• News

  • Opini

Semua Pihak Harus Mampu Menjinakkan ‘Nafsu Liar’ Kekuasaan

Suasana pemilu di Indonesia yang selalu diwarnai dengan perang bendera parpol
ANTARA/Fanny Octavianus
Suasana pemilu di Indonesia yang selalu diwarnai dengan perang bendera parpol

Setiap kenduri demokrasi pemilihan umum (pemilu) hendak digelar, salah satu harapan yang dikemukakan oleh berbagai kalangan adalah tentang pentingnya pemilu damai.

Harapan ini dapat dimengerti mengingat pemilu merupakan pertarungan politik dari para pengincar kekuasaan.

Dalam meraih kekuasaan tersebut, para petarung biasanya mengorbankan begitu banyak materi, waktu, dan berbagai bentuk energi lainnya sehingga mereka tidak mau kalah agar pengorbanan mereka tidak sia-sia.

Belum lagi gengsi politik begitu tinggi  yang harus mereka pertaruhkan. Gengsi-gengsi politik itu biasanya berjalan berbarengan dengan nafsu-nafsu kekuasaan atau berada dalam bungkusan nafsu-nafsu kekuasaan.

Karena itu, tidak mengherankan jika para petarung di jalan kekuasaan itu akan berusaha mati-matian untuk mendapatkan kekuasaan yang diincarnya. Sehingga lahirlah kecenderungan manusiawi, semacam nafsu-nafsu liar kekuasaan dalam diri mereka untuk menggunakan segala cara ala  politik Machiavelli.

Politik Machiavelli adalah politik yang berlandaskan pada pemikiran politik Nicollo Machiavelli, seorang politikus kenamaan Italia yang mengedepankan tentang  cara-cara politik dengan menghalalkan segala cara tanpa memedulikan moral dan etika politik. Yang penting kekuasaan dapat diraih.

Sehingga dalam ranah dan kondisi tersebut, friksi dan konflik akibat benturan antarpendukung para figur yang bertarung yang dibungkus aneka kepentingan menjadi tak terelakkan. Semua pihak berada pada posisi yang sama yaitu tidak ingin kalah.

Maka, pemilu damai pun menjadi sebuah keharusan demi suksesnya pemilu itu sendiri dan demi mencegah segala hal yang tidak diinginkan terjadi di kemudian hari dalam kehidupan berbangsa yang super majemuk ini.

Pentingnya pemilu damai

Kekhawatiran akan lahirnya friksi dan konflik bukan kekhawatiran hampa tanpa landasan. Ada berbagai persoalan yang mencuat belakangan ini dan bisa menjadi pemicu kekacauan. Contohnya adalah masalah e-KTP yang tercecer, hak pilih bagi orang gila, dan berbagai ketidaksempurnaan kinerja KPU.

Belum lagi bentuk kampanye pengerahan massa atau mobilisasi massa yang cenderung akan meningkat menjelang pemilu. Friksi dan konflik akan menjadi tak terelakkan jika jurus mobilisasi massa ini menjadi andalannya untuk menarik perhatian para simpatisan.

Apalagi di balik mobilisasi massa itu, sering kali sarat muatan sikap fanatisme, egoisme, dan nafsu-nafsu politik para pendukung yang tidak terkelola dengan baik.

Padahal, konflik atau anarkisme politik merupakan noda hitam pekat yang bisa mengotori dan merusak keagungan demokrasi dan keluhuran pemilu. Konflik atau kekerasan politik akan sangat mencederai bangunan pemilu damai dan dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat secara keseluruhan.

Pemilu damai sangat penting karena bukan saja dapat menyelamatkan pemilu itu sendiri. Pemilu damai akan mempengaruhi peradaban demokrasi yang semestinya harmonis dan mengutamakan terwujudnya kedamaian bagi seluruh masyarakat di masa mendatang.

Pemilu sangat identik dengan pesta demokrasi rakyat di mana rakyat berpesta dan larut dalam kegembiraan pesta. Pemilu bukan wadah untuk adu kekuatan yang dapat merusak suasana dan hakikat dari pesta.

Rakyat yang selama ini tidak dapat menyalurkan aspirasinya, saat pemilu berlangsung dapat mengeksplorasi aspirasinya secara bebas dan dengan cara positif dalam pesta demokrasi tersebut.

Memang, tidak ada pesta yang sempurna. Pesta demokrasi yang melibatkan begitu banyak massa dengan segala kepentingan politik serta beragam harapan diuji oleh karenanya.

Lagi pula dalam teori konflik, disebutkan bahwa sesuatu yang tidak terhindarkan akan terjadi tatkala berbagai kepentingan yang berbeda saling beradu. Apalagi jika kondisi tersebut disulut dengan wacana politik yang saling menjatuhkan dengan dijejali nafsu liar kekuasaan.

Dengan demikian, politik damai menjadi sebuah keharusan sekaligus menjadi tantangan. Pemilu damai bukanlah mesin untuk menyalakan demokrasi yang amoral, nonetika, asosial, dan bukan untuk menumbuhkan dendam politik yang bisa mencederai keadaban publik.

Mencegah friksi dan konflik politik

Kini, jalan satu-satunya untuk menciptakan pemilu damai adalah dengan mencegah lahirnya konflik. Semua pihak harus terlibat mewujudkan pemilu damai.

Dalam hal ini yang dibutuhkan adalah pertama, kedewasaan politik dari masyarakat, terutama dari para politisi di tataran elite, dan lebih khususnya lagi para figur yang sedang bertarung dan segenap tim kampanyenya.

Kedua, kecerdasan dan kewibawaan parpol pengusung figur. Parpol harus menunjukkan watak mengayomi dalam melakukan kampanye politik pemenangan pemilu. Parpol harus membangun dan membingkai pemilu seara damai.

Parpol harus terus menebarkan kampanye yang beretika dan bermoral dengan jalan mengatur kode etik dalam berkampanye. Di sinilah tanggung jawab moral politik parpol dalam pelaksanaan kenduri demokrasi pemilu.

Massa yang dilibatkan dalam kampanye terbuka harus diberi wejangan politik yang menyejukkan dan harus bisa dikendalikan, bukan dibiarkan beraksi secara liar. Betapapun besarnya massa yang hadir, harus menjadi tanggung jawab parpol dan figur yang menggelar kampanye terbuka.

Dengan demikian, pemilu damai yang diharapkan benar-benar dapat tercipta. Tentu saja agar pemilu yang telah mengorbankan begitu banyak biaya dan energi lainnya, tidak menjadi sia-sia.

 

Penulis : Thomas Koten
Editor : Taat Ujianto

Apa Reaksi Anda?