• News

  • Politik

Antisipasi Kecurangan dalam Pemilu 2019, Sejumlah Advokat Deklarasikan ADPRIL

Deklarasi ADPRIL ini dilatarbelakangi munculnya potensi ketidakjujuran dan ketidakadilan
Istimewa
Deklarasi ADPRIL ini dilatarbelakangi munculnya potensi ketidakjujuran dan ketidakadilan

JAKARTA, NNC - Sejumlah advokat dengan latar belakang berbagai organisasi sepakat mendeklarasikan Advokat Independen Untuk Pemilu Jujur dan Adil (ADPRIL). Deklarasi ADPRIL ini dilatarbelakangi munculnya potensi ketidakjujuran dan ketidakadilan.

Begitu halnya dengan pemilu 2019 yang akan berlangsung 17 April mendatang. Potensi kecurangan, ketidakjujuran dan ketidakadilan tetap terbuka baik yang dilakukan oleh kontestan, masyarakat maupun penyelenggara pemilu.

Dengan alasan tersebut ADPRIL memanggil advokat Indonesia untuk bergabung dalam gerakan moral mengantisipasi kecurangan dalam Pilpres mendatang, terutama advokat yang independen dalam arti tidak tergabung dalam tim pemenangan salah satu pasangan capres/cawapres, serta tidak mencalonkan diri menjadi anggota legislative, bisa bergabung dalam ADPRIL.

"Mari kita bersama-masa menciptakan pemilu yang jujur dan adil dengan cara memerangi hoaks, kampanye hitam dan ujaran kebencian serta mencegah terjadinya pelanggaran baik yang dilakukan oleh penyelenggara, peserta maupun masyarakat," kata Hamdan Zoelva selaku Dewan Penasehat ADPRIL, Sabtu (16/2/2019).

Lebih lanjut Hamdan Zoelva menjelaskan, sejatinya ADPRIL lahir sebagai bentuk keresahan para advokat terkait perkembangan politik dan kehidupan demokrasi belakangan ini terutama yang berhubungan dengan persoalan hukum.

"Para advokat prihatin dengan kondisi dan situasi demokrasi yang saat ini berkembang di Indonesia. Dimana munculnya dua pasangan calon presiden telah membelah masyarakat menjadi dua blok yang saling berhadap-hadapan," jelas Hamdan.

Menurutnya, gap pemisah antar dua kelompok masyarakat semakin nyata dan terang, dengan munculnya hoaks, kampanye hitam dan bentuk-bentuk propaganda yang menyesatkan publik. Jika situasi tersebut tidak segera diatasi, dikhawatirkan perpecahan masyarakat akan terus berlanjut bahkan ketika pesta demokrasi itu telah berakhir.

Sementara itu Dewan Penasehat ADPRIL, Muhammad Ismak, menyatakan perlunya turun tangan untuk ikut mengatasi persoalan-persoalan yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan pemilu.

"Kita harus ikut mengawasi dan mengontrol jalannya pemilu. Juga mengontrol penyelenggara pemilu agar jujur dan adil," tuturnya.

Ismak mengingatkan bahwa sejatinya demokrasi tidak perlu dibangun dengan amarah, dengan hoaks dan kampanye hitam. Demokrasi harus dibangun dengan apik, rasa kebersamaan, rasa persatuan, dan mengutamakan kepentingan bangsa dan Negara diatas kepentingan pribadi atau golongan.

ADPRIL lanjut Ismak hadir sebagai organisasi independen yang berdiri ditengah-tengah untuk memberikan pandangan atas dasar hukum, kebenaran dan prinsip keadilan. ADPRIL juga hadir mendidik masyarakat untuk melihat setiap persoalan dengan jernih tanpa pretense karena pilihan politik, sehingga masyarakat memperoleh sumber terpercaya untuk melihat masalah yang terjadi.

"ADPRIL hadir sebagai lembaga independen yang akan mengawal jalannya pemilu 2019 agat tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip rule of law," terang Ismak.

Untuk diketahui sejumlah tokoh menjadi inisiator berdirinya ADPRIL, diantaranya Dr. Hamdan Zoelva, mantan hakim dan ketua Mahkamah Konstitusi. Kemudian Muhammad Ismak, Juniver Girsang, Tjoetjoe Sandjaja Hernanto, Andy Riza Fardiansyah, Resha Agriansyah, Muhammad Rizal Rustam, Azrina Darwis, Yuda Sudawan, Muhammad Firmansyah.

 

Reporter : Wahyu Praditya Purnomo
Editor : Firman Qusnulyakin

Apa Reaksi Anda?