• News

  • Pendidikan

KPAI: Zonasi dalam PPDB Akibatkan Banyak Anak Tak Dapat Sekolah Negeri

Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti
Edunews
Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti

JAKARTA, NNC - Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan strategi pemerintah dalam mewujudkan pemerataan akses dan mutu pendidikan secara nasional, niat baik ini tentu perlu diapresiasi.
 
Namun sayangnya, dalam prakteknya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 14 Tahun 2018 tentang PPDB, justru banyak menimbulkan kehebohan di masyarakat.
 
Demikian dikatakan Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Pendidikan Retno Listyarti dalam keterangan tertulisnya pada NNC, Rabu (11/7/2018). 
 
"KPAI menerima beberapa pengaduan dan juga menganalisis  berbagai kasus PPDB yang terjadi di banyak daerah yang diberitakan di berbagai media massa.  Ketentuan radius terdekat  tempat tinggal  dari sekolah dan ketimpangan jumlah sekolah di suatu zonasi mengakibatkan banyak anak kehilangan hak nya untuk dapat bersekolah di sekolah negeri," ujar Retno.
 
Kata Retno, ketentuan kewajiban sekolah menerima dan membebaskan biaya pendidikan bagi peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yang berdomisili dalam satu wilayah daerah/provinsi paling sedikit 20 persen dari jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
 
Bagi KPAI, hal ini telah menimbulkan gejolak dari pemegang kartu-kartu lain seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Reporter : Martina Rosa Dwi Lestari
Editor : Nazaruli

Apa Reaksi Anda?