• News

  • Politik

Pimpinan MPR Bantah, Demokrasi Bukanlah Bid‘ah, Ini Penjelasannya

Hidayat Nur Wahid menghadiri Sosialisasi Empat Pilar MPR yang digelar Yayasan Insan Mandiri Sejahterah
NNC/ Dominikus
Hidayat Nur Wahid menghadiri Sosialisasi Empat Pilar MPR yang digelar Yayasan Insan Mandiri Sejahterah

JAKARTA, NNC - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Hidayat Nur Wahid menghadiri Sosialisasi Empat Pilar MPR yang digelar Yayasan Insan Mandiri Sejahterah di Aula SDI Insan Mandiri Gg. Batu Merah, Pajeten Timur, Jakarta Selatan, Minggu (3/3/2019).

Dalam kesempatan itu, dia mengatakan, selama ini MPR melakukan sosialisasi dan kerja sama dengan seluruh komponen masyarakat.

"Dari pusat hingga daerah bahkan sampai luar negeri," kata pria yang akrab disebut HNW itu.

Menurut dia,  kegiatan sosialisasi perlu dilakukan agar hak warga untuk mengetahui dasar konstitusi negara terpenuhi. Sosialisasi merupakan amanat dari UU No. 17 Tahun 2014 Tentang MD3. "Dari sinilah salah satu tugas MPR adalah melakukan sosialisasi", paparnya.

Diungkapkan, kegiatan ini dilakukan oleh MPR sejak periode 2004-2009. Nah, dia periode ini MPR mempersiapkan bahan-bahan sosialisasi. Agar kemasannnya lebih menarik, maka kegiatan yang dilakukan dinamakan Sosialisasi Empat Pilar MPR.

Dikatakan HNW, sosialisasi dilakukan agar masyarakat paham akan sejarah bangsa, mengerti demokrasi, dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam keseharian.

"Memang, ada sebagaian masyarakat yang menganggap demokrasi adalah bid'ah. Demokrasi adalah sarana, wasilah, untuk kemaslahatan. Demokrasi bukan bid'ah," tuturnya.

"Jadi, tak semua dari Barat adalah bid'ah. Demokrasi dikatakan sama seperti dengan sekolah, radio, televisi, yang semuanya merupakan sarana," lanjut dia.

Dengan menjelaskan demokrasi bukan bid'ah diharapkan masyarakat, ummat Islam, menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu jangan Golput. Karena Golput membahayakan kepentingan masyarakat.

Oleh karena itu, HNW kembali menegaskan bahwa, sosialisasi juga untuk mengabarkan bahwa kedaulatan sekarang diberikan kepada rakyat. Hal ini bisa terjadi setelah UUD diamandemen. Dulu memilih Presiden dilakukan oleh anggota MPR.

Setelah diamandemen maka sekarang Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Bahkan kepala daerah pun juga dipilih langsung oleh rakyat. Untuk itu dirinya mengulang kembali agar masyarakat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu.

"Menggunakan hak pilih dalam Pemilu merupakan cara untuk menyelamatkan bangsa dan negara," ajak Hidayat Nur Wahid.

HNW mencontohkan, dulu ada seorang dari Nusa Tenggara Barat (NTB) yang menggugat bahwa tak adil peserta Pilkada hanya dari kalangan Parpol. Ia ingin peserta Pilkada boleh dari kalangan perorangan.

"Gugatan itu akhirnya dimenangkan oleh orang itu. Maka, dari sinilah kedaulatan berada di tangan rakyat," tandas dia.

Reporter : Dominikus Lewuk
Editor : Wulandari Saptono

Apa Reaksi Anda?