• News

  • Pendidikan

Mahasiswa Brunei Pelajari Kebijakan Penanganan Kemiskinan di Indonesia

Rombongan mahasiswa dan dosen dan Brunei Darussalam
Dok: Humas Kemensos
Rombongan mahasiswa dan dosen dan Brunei Darussalam

JAKARTA, NNC - Kementerian Sosial (Kemensos) menerima lawatan dari delegasi Universitas Islam Sultan Sharif Ali Brunei Darrusalam. Mereka hadir untuk mendapatkan pengalaman Indonesia menangani masalah kemiskinan. 

Rombongan sebanyak 33 orang terdiri dari mahasiswa, dosen, dan perwakilan lembaga keuangan dari negeri jiran ini. 

Para tamu disambut Kepala Biro Perencanaan Adi Karyono dan sejumlah pejabat struktural dan fungsional. Kepada para tamu, Adi Karyono menjelaskan bagaimana pemerintah bekerja menangani masalah kemiskinan. 

"Untuk menangani masalah kemiskinan, Kementerian Sosial meluncurkan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Kedua program ini terbukti efektif menurunkan angka kemiskinan," kata Adi, di kantor Kemensos,  Rabu (19/9/2018).

Di hadapan tamu, Adi menjelaskan keseriusan pemerintah menangani kemiskinan. Hal ini ditunjukkan dengan terus meningkatnya anggaran untuk program penanganan kemiskinan.  

"Tahun ini, anggaran Kementerian Sosial sebesar Rp43, 2 triliun, dimana Rp19 triliun untuk untuk PKH dan sekitar Rp21 triliun untuk BPNT. Tahun 2019, anggaran Kementerian Sosial akan naik lagi menjadi Rp58, 3 triliun. Pada tahun 2019, untuk PKH alokasi anggarannya mencapai angka Rp34,4 triliun," katanya. 

Di satu sisi,  kenaikan anggaran menunjukkan komitmen besar pemerintah terhadap penanganan masalah kemiskinan. Tapi di sisi lain,  kenaikan anggaran ini juga menuntut tanggung jawab besar. 

"Kami berkomitmen agar bantuan yang salurkan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Salah satu solusinya adalah menyalurkan bansos secara non tunai," katanya. 

Dengan penyaluran secara cashless,  bantuan bisa langsung diterima oleh penerima bantuan, atau tepat sasaran.  Selain tepat sasaran, diharapkan bantuan juga tepat waktu dan tempat jumlah.  

PKH dan BPNT dinilai memberikan kontribusi signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan. Survei Badan Pusat Statistik (BPS) sebesar  9,82 persen per Maret 2018 dibandingkan September 2017 sebanyak 26,58 juta orang atau 10,12 persen.

"Pemerintah akan terus menekan angka kemiskinan menjadi 9,2 persen pada akhir tahun ini. Dan akan terus memperkecil menjadi 8 persen akhir 2019," kata Adi. 

Untuk itu, pemerintah juga akan meningkatkan baik jumlah penerima bansos PKH dan BPNT, maupun indeks atau jumlah bantuan.

"Untuk PKH jumlah penerima sebanyak 10 juta keluarga. Tahun 2019,  jumlah penerima  BPNT  akan dinaikkan menjadi 15,6 juta penerima," kata Adi.

Reporter : Martina Rosa Dwi Lestari
Editor : Firman Qusnulyakin

Apa Reaksi Anda?