• News

  • Rebranding

Walau Tertatih-Tatih, Rebranding Timor-Leste Makin Mesra dengan Indonesia

Ilustrasi Peta Timor Leste
GO Timor Leste
Ilustrasi Peta Timor Leste

DILI, NNC - Adalah Timor-Leste, negara muda yang lahir di abad ke-21 dengan luas wilayah sekitar 15,410 km2 dan jumlah penduduk sekitar 1,2 juta jiwa. Wilayah tersebut meliputi bagian Timur Pulau Timor, Pulau Kambing atau Atauro, Jaco, dan enklave Oecussi-Ambeno di Timor Barat.

Negara dengan mayoritas penduduk beragama Katolik ini, sempat berubah nama beberapa kali. Saat masih di bawah pemerintahan Portugis bernama Timor Portugis. Saat menjadi wilayah Indonesia bernama Timor Timur. 

Berdasarkan referendum tanggal 30 Agustus 1999, Timor Timur merdeka dan bukan lagi menjadi wilayah Indonesia. Kedaulatan penuh diperoleh dan diakui dunia pada tanggal 20 Mei 2002. Di hadapan PBB, pemerintah setempat memutuskan menggunakan nama resmi Republik Demokratik Timor-Leste (RDTL).

Ada baiknya kita menengok kembali bagaimana rebranding Timor Timur menjadi Timor-Leste yang kini sudah berlangsung sekitar 16 tahun. Selain itu, sebagai negara terdekat, mampukah RDTL menciptakan hubungan mesra dengan Indonesia yang sebelumnya mereka “perangi”?

Menciptakan Identitas dan Menata Sistem Pemerintahan

Pasca kemerdekaan dan lepas dari Indonesia, RDTL menciptakan semacam brand atau identitas negara yang bisa menjadi ciri khas Timor-Leste. Selain mengganti nama negara, RDTL juga menyusun simbol-simbol negara seperti undang-undang dasar, bendera, lambang negara, dan semboyan.

Undang-Undang Dasar yang digunakan adalah konstitusi Portugal. Motto RDTL adalah Unidade, Acção e Progresso (Bahasa Portugis) yang artinya “persatuan, tindakan, dan kemajuan”. Bila sebelumnya bahasa Indonesia menjadi bahas resmi, RDTL mengubahnya menjadi bahasa Portugis dan Tetun. Mata uang Dolar juga dipilih menggantikan rupiah.

Pemerintahan yang demokratis sejak awal menjadi cita-cita mereka. Maka, presiden selaku kepala negara dipilih secara langsung dengan masa jabatan selama lima tahun. Presiden memiliki hak veto terhadap undang-undang.  Namun, lembaga eksekutif dijalankan oleh Perdana Menteri.

Perdana Menteri dipilih dari pemilihan multi partai dan diangkat atau ditunjuk oleh partai atau koalisi partai mayoritas. Perdana Menteri mengepalai dewan menteri atau kabinet pemerintahan. 

Parlemen Timor-Leste hingga kini terdiri dari 65 kursi dan hanya terdiri dari satu kamar atau disebut juga Parlamento Nacional. Masa jabatan anggota parlemen yang terpilih melalui pemilu langsung adalah lima tahun.

Untuk mengatur wilayah pemerintahan secara administratif, RDTL membagi Timor-Leste menjadi 13 distrik, 65 subdistrik, 442 sucos (setingkat desa), dan 2.225 aldeias. Dengan pembagian tersebut, pemerintah berharap agar upaya mewujudkan kesejahteraan yang adil dan merata bisa tercapai.

Ekonomi Masih Tertatih-Tatih

Menurut Bank Dunia, kemampuan ekonomi Timor-Leste masih tergolong menengah ke bawah. Tercatat, pertumbuhan ekonomi berkisar 10 persen, angka pengangguran mencapai 20 persen, dan rata-rata hidup di bawah US $ 1,25 per hari. Angka buta huruf juga masih cukup tinggi.

Konflik selama puluhan tahun melawan Indonesia ikut menyebabkan kerusakan insfrastruktur yang cukup parah. Maka, pembangunan Timor-Leste bisa dikatakan, dimulai dari nol atau awal.

Untuk membiayai pembangunan, Pemerintah RDTL  mengandalkan pemasukan dari cadangan migas Bau-Undan. Menurut catatan Anthony Fensom berjudul “Time (and Oil) Running Out for Timor-Leste”, 78 persen anggaran belanja berasal dari sektor migas.

Namun, mengandalkan ladang Bau-Undan, tidak akan cukup. Cadangan di  lahan ini diperkirakan akan habis menjelang tahun 2022. Pemerintah RDTL kini berharap mampu mengeksploitasi ladang migas baru di Tenggara perairan Timor untuk dialirkan ke Greater Sunrise. Mantan Presiden Xanana Gusmao, mengusulkan nama proyek itu "Tasi Mane”.

Akan tetapi, upaya tersebut tidak mudah sebab lokasi ladang sempat menjadi rebutan antara Timor-Leste dengan Australia. Selasa tanggal 6 Maret 2018 yang lalu, Pemerintah RDTL dan Australia berhasil menandatangani kesepakatan tentang tapal batas laut. Konon, Greater Sunrise akan dikelola bersama. 

Menurut penghitungan Damon Evans, jurnalis Forbes, berjudul "Overblown Expectations For East Timor's Greater Sunrise Oil And Gas", diperkirakan ladang tersebut bisa menghasilkan 92,6 juta ton gas alam dengan harga penjualan 432 dolar per ton.

Potensinya cukup menjanjikan untuk mendongkrak perekonomian RDTL. Namun mengenai pembagian hasil, seandainya ladang baru itu direalisasi, belum tertuang dalam perjanjian yang telah mereka tandatangani.

Penulis : Taat Ujianto
Editor : Firman Qusnulyakin

Apa Reaksi Anda?