• News

  • Politik

Alex Asmasoebrata: Jika Jokowi Terpilih Lagi, Harus Lebih Berani

 Politisi Partai Demokrat Alex Asmasoebrata dalam Seminar dan diskusi bertajuk' Periode Pertama Pemerintahan Jokowi, Sukses Atau Gagal (Perspektif Mahasiswa Terkait Visi/Misi Capres dan Cawapres Pra Debat Kedua).
NNC/ Dominikus
Politisi Partai Demokrat Alex Asmasoebrata dalam Seminar dan diskusi bertajuk' Periode Pertama Pemerintahan Jokowi, Sukses Atau Gagal (Perspektif Mahasiswa Terkait Visi/Misi Capres dan Cawapres Pra Debat Kedua).

JAKARTA, NNC - Politisi Partai Demokrat Alex Asmasoebrata meng-underline aspek penegakan hukum di era presiden Jokowi dan keberhasilan revolusi mental. Terkait penegakan hukum,  dia menduga hukum memang tengah dijadikan sebagai alat kekuasaan rezim.

"Saya sendiri kena, sekarang di-kriminalisasi. Coba cek di google nama saya!" kata  Alex saat menjadi salah satu pembicara dalam Seminar dan diskusi bertajuk' Periode Pertama Pemerintahan Jokowi, Sukses Atau Gagal (Perspektif Mahasiswa Terkait Visi/Misi Capres dan Cawapres Pra Debat Kedua) di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (15/2/2019).

Menurut Alex, Joko Widodo bukan pribadi yang buruk. Dia baik, hanya saja kurang memiliki keberanian dan tegas dalam persoalan hukum. "Saya ingat ajaran orang tua dahulu bahwa jujur itu tidak cukup, tapi harus juga berani," kata Alex.

Pribadi Jokowi yang demikian, lanjutnya, bisa menjadikan Jokowi pantas jika disebut orang hanya sebagai petugas partai. Korupsi di era Jokowi yang diyakininya Jokowi cenderung bersih dari kasus korupsi.

"Beliau bagus, nggak jelek. Cuma, kalau yang atas nggak terima setoran, tapi yang bawahnya jadi gede setorannya, kan...!? Saya sih bukan kata orang, saya lihat sendiri," papa Alex.

Karena itu, Alex berharap Jika Jokowi terpilih lagi di Pilpres 2019, maka kelemahan hukum menjadi bahan evaluasi dan harus menjadi lebih baik. "Kalau nanti dia jadi lagi, Pak Jokowi bisa lebih berani dan berhasil," imbuh  Alex Asmasoebrata.

Sementara itu, pengamat dan peneliti  dari lembaga survei Etos Indonesia Institute,  Iskandarsyah mengaku prihatin dengan penegakan hukum di era pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla. Dia bahkan sempat bicara dengan teman-temannya di Tim Kempanye Nasional (TKN) agar jangan terlalu memuji Jokowi.

Menurutnya, revolusi mental bukan semakin membaik tapi semakin jelek. Karena semua urusan masih harus menggunakan uang. "Salah satu contoh, keponakan saya mengikuti tes calon Pegawai Negeri Sipil (PNS) saja masih harus menggunakan uang. Jadi, saya menilai keberhasilan pemerintahan sekarang baru 60 persen berhasil sedangkan masih belum berhasil," kata Iskandarsyah.

Iskandarsyah juga mengingatkan, jika Presiden Jokowi ingin berhasil dalam penegakan hukum, maka dia harus berani mengganti Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BIN dan BNN.

Alasannya, para pejabat penegak hukum tersebut telah gagal mengeksekusi perintah atasan terhadap bawahannya terhadap kasus-kasus hukum. Artinya, penegakan hukum di era pemerintah sekarang masih lemah dan cenderung gagal.

Reporter : Dominikus Lewuk
Editor : Wulandari Saptono

Apa Reaksi Anda?