• News

  • Opini

Etika Demokrasi Kita Babak Belur

Ilustrasi hubungan antara politik  dan etika
istimewa
Ilustrasi hubungan antara politik dan etika

JAKARTA, NNC - Berbicara tentang demokrasi berarti berbicara tentang kekuasaan dalam kaitannya dengan pengelolaan negara demi kesejahteraan rakyat. Demokrasi yang baik dan benar berarti demokrasi yang menghargai harkat dan martabat setiap warga negara.

Berbicara tentang kekuasaan juga sama halnya dengan berbicara tentang rakyat. Dalam ranah demokrasi, rakyat merupakan penguasa tertinggi. Di sini, kekuasaan yang dipegang oleh para penguasa adalah hasil delegasi dari rakyat kepada mereka.

Hal itu sekaligus mengingatkan kita kepada asal mula demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demokratia yang artinya “kekuasaan rakyat”. 

Demokratia sendiri terdiri dari dua kata yakni demos yang berarti “rakyat” dan kratos yang berarti “kekuasaan” atau “kekuatan”.

Kekuasaan selalu dikaitkan dengan pemerintahan. Maka, pemerintahan dalam ranah demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. 

Konsep demokrasi menjadi kata kunci dalam bidang ilmu politik. Demokrasi disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara.

Etika berdemokrasi

Oleh karena berdemokrasi itu diperuntukkan bagi kehidupan seluruh anggota masyarakat dalam pemerintahan negara, maka sangat dibutuhkan apa yang disebut etika berdemokrasi.

Etika diperlukan demi terwujudnya suatu demokrasi yang bermartabat.  Demokrasi yang bermartabat adalah jalan bagi terciptanya sebuah kekuasaan yang bermartabat.

Kekuasaan yang bermartabat hanya dapat dibangun di atas landasan nilai-nilai moral dan etika serta peradaban yang menghargai manusia atau warga negara seluruhnya.

Etika atau ethos berarti kebiasaan, akhlak, dan watak dalam berperilaku. Adapun secara etimologis, etika adalah ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk tentang hak dan kewajiban moral.

Jelas bahwa titik tekannya terdapat pada nilai atau norma dan moral yang harus dipegang teguh bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur dan memberi contoh dalam tingkah laku publik terutama bagi para politikus dan pemegang kekuasaan.

Demokratisasi politik berjalan baik apabila didasarkan oleh nilai-nilai etik dan moral yang menjadi pegangannya. Beretika dalam demokrasi mewujudkan demokrasi yang hakiki.

Sangat disayangkan bahwa demi nafsu kekuasaan yang sangat pragmatis, banyak politikus tak peduli lagi dengan etika politik atau etika berdemokrasi. Etika berdemokrasi kita pun kerap babak belur dan tak karuan akibat digeranyangi oleh nafsu kekuasaan yang sangat pragmatis.

Akhirnya,  masyarakat Indonesia yang terkenal ramah, sopan santun, serta murah senyum seperti terkubur oleh tingkah laku para politikus yang ambisius dalam mengejar kekuasaan.

Kita pun bertanya, dimana kesantunan dan keadaban dalam budaya Timur kita? Mengapa hanya karena pilihan politik yang berbeda membuat kita saling menjatuhkan dengan cara-cara murahan tanpa peduli lagi dengan nilai-nilai agung yang sejak ratusan tahun dipegang bangsa ini?

Realitas politik minus etika dan moral seperti inilah yang bukan hanya membuat kenduri demokrasi tercemar. Praktik seperti itu juga merusak seluruh sendi tatakrama dalam kehidupan masyarakat seluruhnya.

Padahal, sistem demokrasi itu memerlukan nilai-nilai etis dan moral sebagai penopangnya. Dan sudah semestinya hal ini tidak boleh diabaikan. Kecuali jika para politikus mau dikatakan sebagai politikus kacangan yang berjiwa kerdil.

Integritas moral

Saat ini, sangat diperlukan adanya integritas moral para politikus dalam berpolitik. Seorang politikus dapat memiliki integritas moral jika ia memiliki pemahaman yang memadai tentang etika berdemokrasi dan berjiwa besar dalam berpolitik.

Politikus yang berintegritas akan menggiring demokrasi ke arah peradaban demokrasi yang berintegritas secara moral. Demokrasi yang beretika dan berintegritas secara moral akan menciptakan kondisi sosial, politik, dan ekonomi negara yang berkeadaban. 

Integritas moral sebagaimana kata politikus Amerika Matthew Collins berarti terciptanya kesatuan yang kental antara nurani dan perilaku, serta antara ucapan dan tindakan yang bermuara pada kepentingan rakyat, bukan nafsu kekuasaan dan materi.

Dengan kepemilikan integritas moral dari para politikus akan dapat mencegah hancurnya etika politik yang berujung pada babak belurnya demokrasi yang kemudian dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat.

 

Penulis : Thomas Koten
Editor : Taat Ujianto

Apa Reaksi Anda?