• News

  • Opini

‘Mengentaskan Ketertinggalan’ dan ‘NKRI Harga Mati’ Belum Mujarab bagi Papua?

Petugas gabungan TNI dan Polri mendata keluarga korban penembakan di Kabupaten Nduga, Papua, pada Desember tahun silam.
ANTARA FOTO/Jeremias Rahadat
Petugas gabungan TNI dan Polri mendata keluarga korban penembakan di Kabupaten Nduga, Papua, pada Desember tahun silam.

JAYAPURA, NNC - Darah kembali tertumpah di tanah Papua. Tiga anggota TNI  yang tergabung dalam Satgas Nanggala, yakni Sersan Dua Mirwariyadin, Sersan Dua Yusdin, dan Sersan Dua Siswanto, tewas oleh Kelompok Kriminal Sipil Bersenjata (KKSB) di Distrik Mugi, Kabupaten Nduga, Papua, pada Kamis (7/3/2019).

Peristiwa ini selalu dikaitkan sebagai indikator bahwa Pemerintah Indonesia belum sepenuhnya berhasil mewujudkan rasa keadilan bagi masyarakat Papua.

Upaya mengentaskan ketertinggalan masyarakat  Papua dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui otonomi khusus, penggelontoran dana untuk pembangunan insfrastruktur, dan pendekatan lebih manusiawi telah dilakukan dan masih terus berlangsung.

Apa yang telah dilakukan pemerintah Joko Widodo selama beberapa tahun ini ternyata masih belum mampu meluluhkan hati sebagian masyarakat Papua agar meletakkan senjata dan membangun Papua bersama-sama dengan pemerintah Republik Indonesia.

Presiden Jokowi telah memerintahkan untuk menyelesaikan persoalan KKSB yang mengganggu keamanan di Papua sampai tuntas. "Iya, ini sudah saya perintahkan sejak peristiwa yang pertama dulu untuk dikejar, diselesaikan," kata Presiden kepada sejumlah wartawan, Jumat (8/3/2019).

Pada bulan Desember 2018 lalu, terhadap KKSB, Jokowi juga telah mengatakan "Kita akan tumpas mereka sampai akar-akarnya."  

Sambungnya, “(Persoalan itu) membuat tekad saya membara untuk melanjutkan tugas besar kita, untuk membangun tanah Papua,  serta untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."  Dan ujian menyelesaikan tugas itu sepertinya belum akan berakhir.

Hutang masa lalu

Persoalan Papua itu sangat kompleks. Maka penyelesaiannya juga harus cermat dan bukan dengan menyederhanakan, seolah-olah hanya masalah gerakan separatisme. Kalau hanya dengan kacamata itu, maka bisa jadi, pendekatan yang diambil untuk penyelesaiannya akan salah.

Mengutip pernyataan John RG Djopari dalam Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka (1995: 160-167), konflik di Papua pada mulanya disebabkan oleh tidak tuntasnya proses integrasi pada tahun 1963 dan tahun-tahun berikutnya.

Narasi yang dipakai sejak awal adalah bahwa Indonesia ingin mengentaskan Papua dari  penjajahan, sebab penjajahan Belanda memelaratkan rakyat Papua. Padahal, pola penjajahan Belanda di Papua tidaklah sama dengan kolonialisme di Jawa.

Dalam proses selanjutnya, masyarakat Papua justru disodorkan kenyataan sehari-hari oleh praktik-praktik penyerobotan secara paksa, pemukulan, penyiksaan, pemerkosaan, dan penghinaan terhadap  mereka melalui berbagai stereotipe negatif terhadap orang  Papua.

Penetapan status Irian Jaya sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) selama kurun tahun 1978-1998, semakin menambah luka masyarakat Papua semakin menganga. Aparat TNI yang bertugas selama DOM berlangsung bertindak represif dan ribuan orang Papua terbunuh secara sewenang-wenang.

Menurut penghitungan Lembaga Pemantau Hak Asasi Manusia (HAM) Amnesty International, sekitar 10.000 jiwa orang Papua telah menjadi korban praktik kekerasan aparat militer Indonesia selama kurun waktu 1963-1998.

