• News

  • Politik

Keputusan Bawaslu Perbolehkan Mantan Koruptor Daftar Caleg Sesuai UU

Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, Mohammad Taufik menilai keputusan Bawaslu yang membolehkan mantan napi korupsi mencalonkan legislatif, sudah sesuai undang-undang
Istimewa
Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, Mohammad Taufik menilai keputusan Bawaslu yang membolehkan mantan napi korupsi mencalonkan legislatif, sudah sesuai undang-undang

JAKARTA, NNC - Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, Mohammad Taufik menilai keputusan Bawaslu yang membolehkan mantan napi korupsi mencalonkan legislatif, sudah sesuai undang-undang. Maka, tak perlu merujuk pada hasil uji materi Makhamah Agung (MA).

"Enggak dong. Keputusan Bawaslu tidak merujuk kepada putusan MA, karena saya sudah diputuskan Bawaslu dan saya menang. KPU wajib menetapkan saya sebagai calon legislatif," kata Taufik di DPRD DKI, Jumat (14/9/2018).

"Dalam undang-undang pemilu keputusan Bawaslu di pasal 7 wajib dilaksanakan KPU," lanjutnya.

Dikatakan Taufik kekisruhan yang terjadi antar Bawaslu dan KPU, lantaran KPU yang bekerja tidak sesuai dengan undang-undang. Menurutnya, Bawaslu berbeda dengan KPU yang bekerja berdasarkan opini yang berkembang.

"Ini kan persoalannya KPU demen melanggar undang undang sehingga jadi kisruh, kalau di bekerja pada undang-undang, kayak Bawaslu tidak keliru, kalau KPU kerja berdasarkan opini yang berkembang," ujar dia.

Politisi Gerindra ini juga melaporkan KPU dan KPU DKI ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) karena KPU dianggap tidak menjalankan putusan Bawaslu. Saat ini Taufik hanya berharap agar gugatannya itu segera ditindaklanjuti oleh DKPP.

"Dan saya lakukan gugatan ke DKPP, semoga DKPP segera menindaklanjuti. Karena penyelenggra pemilihan umum yang tidak melaksanakan keputusan-keputusan penyelenggara pemilihan umum yang lain, maka bisa digugatkan kepada DKPP," tuturnya.

Reporter : Wahyu Praditya Purnomo
Editor : Widita Fembrian

Apa Reaksi Anda?