Selasa, 22 Agustus 2017 | 02:38 WIB

  • News

  • Opini

Negara Perjanjian dan Konsensus Pancasila (Bagian 2)

Sidang Resmi II BPUPKI (guruppkn)
Sidang Resmi II BPUPKI (guruppkn)

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Dalam perjalanan sejarah selanjutnya, Pancasila dan UUD 1945 mengalami pasang-surut dalam dinamika dan dialektika konflik-konsensus. Baik pada periode negra kesatuan (1945-1949), periode federalisme (1949-1950) dengan konstitusi Republik Indonesia Serikat atau RIS, maupun periode kembalinya negara kesatuan dengan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950. Puncak konflik politik-ideologi terjadi dalam Konstituante (sidang pembuat UUD) yang dibentuk pada 10 November 1956. 

Tiga kelompok ideologi yang bertarung dalam Konstituante, melalui tokoh-tokoh partai politik, adalah kelompok nasionalis, agama, dan komunis. Konflik-diskuris-ideologis itu berlangsung bertele-tele dan kontraproduktif, sehingga Konstituante gagal menghasilkan UUD definitif pengganti UUDS 1950.

Oleh karena itu, tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit untuk membubarkan Konstituante, menyatakan UUDS 1950 tidak berlaku, dan kembali ke konstitusi proklamasi yaitu UUD 1945. Sejak itu berlangsunglah sebuah rezim yang dikenal dengan “otoriterisme Orde Lama-Soekarno”. 

Sepanjang rezim ini terjadi inkonsistensi operasionalisasi Pancasila dan UUD 1945. Konflik politik-ideologi terus-menerus terjadi. Berujung ke kudeta yang gagal oleh PKI (Partai Komunis Indonesia), 30 September 1965.

Kemudian lahirlah rezim “Orde Baru-Soeharto”, yang bertekad melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen melalui pembangunan nasional. Sepanjang rezim ini tidak terjadi konflik politik-ideologi. 

Namun ada inskonsistensi operasionalisasi Pancasila, karena Pancasila dijadikan sebagai “ideologi kekuasaan” untuk melegitimasi otoriterisme selama 32 tahun. Rezim ini berakhir dengan gerakan reformasi tahun 1998, yang melahirkan rezim reformasi.

Pasca Amandemen

Setelah empat kali melakukan amandemen terhadap UUD 1945 (1999-2002), MPR Reformasi menghasilkan sebuah UUD yang sama sekali baru, tetapi dengan tetap mencatut nama tahun 1945 dan mempertahankan Pembukaan. Saya mengistilahkan amandemen itu dengan “mutilasi konstitusi”, yang menghasilkan “UUD 2002”.

MPR Reformasi melakukan amandemen dengan landasan berpikir yang keliru. Mereka berpikir bahwa Pancasila dan UUD 1945-lah yang salah, karena menjadi penyebab dua otoriterisme yang berkepanjanan. Padahal sebaliknya, yang salah adalah manusia, yaitu penguasa yang menyalahgunakan kekuasaan (abuse of power).

Sebenarnya hanya ada satu pasal saja dari UUD 1945 yang menjadi masalah, yaitu Pasal 7 yang berbunyi: “Presiden dan wakil presiden memegang jabatannya selama 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali”. Pasal ini ditafsirkan dan direkayasa sebagai “dapat dipilih kembali secara berulang-ulang kali sepanjang rezim Orde Baru melalui mekanisme “politik kebulatan tekad”. 

Jadi, kalau mau dilakukan amandemen, maka seharusnya Pasal 7 saja yang diamandemen dengan cara adendum. Namun, MPR Reformasi “melibas” habis UUD 1945 melalui operasi mutilasi konstitusi. Sebuah keberanian yang tidak pernah terlihat di zaman Orde Lama atau Orde Baru.

Terdapat kontradiksi substansial-fundamental antara amanat Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 dengan UUD Reformasi hasil mutilasi. Hal ini cukup dua contoh soal saja. Pertama, penghilangan frasa MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 asli yang berbunyi: “Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”. Ayat ini diganti dengan: “Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

Menurut saya, ini adalah kesalahan fatal yang dilakukan oleh MPR Reformasi. Mengapa? Karena MPR harus ada terlebih dahulu, baru kemudian membuat UUD untuk dilaksanakan oleh pemerintah. Bagaimana mungkin kedauatan rakyat itu dilaksanakan menurut UUD, kalau MPR yang membuat UUD itu dihilangkan dari Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 asli? Munculnya MPR dalam Pasal 2 “UUD 2002” hanyalah masalah pemerian tentang peran dan tugas MPR saja.

