Selasa, 16 Januari 2018 | 18:24 WIB

  • News

  • Politik

Presidential Threshold Ditolak, PPP: Jokowi-Prabowo Tanding Ulang pada 2019

Ketua Umum DPP PPP M Romahurmuziy.
NNC/Anhar Rizky Affandi
Ketua Umum DPP PPP M Romahurmuziy.

JAKARTA, NNC - Pemilihan umum 2019 diprediksi hanya ada dua pasangan calon yang akan bertarung merebut kursi orang nomor 1 dan 2 di republik ini. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Umum DPP PPP M Romahurmuziy. Bahwa, akan ada dua calon presiden yang ikut Pemilu Presiden 2019, pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan terkait ambang batas partai (presidential threshold) atau gabungan partai mengajukan calon presiden. Kedua calon itu yakni Joko Widodo dan Prabowo Subianto.

"Saya prediksikan dengan peta survei ektabilitas yang sekarang ini, maka hampir dipastikan hanya ada dua calon yaitu yang telah diusung oleh PPP Pak Jokowi dengan Pak Prabowo yang kemungkinan akan maju lagi. Dan,itu pun  hanya akan mengulang kembali peta pertarungan di 2014," kata Romahurmuziy dalam keterangan tertulisnya di Jakarta , Jumat (12/1/2018).

Dia mengatakan Putusan MK itu menegaskan bahwa tidak ada satupun partai politik di Indonesia yang bisa mengajukan calon presiden sendiri sehingga harus berkoalisi dengan yang lain.

Menurutnya, dengan melalui Putusan MK itu, maka partai politik atau gabungan parpol harus memiliki 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional pada Pemilu 2014 lalu untuk bisa mengusung pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

"Keputusan itu bukan hal yang baru yang sebelumnya pernah dilakukan gugatan `presidential treshold` dan hasilnya juga tidak berbeda," ujarnya.

Romy menilai "presidential treshold" adalah cara melakukan seleksi terhadap keinginan seluruh warga yang ingin maju dalam kontestasi Pilpres.

Ketua Umum PPP itu juga  mengapresiasi langkah MK yang menolak uji materi terkait ambang batas pencalonan presiden, dan MK telah kukuh dengan argumentasinya.

"Jadi kami memberikan apresiasi yang tinggi kepada MK yang kukuh dengan argumentasinya untuk menetapkan PT yang sudah ditetapkan oleh DPR berdasarkan UUD," ujarnya.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi menolak uji materi pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang diajukan Partai Idaman yang teregistrasi dengan nomor 53/PUU-XV/2017.

"Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya," kata Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat saat membacakan putusan di Gedung MK, Jakarta, Selasa (11/1).

Pasal 222 UU Pemilu mengatur ambang batas partai politik atau gabungan parpol mencalonkan Presiden atau "presidential threshold".

Sebagaimana dketahui, dalam pasal tersebut Partai politik atau gabungan parpol harus memiliki 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional pada pemilu 2014 lalu untuk bisa mengusung pasangan capres dan cawapres.

Dalam pertimbangannya, MK menilai "presidential threshold" relevan untuk memperkuat sistem presidensial dan Presiden yang terpilih nantinya bisa memiliki kekuatan di parlemen.

Mahkamah Konstitusi (MK)  juga menilai pasal 222 tidak kedaluwarsa karena merupakan UU baru yang disahkan pemerintah dan DPR pada 2017 lalu, bukan UU lama yang digunakan untuk menggelar pilpres 2014. Selain itu MK juga menilai pasal 222 tidak bersifat diskriminatif.

Reporter : Dominikus Lewuk
Editor : Nazaruli

Apa Reaksi Anda?