• News

  • Pendidikan

KPAI Beberkan Kasus Anak yang Jadi Korban Kebijakan Sekolah dan Pemerintah

Komisioner KPAI Retno Listyarti
KPAI
Komisioner KPAI Retno Listyarti

AKARTA, NNC - Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Pendidikan Retno Listyarti jabarkan, sepanjang 2018 ini pihaknya mendapatkan laporan sebanyak 51 kasus terkait anak menjadi korban kebijakan, baik kebijakan yang dibuat sekolah maupun kebijakan yang ditetapkan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah (kota/kabupaten). 

Paling banyak adalah anak korban kebijakan pemerintah provinsi dan pemerintah kota/kabupaten yang mengeluarkan peserta didik ketika anak menjadi pelaku kekerasan, termasuk tawuran antar pelajar. 

Kebijakan tersebut mengakibatkan anak-anak tersebut kehilangan hak atas pendidikan di sekolah, namun juga tidak pernah menghentikan tawuran itu sendiri. 

Anak didik yang dikeluarkan akan pindah ke sekolah swasta yang lokasinya tidak jauh dari sekolah asal, di tempat baru tersebut, anak didik itu akan membentuk komunitas baru, hingga tawuran pelajar pun melibatkan lebih banyak sekolah karena di tempat baru bibit-bibit pencetus tawuran ditularkan oleh anak didik yang dikeluarkan tersebut. 

"Kebijakan semacam itu tidak menghentikan tawuran pelajar, karena penyelesaiannya hanya memindahkan masalah, bukan mencari akar masalah untuk kemudian diselesaikan," kata Retno, seperti dalam keterangan tertulis yang NNC terima, Jumat (28/12/2018).

Dari pantauan KPAI, peserta didik yang menjadi korban kebijakan system zonasi Penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun 2018 juga cukup banyak. 

Walaupun sistem zonasi PPDB tujuannya baik untuk pemerataan kualitas pendidikan dan membuka akses pendidikan di sekolah negeri dengan mempertimbangkan kedekatan tempat tinggal calon siswa dari sekolah, namun faktanya banyak anak-anak calon peserta didik baru yang justru kehilangan akses masuk sekolah negeri karena pembagian zonasi di daerah tidak mempertimbangkan antara jumlah sekolah negeri di suatu wilayah dengan  banyaknya calon peserta didik yang mendaftar.

"Ke depan, pembagian zonasi oleh Dinas-dinas Pendidikan diberbagai daerah tersebut harus dilakukan dengan cermat, akurat dan penuh pertimbangan sehingga tidak merugikan calon peserta didik," tegas Retno.

Kebijakan pemerintah daerah menolak bersekolah di sekolah regular dan menawarkan homeschooling dan ujian kesetaraan untuk anak-anak penyadang HIV di beberapa daerah menunjukkan bahwa minimnya pengetahuan masyarakat dan birokrasi di daerah terkait  anak-anak penderita HIV dan cara penularannya. Kebijakan tersebut juga tidak berpersfektif anak dan bukan untuk kepentingan terbaik bagi anak-anak penderita HIV. 

Kejadian bencana yang berturut-turut sepanjang tahun 2018, mulai dari Lombok, Palu, Sigi, Donggala, Lampung, Pandeglang, dan lain-lain juga berdampak dibutuhkannya sekolah-sekolah darurat di wilayah terdampak bencana, terkait sekolah darurat tersebut. 

KPAI mendorong pemerintah pusat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) juga menyiapkan  kurikulum sekolah darurat untuk sekolah-sekolah tersebut. Dasar pertimbangnnya adalah pembangunan ruang kelas baru membutuhkan waktu lama, karena bangunan sekolah banyak yang mengalami kerusakan berat. 

"Sekolah-sekolah terdampak tersebut tidak hanya membutuhkan sekolah darurat, namun juga membutuhkan kurikulum sekolah darurat," kata Retno.

 

Reporter : Martina Rosa Dwi Lestari
Editor : Firman Qusnulyakin

Apa Reaksi Anda?