Ini bukan masalah nomor urut, tetapi masalah konstruksi berpikir yang logis dan runut, yang akan berdampak pada pelaksanaan UUD secara tepat dan benar. Nah, kalau memang UUD itu dirasa perlu dimasukkan untuk menunjukkan bahwa demokrasi kita adalah demokrasi konstitusional, maka idealnya rumusan ayat di atas berbunyi: “Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR munurut UUD”. 

Masalah kedua, sebagaimana diwacanakan sekarang, adalah penghilangan Garis-garis Besar Haluan Negara atau GBHN. Ini adalah pelanggaran terhadap Pasal 3 UUD 1945 asli. Akibatnya, selama rezim-rezim Reformasi, pemerintah melaksanakan GBHP (Garis-garis Besar Haluan Partai) politik pemenang pemilu dan koalisinya serta garis besar haluan presiden terpilih.

Nah, kalau ada keiningan untuk menghidupkan kembali GBHN, maka logikanya Pasal 3 UUD 1945 asli harus dihidupkan kembali, supaya Tap MPR tentang GBHN nanti mempunyai legitimasi landasan konstitusional yang kuat. Dan, ini berarti pula kembalikan dulu UUD 1945 yang asli. Implikasi selanjutnya, supremasi MPR sebagai lembaga kedaulatan tertinggi, wajib hukumnya dihidupkan kembali pula. 

Aneh, MPR Reformasi bangga merendahkan dirinya menjadi sejajar dengan lembaga-lembag tinggi negara seperti DPR dan presiden.Menghilangkan supremasi MPR bertentangan dengan paham demokrasi dan kedaulatan rakyat dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945, yang mengimperatifkan “rakyat adalah bos”, yang harus dilayani oleh pemerintah (legislatif, eksekutif, dan yudikatif).

Perbarui Perjanjian

Tahun ini Republik Indonesia berumur 72 tahun dan tidak terlalu lama lagi satu abad. Momentum ini kita gunakan untuk perbarui kembali Negara Perjanjian, dengan kebulatan tekad memperkuat komitmen politik terhadap konsensus dasar: Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Demikian pula hal terpenting berikutnya adalah kita perlu “konsensus nasional baru” untuk “Kaji Ulang Amandemen” tanpa kegaduhan politik yang tidak perlu. Hal-hal yang positif dari amandemen kita pertahankan. Hasil kajian akan diadendumkan secara tepat dan benar kepada konstitusi proklamasi yaitu UUD 1945 asli. Kemudian UUD hasil empat kali amandemen dinyatakan batal.

Saya mengusulkan “Tata urutan naskah dokumen konstitusi hasil kaji ulang amandemen adalah: (I) Naskah Proklamasi. (II) Naskah Pembukaan. (III) Naskah Batang Tubuh. (IV) Naskah Penjelasan UUD 1945. (V) Naskah Adendum, yang bahannya diambil dari hasil kaji ulang atas empat amandemen. 

Tata urutan lima dokumen konstitusi ini merupakan satu kesatuan utuh tak terpisahkan, yang akan ditetapkan dalam sebuah sidang khsusus MPR, kemudian diundangkan dalam Lembaran Negara. Pemerintahan hasil pemilu-pemilu selanjutnya akan berjalan berdasarkan konstitusi proklamasi dengan adendum baru yang tepat dan benar.

Akhirul kalam, saya berharap era reformasi akan segera kita akhiri dan memulai milenium tegaknya Negara Pancasila. Kemudian bekerja keras membangun bangsa, negara, dan rakyat demi tercapainya cita-cita proklamasi kemerdekaan dan amanat yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945. Menjadi NKRI yang modern, maju, dan berdaulat dalam kemitraan produktif dengan negara-negara sahabat di era globalisasi ini.(Habis)

Penulis adalah pemerhati masalah kemanusiaan

 

 

 

 

Penulis : Peter Lewuk
Editor : Thomas Koten

Apa Reaksi Anda?