Senin, 26 Februari 2018 | 00:26 WIB

  • News

  • Politik

Tak Punya Uang Buat Mahar Politik, Ini Pengakuan Bupati Kupang 

Bupati Kupang Ayub Titu Eki.
Expo NTT
Bupati Kupang Ayub Titu Eki.

KUPANG, NNC - Satu per satu, isu mahar politik mulai terkuak. Setelah La Nyalla Mattalitti di Jawa Timur, kini Bupati Kupang Ayub Titu Eki pun angkat bicara. Ayub mengatakan, dirinya juga pernah diminta mahar Rp10 miliar oleh partai politik sebagai syarat menjadi calon Gubernur Nusa Tenggara Timur (Cagub NTT) pada Pilkada 2018.

"Saya dimintai uang yang begitu besar. Tidak tanggung-tangung permintaannya sebesar Rp10 miliar oleh partai politik ketika saya mengikuti fit and proper test sebagai calon Gubernur NTT beberapa waktu lalu di Jakarta," kata Bupati Ayub di Kupang, baru-baru ini terkait maraknya permintaan mahar politik dalam pilkada.

Lanjut Ayub, permintaan uang Rp10 miliar oleh partai politik yang enggan disebutkan identitas itu ditolak karena terlampau besar. 

"Saya tidak memiliki uang tetapi saya didukung masyarakat luas di Pulau Timor. Permintaan mahar bukan suatu proses pendidikan politik yang baik bagi seorang pemimpin," imbuhnya menegaskan. 

Dia berceritera, pernah mendaftarkan diri sebagai calon Gubernur NTT ke sejumlah partai politik di provinsi kepulauan NTT. Adapun Parpol-Parpol itu di antaranya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pimpinan Megawati Soekarnoputri), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Partai PKPI, dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) pimpinan Oesman Sapta Odang.

Meski dirinya telah mengikuti tahapan penjaringan yang dilakukan sejumlah partai itu, namun Bupati Kupang yang telah menjabat dua perioden itu akhirnya terpental baru kal calon Gubernur NTT pada Pilkada 2018.

"Permintaan uang Rp10 miliar tidak mendukung upaya pemberantasan korupsi. Permintaan mahar ini merupakan investasi bagi seorang calon pemimpin untuk berprilaku korupsi. Untuk mendapatkan kembali uang Rp10 miliar maka harus korupsi atau bersekongkol dengan pengusaha yang juga berprilaku korupsi," tegas Ayub Titu Eki.

Oleh karena itu kata Ayub,  masyarakat NTT harus pandai memilih pemimpin NTT pada pilkada 2018 yang bebas dari korupsi.

"Masyarakat NTT jangan terpesona dengan iming-iming uang karena menghambur-hamburkan uang juga akan melakukan korupsi. Masyarakat harus memilih calon gubernur yang cerdas, moral yang baik dan antikorupsi sehingga kesejahteraan masyarakat NTT menjadi lebih baik," tegasnya dilansir Antara.

Reporter : Dominikus Lewuk
Editor : Nazaruli

Apa Reaksi Anda?