• News

  • Politik

Tragedi 98, AMP: Kapan Komnas HAM Panggil Prabowo?

Tragedi 98, AMP: Kapan Komnas HAM panggil Prabowo?
NNC/Adiel
Tragedi 98, AMP: Kapan Komnas HAM panggil Prabowo?

JAKARTA, NNC - Berkenaan dengan momentum Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember, ratusan massa dari kalangan mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa & Pemuda (AMP) Indonesia Menolak Lupa, menggelar aksi tabur bunga dan doa bersama di depan Kantor Komnas HAM, Jalan Latuharhari Menteng Jakarta Pusat, Rabu (12/12/2018).

Aksi ini digelar terkait peristiwa penghilangan orang secara paksa atau penculikan aktivis dan mahasiswa pada 1997/1998, jelang jatuhnya rezim orde baru. Dalam aksinya, mereka mempertanyakan progres pemanggilan terhadap Prabowo Subianto, yang dianggap sebagai aktor kunci peristiwa kerusuhan 1997-1998 yang menewaskan banyak korban mahasiswa.

Alasan massa aksi meminta Prabowo dipanggil, karena menurut laporan Tim Ad Hoc Komisi Penyelidikan Pelanggaran HAM Berat Penghilangan Orang Secara Paksa (PPOSP) periode 1997-1998, Tim Mawar adalah yang paling bertanggungjawab atas peristiwa penculikan puluhan aktivis ini.

Tim Mawar merupakan sebuah tim yang dibentuk dibawah Grup IV Komando Pasukan Khusus (Kopassus) berdasar perintah langsung dan tertulis dari Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus Mayjen TNI Prabowo Subianto.

"Jangan lupakan sejarah masa lalu, bongkar kasus yang belum terkuak di 98. Komnas HAM kapan panggil dan periksa Prabowo Subianto," kata Koordinator AMP Indonesia Menolak Lupa, Fadly, saat berorasi di depan Gedung Komnas HAM.

Fadly mengungkapkan, pemanggilan mantan Danjen Kopassus itu dinilai sangat penting guna mencari benang merah peristiwa 98 yang masih menyimpan segudang rahasia.

"Benang merah masih kusut, pemanggilan Prabowo dalam kerusuhan Mei sangat penting sekali. Komnas Ham sudah sejauh mana melakukan penyelidikan, 20 tahun kemana aja kok Prabowo gak dipanggil-panggil," jelas Fadly.

"Seret pelaku dan dalang pelanggaran HAM masa lalu ke Pengadilan. Jangan biarkan keluarga korban memperjuangkan kasus pelanggaran ham masa lalunya sendirian. Seret pelaku ke Pengadilan Ham ad hoc sesuai UU yang berlaku," katanya.

Massa aksi juga mempertanyakan alasan dokumen kasus pelanggaran HAM khususnya pelanggaran HAM berat tahun 1997-1998 yang diajukan Komnas HAM selalu ditolak oleh Kejaksaan Agung.

Apalagi, Fadly menyebut, alasan penolakan yang diterimanya lantaran berkas Komnas HAM masih banyak persoalan, salah satunya adalah kejelasan dokumen pemanggilan Prabowo Subianto. "Tunjukkan kalau Komnas HAM punya taring, panggil Prabowo," tegasnya.

Karena itu, lanjut Fadly, pihaknya mendesak agar upaya penuntasan kasus pelanggaran HAM berat tersebut segera dituntaskan agar tidak berlarut-larut. Dia juga tidak ingin nama Prabowo menjadi tersandera dengan penuntasan kasus yang belum jelas.

"Komnas Ham jangan gantung Prabowo. Bekerja keras lah jangan makan gaji buta selesaikan masalah ini dengan cepat. Label pelanggar ham pastinya sangat risih, makanya segera panggil Prabowo," imbuh Fadly.

Lebih jauh massa aksi menyerukan kepada penguasa maupun para elit politik ikut mendorong menyelesaikan kasus tersebut hingga terang benderang. "Elit politik bantu para keluarga korban tragedi 98 yang mencari keadilan, tuntaskan pelanggaran ham masa lalu," paparnya.

Sementara itu, staf Pengaduan Komnas HAM, Popi menegaskan, pihaknya hingga saat ini sudsh mengumpulkan data-data terkait insiden itu dan sudah berkoordinasi dengan Kejaksaan atas pelanggaran berat tersebut. Hasil investigasi atas peristiwa tersebut juga sudah mereka kantongi.

"Kami menunggu hasil dari Kejaksaan Agung atas hasil koordinasi yang sudah dibangun. Tim khusus sudah menanganinya," pungkasnya.

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Sulha Handayani

Apa Reaksi Anda?