak didik. Guru juga bukan sebagai penagih uang pendidikan atau iuran sekolah. Tidak ada transaksi material antara murid dan guru.

Model sekolah seperti itu tentu menuntut guru yang mengerti makna pendidikan. Bukan sekedar profesi yang sangat transaksional. Untuk itu, guru dan keluarganya harus diamankan dari kebutuhan primer-sekunder. Sehingga mereka bisa fokus menangani pendidikan di sekolah. Tidak perlu untuk mencari tambahan karena kebutuhan pokok mereka yang terseok-seok. 

Guru tidak perlu lagi membuka les tambahan atau menjual diktat bahan pelajaran kepada murid. Ini berbahaya, karena tidak semua murid mampu. Pola seperti ini tidak terasa akan membuat segregasi antar anak. Padahal salah satu tugas utama pendidikan adalah menghilangkan segregasi. Semua buku mata ajaran harus disediakan di perpustakaan.

Pemerintah harus betul-betul mengalokasikan 20% APBN untuk pendidikan secara benar. Tidak bersifat campur aduk dengan sektor lain yang ujungnya melenceng dari pendidikan. Bila pemerintah dan legislatif menjaga anggaran ini dengan baik, maka tidak ada ancaman dilarang UTS atau UAS kepada siswa. Karena semua biaya pendidikan di sekolah sudah ditutup. 

Indonesia tentu bisa asal uang negara benar-benar dipakai, bukan dikorupsi. Semoga. 

Penulis adalah Rektor Universitas Al Azhar Indonesia/Guru Besar Statistika FMIPA IPB

 

Penulis : Prof Asep Saefuddin
Editor : Thomas Koten

Apa Reaksi Anda?