Rabu, 13 Desember 2017 | 10:23 WIB

  • News

  • Opini

Kampus Harus Jadi Ekosistem Inovasi

Prof Asep Saefuddin
edunews
Prof Asep Saefuddin

Berita Terkait

JAKARTA, NNC - Hari Senin tanggal 4 Desember boleh dikatakan hari pelajaran inovasi bagi saya. Pagi sampai pukul 4 sore menjadi moderator Seminar Inovasi Menghadapi Era Disrupsi merupakan kerja bareng FRI, Uhamka, Ubinus, dan UAI di Kampus Al Azhar Indonesia. Satu jam setelah itu saya diundang alumni MIT-USA menghadiri FGD tenyang “MIT Innovation Ecosystem”.

Kedua acara itu membahas bagaimana agar universitas benar-benar bisa menjadi lokomotif dalam pembangunan ekonomi berbasis pengetahuan (K-economy). Bedanya, kalau di Indonesia masih banyak pada tataran keinginan, adapun di MIT sudah masuk ke tataran implementasi. 

Memang membandingkan kampus-kampus Tanah Air dengan MIT tidak apple to apple alias tidak sebanding. Tetapi sebagai inspirasi dan mempelajari jejak mereka tentu akan sangat banyak manfaatnya bagi pengelola universitas di Indonesia.

Dalam Seminar FRI di UAI itu terasa sekali faktor pemerintah dalam menggerakan inovasi. Kita cenderung “government-led program”. Kemenristekdikti telah membuat berbagai skema riset dan aplikasinya untuk industri sejak lembaga itu bernama Kemendikbud. Artinya usaha ini sudah ada. 

Persoalannya, seperti umumnya dana APBN, tentu akan berhadapan dengan birokrasi yang sangat administratif (heavy administrative factors). Sebagai konsekwensinya, indikator keberhasilan tidak terletak pada output apalagi outcome, tetapi pada proses. Itupun proses yang sangat administratif sehingga rentan dengan laporan fiktif.

Kemenristekdikti telah mengeluarkan suatu peraturan tentang laporan berbasis output. Akan tetapi kultur birokrasi tetap melekat dalam pemerintahan, sehingga keinginan membangun inovasi sebagai fondasi ekonomi tidak terbentuk. 

Hal ini tidak lain karena memang sifat pemerintahan dimanapun berada tidak sama dengan sifat bisnis. Pemerintah selalu mengedepankan regulasi, bukan inovasi.

Dalam membangun inovasi, industri, dan ekonomi, tetap diperlukan peran pemerintah, tetapi sebaiknya tidak bersifat lokomotif. Itulah sebabnya di negara-negara ekonomi maju, diterapkan model “triple helix”, yakni dunia usaha, akademisi, dan pemerintahan. Di situ semua komponen mempunyai peran sesuai dengan kapasitas dan fungsinya dalam mendorong ekonomi berbasis pengetahuan. 

Model triple helix ini akan mengurangi beban pemerintah dalam mendorong terwujudnya riset untuk penguatan ekonomi. Dalam hal ini pemerintah dapat memberikan insentif kepada industri yang menitipkan riset dan pengembangan di universitas. 

Para peneliti di kampus bisa mengoptimumkan kapasitasnya untuk mencari solusi persoalan yang dihadapi industri. Bisa juga ada “adjunct professor”, yakni dosen atau peneliti dari industri yang bekerja di universitas dengan biaya dari paket riset yang didanai industri. Dengan demikian ekosistem inovasi akan segera terbentuk. 

Ketika saya menanyakan bagaimana caranya untuk membentuk ekosistem inovasi di MIT. Jawabannya terletak pada membangun kultur, bukan struktur dan prosedur. Hubungan antara personalia (people to people) menjadi kunci. 

Adapun MIT awalnya hanya menyediakan suatu ruang yang tidak terlalu formal, misalnya University Caffe. Di situlah para inovator dari kampus dan industri dapat berdiskusi secara rileks dan tanpa tekanan.

Dari awalnya yang sangat informal hubungan personal antar dosen, mahasisiswa, dan pihak industri akhirnya menjadi kegiatan riset atau bisnis rintisan. Kebiasaan ini  mengakumulasi menjadi kultur inovasi yang sekaligus membentuk ekosistem. Dewasa ini di sekitar kampus MIT ada puluhan perusahaan besar dalam bidang pangan, obat-obatan, energi, air, infrastruktur, teknologi informasi. FB dan Google juga mempunyai kantor di sekitar MIT.

Kerumunan perusahaan berbasis pengetahuan itu tentu berdampak positif terhadap mindset civitas akademika MIT, termasuk mahasiswa. Ekosistem itulah yang sangat mahal dan terus diburu oleh generasi muda yang ingin maju, juga oleh perusahaan. Kondisi inilah yang sulit terbentuk di Indonesia akibat regulasi yang terlalu ketat dan kaku.

 Untuk itu model government-led innovation harus diganti dengan industry-led innovation. Pemerintah harus mau, bila ingin dibangun K-economy. Bila tidak ada perubahan model secara mendasar, kemajuan akan ada tetapi tidak eksponensial alias akan begini-begini saja. 

Penulis, Rektor Universitas Al Azhar Indonesia/Guru Besar Statistika FMIPA IPB

 

Penulis : Prof Asep Saefuddin
Editor : Thomas Koten

Apa Reaksi Anda?