• News

  • Politik

Sikap Jokowi Ini yang Buat Yusril Mau Bela Paslon 01

Yusril jadi kuasa hukum Jokowi-Ma'ruf.
NNC/Domi
Yusril jadi kuasa hukum Jokowi-Ma'ruf.

Berita Terkait

JAKARTA, NNC - Pengacara yang juga Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra mengatakan, dirinya telah kritis sejak tahun 80-an, saat Presiden kedua Soeharto masih berkuasa.

"Saya tetap menjalankan sikap kritis kepada siapapun dan itu sudah saya jalankan sejak tahun 1980-an saat menjadi mahasiswa dan ditarik ke pemerintah Soeharto. Terkadang pendapat Pak Harto saya kritisi juga dan Pak Harto tidak pernah marah, sifatnya membangun dan positif," kata Yusril di Jakarta, Rabu (7/11/2018).

Seperti Soeharto, lanjut Yusril, sikap yang sama juga ditunjukkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), dimana dirinya kerap mengkritisi rezim saat ini, namun Jokowi tidak pernah marah dan menganggap dia sebagai pihak yang berseberangan.

Sikap Jokowi yang demikian, menjadi salah satu alasan mengapa Yusril mau menerima tawaran menjadi kuasa hukum capres-cawapres Jokowi-Ma'rufAmin di Pilpres 2019.

"Begitu juga saya sampaikan sekarang kepada pemerintah. Pak Jokowi tidak pernah merasa bersebrangan, karena yang saya sampaikan berdasarkan profesi," jelas Pakar Hukum Tata Negara itu.

Yusril menegaskan, dirinya akan profesional sebagai pengacara Jokowi-Ma'ruf. Meski di satu sisi, ia juga mengaku tetap kritis terhadap pemerintah dalam kapasitasnya sebagai pimpinan partai maupun pakar hukum.

Sikap kritis terhadap pemerintah, dan menjunjung tinggi profesionalitas sebagai pengacara Jokowi-Ma'ruf, juga diterapkan Yusril dalam membela Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), ormas yang telah dibubarkan pemerintahan Jokowi. Menurutnya, menjadi pengacara HTI, bukan berarti dirinya setuju dengan paham khilafah.

Hal itu disampaikan Yusril terkait adanya permintaan supaya ia mundur sebagai pengacara HTI, setelah memutuskan menjadi kuasa hukum Jokowi-Ma'ruf.

"Jadi dalam hal hukum soal HTI, sampai ada permintaan mundur kuasa hukum HTI, saya sampaikan melakukan pembelaan HTI bukan karena menganut paham sama dengan HTI," ujar Pakar Hukum Tata Negara itu.

"Kalau khilafah dengan HTI kita beda tafsir, dan PBB beda tafsir dengan khilafah itu, kita bela bukan pahamnya, tapi organisasi badan hukum yang dicabut Kemenkumham," tandasnya.

Mantan Menteri Hukum dan Perundang-undangan ini menegaskan, yang digugat adalah Menkum HAM, bukan Presiden Jokowi. Yang digugat adalah jabatan, bukan personal. Sehingga tak ada polemik ideologi kalau dia kini menjadi pengacara Jokowi.

"Jadi tidak menggugat presiden, dan bukan orang, kita gugat jabatan. Saya bukan pengacara presiden tapi pasangan calon. Jadi harus jernih memahami ini. Saya tidak konteks dukung mendukung tapi lawyer," pungkasnya.

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Sulha Handayani

Apa Reaksi Anda?