• News

  • Opini

Belajarlah dari Kasus Ahok-Djarot, Jangan Nodai Masa Tenang!

Sejumlah APK dibersihkan Satuan Polisi Pamong Praja Buleleng
balipuspanews
Sejumlah APK dibersihkan Satuan Polisi Pamong Praja Buleleng

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Apa pentingnya mengungkit-ungkit pilkada Jakarta tahun 2017? Bukankah sudah basi? Lagipula, bukankah Pemilu 2019 melingkupi wilayah nasional dan bukan hanya lingkup daerah?

Semua pertanyaan itu benar. Namun ada pelajaran yang masih tersisa dari pilkada Jakarta tahun 2017 dimana pasangan calon gubernur Ahok-Djarot mengalami kekalahan telak dengan selisih angka 10% dibanding pasangan Anies-Sandy.

Memang, ada beberapa penyebab mengapa Ahok-Djarot kalah di waktu lalu.

Menurut peneliti dari Murdoch University Australia Ian Wilson, kekalahan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dalam pilkada di Jakarta, tidak terlepas dari dinamika pandangan, perasaan, dan pilihan politik warga Jakarta yang memang unik.

Selain itu, ada penyebab lainnya, yaitu "menodai masa tenang".

Sakit Hati dan Politisasi Agama

Gaya bicara Ahok yang tegas dan agak kasar ternyata menjadi awal ketidaksukaan sebagian rakyat kecil di Jakarta. Ketegasan dalam melakukan penggusuran dan gaya komunikasi Ahok menjadi pemicu lahirnya pro dan kontra antar warga.

Di sisi lain, tak sedikit yang mengakui prestasi dan kinerja Ahok dalam memimpin Jakarta. Namun, pengakuan prestasi itu terbukti kalah dibandingkan dengan “ketidaksukaan” warga, yang memuncak setelah muncul kasus Al-Maidah 51.

Kasus Al-Maidah 51 menjadi satu celah yang dimanfaatkan para pendukung Anies-Sandy untuk memukul dan menarik suara semaksimal mungkin dari kalangan umat muslim di Jakarta.

Ahok lupa bahwa di Indonesia, antara agama dan politik, sulit untuk dipisahkan. Sepanjang sejarah Indonesia,  isu agama dan politik identitas, terbukti selalu digunakan dan sesekali, menjadi senjata yang ampuh.

Mengutip pendapat peneliti Universitas Nasional Australia (ANU) Marcus Mietzner, “Persoalan agama menjadi penentu dalam pilkada Jakarta.”

Marcus juga menegaskan bahwa tanpa kasus Al-Maidah 51 saja, peta perbandingan warga Jakarta antara orang konservatif yang memilih pemimpin muslim dengan yang pluralis adalah 40% berbanding 35%.

Hasil Survey Tidak Menentukan

Survey yang dirilis lembaga survey, tidak bisa menjadi patokan. Bahkan, hasil survey justru malah bisa mengecohkan. Dalam kasus kekalahan Ahok-Djarot, ada kecenderungan bahwa hasil survey membuat mereka lengah dan merasa sudah yakin menang.

Lembaga survey yang mempublikasikan kemenangan Ahok-Djarot, salah satunya adalah Charta Politika. Hasil kajian lembaga ini menyatakan bahwa Ahok-Djarot memperoleh elektabilitas 47,3 persen dan Anies-Sandiaga 44,8 persen, dan responden belum menentukan pilihan sebanyak 7,9 persen.

Hasil survey Charta Politika ternyata tidak bisa menjadi patokan sebab hasil pilkada terbukti jauh panggang dari api.

Sementara pihak pendukung Ahok-Djarot mulai kelabakan ketika melihat hasil survey lembaga lain (SDI, Median, LSI Denny JA, SMRC, dan sebagianya) yang justru mengatakan sebaliknya. Lembaga-lembaga itu justru kompak mengunggulkan pasangan Anies-Sandy.

Kondisi itu membuat kubu pendukung Ahok Djarot dilanda kepanikan, sebab sebentar lagi, pilkada akan dilaksanakan. Tak ada waktu cukup untuk mengejar ketertinggalan.

Di tengah kepanikan itu, konon PDIP mengeluarkan komando agar seluruh kader melakukan “penyelamatan terakhir” untuk mendongkrak suara.

Sayangnya, upaya itu justru menjadi bumerang yang sangat fatal. Jurus “penyelamatan” terakhir yang digunakan adalah mengadakan aksi bagi-bagi sembako yang dilakukan sejak H-3. Dan yang paling fatal, aksi itu dilakukan juga pada hari Minggu Tenang, saat kampanye sudah dilarang.

Aksi itu menjadi serangan balik mematikan bagi kubu Ahok-Djarot sebab video bagi-bagi sembako kemudian menjadi viral dan sengaja disebarkan secara massif ke semua basis masyarakat di Jakarta.

Logika sebagian masyarakat Jakarta bekerja, ketidaksukaan dan sentimen agama diperparah dengan keraguan akan kredibilitas Ahok. Ia yang dikenal selama ini jujur dan anti korupsi, mengapa tidak mentaati aturan Minggu Tenang?

Rekapitulasi  hasil pilkada Jakarta tahun 2017 menyatakan gap hasil suara antara Anies-Sandi dan Ahok-Djarot terbukti di atas 10 persen. Perolehan suara Ahok-Djarot sama dengan prosentase pada putaran pertama. Ia gagal menarik simpati warga dan menambah suara dalam pilkada putaran kedua.

Jangan Nodai Masa Tenang

Kasus kekalahan Ahok-Djarot, semoga bisa menjadi pelajaran bagi semua caleg DPD, caleg DPR, caleg DPRD, maupun capres-cawapres, beserta seluruh pendukungnya. Rakyat Indonesia sudah pandai.

Tak sedikit rakyat Indonesia yang telah melek politik. Mereka bisa membaca kredibilitas caleg, capres-cawapres, maupun partai pendukung berdasarkan sikap kepatuhan terhadap semua aturan dan ketentuan yang telah disepakati.    

Dalam hal ini, semua pihak tidak hanya diminta patuh aturan, namun juga ditantang untuk mampu bersikap sportif. Demokrasi tanpa sportifitas akan kehilangan esensinya.

Oleh sebab itu, kita berharap selama tanggal 14-16 April 2019, semua pihak mampu untuk menahan diri dan menyerahkan seluruh proses kampanye selama 7 bulan lebih kepada hati nurani setiap warga Indonesia.

Dalam suasana tenang, semua orang diharapkan mampu berpikir jenih menentukan pilihan politiknya tanpa intervensi dari pihak luar. Biarkan keputusannya didasarkan pada relasi intim antara dirinya dengan Tuhan Sang Penguasa Alam Semesta.

Masa tenang adalah masa merenung dan berkaca diri. Masa tenang adalah masa untuk menyadari bahwa siapapun dan apapun bukanlah etintas yang berdiri sendiri. Apapun dan siapapun tak akan mampu menentukan semua yang akan terjadi, pasti sesuai dengan yang diinginkannya.

Editor : Taat Ujianto

Apa Reaksi Anda?