Sementara menurut kajian Amiruddin Al Rahab dan Aderito Jesus de Soares berjudul Perjuangan Amungme: Antara Freeport dan dan Militer (2003), DOM dilakukan juga sebagai cara untuk menjamin beroperasinya Freeport.

Di tahun 1996, sekitar 2000 personel Kopassus dan Kostrad dikerahkan langsung di bawah perintah Presiden Soeharto untuk memastikan Freeport dapat beroperasi. Dan di balik operasi militer ini, Pemerintah Soeharto menerima 40 juta dolar AS dari Freeport.

Singkat kata, Freeport berhasil memberikan penghasilan terbesar dari tanah Papua untuk pemerintah Indonesia. Namun, yang paling diuntungkan sebenarnya adalah segelintir dari elit Orde Baru, dan sang pemilik modal.

Selama sekitar 14 tahun awal beroperasi, Freeport berhasil mengeruk keuntungan dari kekayaan Papua sebesar 14,9 milyar dolar AS. Dari keuntungan itu, sebesar  5,4 milyar dolar AS masuk ke kas Pemerintahan Rezim Orde Baru yang berasal dari pajak dan royalti.  

Presiden Soeharto  yang dijuluki sebagai Bapak Pembangunan Nasional di kala itu pada akhirnya belum berhasil mensejahterakan raga dan batin masyarakat Papua.

Operasi militer bukanlah solusi

Pasca reformasi, otonomi khusus diberlakukan. Aspirasi politik dari orang asli Papua (OAP) mulai dari LSM, Gereja, mahasiswa, organisasi adat, dan lain-lain dihimpun.

Mereka mengecam deforestasi, menuntuk hak-hak masyarakat adat, dan menolak semua hal yang meminggirkan orang Papua, serta konsisten menolak semua bentuk militerisme.

Selain itu, mereka juga menyuarakan tentang kekerasan struktural yang masih terus terjadi di sana. Kebijakan pemerintah lokal terkait perizinan pertambangan, eksploitasi hutan untuk perkebunan sawit, dan eksploitasi sumber daya alam lainnya sering bertabrak-tabrakan dengan perlindungan terhadap hak masyarakat adat.

Dalam proses itu, masyarakat Papua tidak mampu keluar dari kemiskinannya. Pembangunan insfrastruktur yang telah membangun keterhubungan akses antar daerah belumlah cukup menjadi solusi dari praktik kekerasan struktural tersebut.

Ditambah lagi, kurangnya fasilitas dan kemudahan akses kesehatan serta pendidikan, juga ikut menambah pekerjaan rumah yang harus dituntaskan. Bila ingin membawa masyarakat Papua keluar dari ketertinggalan dan memenuhi kesejahteraan sosial, sudah selayaknya aspirasi OAP dipertimbangkan dan dicermati.

Tentu pelaksanaannya secara tegas, bertahap, dan tidak gegabah.

Terhadap persoalan Papua, pada akhir tahun lalu, Ketua Umum Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) Letnan Jenderal (Purn) Kiki Syahnakri  menyarankan agar “menggunakan hati dan masyarakat, termasuk menggunakan operasi militer secara terpadu.”

Bila kemudian Presiden Jokowi juga memerintahkan aparat keamanan gabungan TNI-Polri agar mengejar dan menangkap anggota KKSB, itu adalah keharusan. TNI dalam hal ini ditugaskan untuk membantu Polisi itu merupakan hal wajar.

Namun apabila perintah “tumpas mereka sampai akar-akarnya” diterjemahkan sebagai  operasi militer secara permanen, maka pemerintah akan jatuh ke dalam lubang kesalahan masa lalu.

Peran Polri-TNI dalam masalah Papua sebenarnya tidak hanya melalui pendekatan senjata. Mereka bisa membangun Papua melalui pendekatan olah raga. Bersama pemuda Papua, Polri-TNI bisa mengembangkan olah raga misalnya sepakbola dan tinju yang sebenarnya sudah dirintis sejak tahun 1970.

Bila program serupa bisa dikembangkan, luka lama itu akan terobati.

Editor : Taat Ujianto

Apa Reaksi Anda?