• News

  • Persona

Gantikan Setnov, Ini Komitmen Imanuel Akadianus Blegur di Komisi IX DPR

Imanuel Akadianus Blegur, Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Golkar, Dapil 2 NTT/PAW.
NNC/ Dominikus
Imanuel Akadianus Blegur, Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Golkar, Dapil 2 NTT/PAW.

JAKARTA, NNC - Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi partai Golkar dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur (NTT) 2, Imanuel Akadianus Blegur mengatakan, dirinya akan memfokuskan dua program kerja dalam masa tugasnya yang hanya tersisa waktu satu tahun kedepan, sejak pelantikan Pengganti Antar Waktu (PAW) dari Setya Novanto kepada dirinya, pada Rabu (7/10/2018) yang lalu.

"Perhatikan dan diselesaikan khususnya untuk daerah NTT sebagai salah satu supplier Tenaga Kerja,  baik yang ke Malaysia, Singapura, Arab Saudi, serta negara-negara lainnya. Sebab, banyak sekali persoalan masalah ketenagakerjaan yang merupakan salah satu sumber devisa yang signifikan baik daerah maupun negara. Selain ketenagakerjaan di luar negeri, juga di dalam negeri, seperti kalimantan, Batam, Sumatera, Papua dan lainnya belum dimanajemeni secara baik, terutama dalam hal SDM," kata  Ima, demikian Legislator asal Kabupaten Alor, NTT yang baru pertama kali menjalankan kunjungan kerja ke dapil NTT 2 selama masa reses DPR.

Kedua, lanjut dia, ada fakta bahwa banyak anggota tenaga kerja kita yang menjadi korban di tempat kerjanya,  dengan berbagai macam alasan, yang membuka mata pemerintah setempat untuk segera 'menyelesaikan'.

"Sekarang banyak negara dengan aturan Ketenagakerjaan,  sementara kita di Indonesia tidak punya kekuatan yang cukup baik untuk bagaimana menghandle apabila tenaga kerja serta asal Indonesia bermasalah dengan  hukum bahkan ," kata politisi Golkar yang pernah menjadi calon Bupati Alor pada Pilkada 2013-2018 yang lalu itu.

Ketika disinggung masalah solusi Komisi IX DPR terkait mengatasi berbagai masalah ketenagakerjaan, Imanuel Blegur mengatakan, salah satu solusi adalah mempersiapkan bekal yang cukup atau keahlian bagi calon tenaga kerja, baik itu lokal maupun Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Langkah berikutnya, pemerintah daerah harus berani membuat terobosan baru untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya dan sebanyak-banyaknya di masing-masing daerah,sebagai solusi mengatasi calon pekerja luar negeri.

"Ini karena sudah terlalu banyak Pekerja Imigran Indonesia jadi korban kekerasan baik itu pelecehan seksual, kekerasan fisik penyiksaan, yang memaksa mereka membela diri, namun akhirnya korban harus membayar dengan kehilangan nyawa akibat hukum," tegas putra Alor, kota intan di wilayah Tenggara Indonesia ini saat ditemui NNC di kantornya, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (7/11/2018).

Persoalan Tenaga Kerja NTT 

Sesuai SK Gubernur NTT No.283/KEP/HK/2017 tentang UMP NTT2018, maka UMP NTT ditetapkan sebesar Rp Rp 1.660.000,-. UMP tersebut ditetapkan per 1 Januari-31 Desember 2018. Adapun, UMP tersebut berlaku untuk semua perusahaan dan usaha-usaha sosial  yang mempekerjakan pekerja atau buruh dengan membayar upah. Sementara, UMP yang sebelumnya diberikan lebih tinggi, maka dilarang untuk mengurangi atau menurunkan upah tersebut, dilansir pos kupang, Kamis (7/11/2017).

"Jadi, akar masalah dari rendahnya pertumbuhan lapangan kerja itu sebenarnya ada pada pengembangan lapangan kerja baru. Pembukaan lapangan kerja baru kebanyakan dari tenaga kerja kita juga pergi bekerja ke luar negeri. Mereka itu seperti kerja pekerja  rumah tangga (PRT) , Industri seperti di kebun sawit, perkayuan (Kilang-kayu), bahkan ada yang bekerja di sawah dan peternak babi (kawasan Kuala Lipis malaysia Barat)," kata Ima.

Karena itu, menurutnya, para stakeholder harus berani untuk membuka lapangan kerja bagi masyarakat di daerah, khususnya di NTT.

"Saya mendukung dua kebijakan Gubernur soal ketenagakerjaan. Pertama, adalah moratorium-moratorium pengiriman tenaga kerja. Kedua, soal kebijakan segera pengembangan balai-balai latihan kerja dan pelatihan ketenagakerjaan. Jadi,dua program kerja itulah yang harus dilakukan untuk mengatasi langkahnya lapangan kerja bagi masyarakat NTT,kata Blegur.

Masih, kata Anggota Komisi IX DPR RI ini, bahwa sebenarnya peluang lapangan kerja di NTT itu masih banyak. Misalnya perkebunan, puluhan ribu lahan tidur masih belum digarap dengan baik. Selain itu di bidang perikanan dan kelautan masih banyak.

"Lapangan kerja yang bisa kita buka itu masih banyak. Bisa kita bukan karena itu kita ingin mengurangi resiko pekerjaan skill posisi negara di bidang lapangan kerja. Hasil MoU pemerintah RI dengan Negara tujuan penerima PMI juga belum  terlalu signifikan dari perbedaan hukum dan sebagainya.  Karena, meski ada MoU, namun masih ada negara tujuan pekerja migran yang hampir setiap bulan hanya menerima paket 'peti mati' yang berisi tenaga kerja Indonesia nyang sudah tak bernyawa dari negara-negara tujuan tenaga kerja. Dan ini sangat miris, sejak Januari hinghga Juni 2018 sudah ada 35 TKI asal NTT yang meninggal dunia, baik akibat korban kekerasan majikan maupun penyebab lainnya," katanya.

"Jadi, tugas saya di Komisi IX DPR RI yang tersisa waktu satu tahun kurang ini akan saya manfaatkan semaksimal mungkin. Mengingat pileg 2019 saya tidak ikut maju sehingga dengan tugas dan pekerjaan yang jangka waktu relatif singkat ini akan dipergunakan semaksimal mungkin.  Karenanya saya ditugaskan oleh Pimpinan Fraksi Golkar di Komisi IX DPR RI pak Melchias Markus Mekeng," tutup legislator asal daerah pemilihan NTT 2 yakni meliputi pulau Timor, Sumba, Sabu dan Rote itu.

Untuk diketahui, Komisi IX DPR RI berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat RINomor 3/DPR RI/2014-2015 Tentang Penetapan kembali Mitra Kerja Masa Kerja tahun 2-14-2019, tanggal 23 Juni 2015, ruang lingkup dan pasangan kerja Komisi IX adalah Bidang Kesehatan dan Ketenagakerjaan.

Adapun tujuh bidang bidang-bidang mitra Komisi IX tersebut adalah sebagai berikut : Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, BKKBN, BP POM dan Makanan, Badan Nasional penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Bidang Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.

Editor : Wulandari Saptono

Apa Reaksi Anda?