• News

  • Politik

Rujuk PDIP dan Gerindra, Pengamat Sebut Koalisi Benci tapi Rindu

Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto.
Istimewa
Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto.

JAKARTA, NNC - Memasuki Tahun Politik 2018, dengan digelarnya pilkada serentak di 171 daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi, mayoritas partai politik melakukan rujuk  dalam mengusung bakal calon pasangan untuk bertarung di Pilkada 27 Juni 2018 tersebut. Sebut saja koaliasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pimpinan Megawati Soekarnoputri dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Pimpinan Prabowo Subianto.

Melihat gelagat demikian, pengamat politik Zaenal A Budiyono menilai, Pilkada 2018 menjadi bukti konstelasi di antara partai politik sangat cair. Sebab, partai yang selama ini dianggap berseberangan justru bisa kompak mengusung pasangan calon kepala daerah yang sama.

“Fenomena ini menunjukkan bahwa partai politik kita tidak hanya cair, melainkan tidak memiliki basis ideologi yang jelas, solid dan konsisten. Yang ada hanya kepentingan elektoral sesaat atau kepentingan pragmatis lainnya,” kata Zaenal kepada wartawan, Kamis (11/1/2018).

Menurut pandangan Zaenal, merujuk pada koalisi partai pendukung duet Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno pada Pemilihan Gubernur Jawa Timur (Pilgub Jatim). Gerindra memutuskan bergabung dengan koalisi PDIP-PKB yang sudah jauh-jauh hari mendeklarasikan diri mengusung Saifullah Yusuf.

Lanjut dosen di Universitas Al Azhar Indonesia itu, kerja sama politik antara Gerindra dengan PDIP bukan hal baru. Sebab, kedua partai itu pada Pemilu Presiden 2009 berkoalisi mengusung duet Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto.

Disebutkan, kerja sama itu juga berlanjut. Pada 2012 ketika PDIP dan Gerindra mengusung duet Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada Pilgub DKI 2017.

Direktur  Developing Countries Studies Center (DCSC) itu menambahkan, sebenarnya langkah Gerindra membangun poros koalisi baru bersama Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN) merupakan langkah positif. Sebab, hal itu merupakan ikhtiar positif untuk melembagakan tradisi oposisi politik.

Dijelaskan lagi, sistem politik di Indonesia memang tak mengenal oposisi murni. Imbasnya, langkah sebagai oposisi tak bisa permanen. Jadi, kesannya PDIP dan Partai Gerindra balikkan lagi. Padahal kedua parpol itu pernah berseberangan.

“Maka yang terjadi hanya manuver benci tapi rindu. Kadang bertemu, di saat yang lain berpisah. Pertimbangannya tidak jelas, hanya kesamaan kepentingan jangka pendek," tuturnya.

Terkait  Pilgub Jatim, kata Zaenal, Gerindra memang gagal melahirkan poros baru untuk mengusung pasangan calon yang akan menyaingi Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno dan Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak. Namun,  Gerindra justru terkesan asal memutuskan dukungan pada detik-detik terakhir atau injury time.

“Harusnya bila mereka memiliki ideologi dan pandangan politik yang berbeda, tidak harus asal mendukung di detik-detik terakhir. Bahkan bila poros baru gagal, tidak mencalonkan juga tidak jadi soal. Kan bisa mengomunikasikannya ke publik bahwa poros gagal terbentuk karena perbedaan ideologi dan visi,” paparnya.

Karena itu Zaenal juga mengharapkan adanya pelembagaan tradisi beroposisi. Hal itu bisa diatur dalam undang-undang sehingga publik akan benar-benar mampu membedakan ideologi dan kepentingan partai-partai politik yang ada.

“Kalau sistem seperti sekarang, partai politik dipaksa bermain pada level yang rendah, yaitu pragmatisme semata untuk memenangkan pemilihan.

Tidak lebih dari itu. Padahal seharusnya pilkada dimaknai dengan tawaran adu program dengan kualitas tinggi, dan juga cara meraihnya yang berbeda-beda, namun tujuannya sama yaitu mewujudkan kesejahteraan rakyat,” kata Zainal.

Koalisi benci tapi rindu yang dimaksudkan pengamat tersebut dapat durunut dengan kerja sama atau kerja bersama bahkan bersama-sama bekerja itu rasanya telah dirintis sejak 2009.

Pada tahun 2009 saat Pilpres, Partai PDI Perjuangan dan Gerindra mengusung Megawati sebagai Calon Presiden dan Prabowo Subianto sebagai calon Wakil Presiden. Sayang, kolisi ini gagal menghantarkan Mega-Prabowo sebagai pemenang di Pilpres melawan SBY-Budiono saat itu.

Selanjutnya 2012 saat pilgub DKI Jakarta, PDIP dan Gerindra mengusung Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pasangan ini sukses, menang. Pada Pilpres 2014 Mega dan Prabowo mulai pisah jalur. PDI Perjuangan Mengusung Jokowi dan Jusuf Kalla sedangkan Gerindra mengusung Prabowo-Hatta Rajasa.

Laju lagi Pilgub Jatim 2018, PDI Perjuangan dan PKB mengusung Saifulah Yusuf-Puti Guntur Soekarno. Lagi-lagi Prabowo yang sebelumnya secara tegas Partai Gerindra tak ingin jadi penonton, akhirnya benaran. Ujung-ujungnya Gerindra akhirnya memutuskan mendukung pasangan Gus Ipul-Puti Guntur Soekarno. Lagi-lagi Prabowo dan Megawati balikan, karena PDIP dan Gerindra ikut mendukung Pasangan yang dijagokan PDIP-PKB tersebut.

Jauh sebelumnya, PDIP dan Gerundra sempat berbeda pendapat soal KIH-KMP. Perseteruan antar kader kedua parpol tersebut sempat terjadi, bahkan salah seorang kader PDIP menuduh Prabowo sebagai "Capres Sertifikat".

Hal itu muncul gara-gara Hasyim Djojohadikusumo saudara Prabowo mengungkit soal Sertifikat' perjanjian Batu Tulis antara Partai Gerindra dan PDIP. Hal itu lantaran PDIP yang berniat mencapreskan tokohnya sendiri menyatakan tak akan terganggu dengan perjanjian yang dinyatakan Hasyim menggunakan materai tersebut.

"Jadi yang kita usung adalah capres rakyat, bukan 'capres sertifikat'," sindir Wakil Sekjen PDIP Hasto Kristianto saat dihubungi, Kamis (detik.com : 13/2/2014)

Hasto mengatakan, daripada Gerindra mengungkit-ungkit perjanjian batu tulis itu, lebih baik Gerindra dan PDIP berusaha keras mensukseskan capres masing-masing.

"Lebih baik kita (PDIP) bekerja keras dan biarkan rakyat yang menjadi hakim tertinggi menentukan presidennya," ujar Hasto

Reporter : Dominikus Lewuk
Editor : Wulandari Saptono

Apa Reaksi Anda?