• News

  • Singkap Sejarah

Apakah Proklamasi di Jakarta Bergema sampai Pelosok Papua?

Pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno di Pegangsaan Timur 56, Jakarta.
Frans Mendur
Pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno di Pegangsaan Timur 56, Jakarta.

JAKARTA, NNC - Jumat, 17 Agustus 1945, pukul 10.00 WIB, teks Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan oleh Soekarno di kediamannya, Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56, Jakarta. Peristiwa itu menandai hari lahir negara Indonesia setelah ratusan tahun dikuasai bangsa asing.

Peristiwa itu kemudian diberitakan oleh Kantor Berita Domei melalui Radio Domei atau Yoshima dan Radio Hoso Kanri Kyoku, sehingga bergaung ke sejumlah pelosok Nusantara. Penyebaran berita juga dilakukan melalui sejumlah koran, selebaran, utusan khusus, hingga dari mulut ke mulut.

Di berbagai sudut kota juga banyak coretan dinding dengan kata-kata seperti "respect our constitution", "hormatilah konstitusi kami", "sekali merdeka tetap merdeka", dan "merdeka atau mati".

Begitu mendengar gaung proklamasi, banyak penguasa di daerah segera mendukung proklamasi. Mereka di antaranya, para raja di Jawa, Bali, Sulawesi, Makassar, Bugis, dan Bone.

Namun, tetap ada sejumlah penguasa daerah yang selama masa kolonial diuntungkan, menyatakan diam sebagai tanda kurang menyetujuinya. Mereka menunggu situasi, bahkan berharap Belanda kembali menguasai Nusantara, sehingga bisa kembali diuntungkan seperti dulu kala.

Lalu, bagaimana dengan wilayah Papua? Bukankah Papua juga menjadi wilayah Indonesia? Apakah gaung proklamasi terdengar dan berdampak bagi masyarakat Papua?

Berkat berita dari Australia
Dalam buku berjudul “Memoar Seorang Eks-Digulis: Totalitas Sebuah Perjuangan” (2011) karya Mohamad Bondan, dinyatakan bahwa satu hari setelah proklamasi dibacakan di Jakarta, berita itu sudah sampai di Australia.

Bondan adalah ekstahanan politik Boven Digul yang bermukim di Melbourne, Australia. Pada 18 Agustus 1945, berhasil menangkap siaran Radio Republik Indonesia di Bukittinggi, Sumatra Barat. Ia lalu menerjemahkan berita itu ke dalam Bahasa Inggris dan menyebarluaskan ke seluruh Australia.

Berita proklamasi juga disebarkan di Australia oleh Indonesian Political Exile Association (IPEA). Dalam buku “Jejak Kebangsaan: Kaum Nasionalis di Manokwari dan Boven Digoel” (2003) yang ditulis Soewarsono dkk, dinyatakan bahwa IPEA menyebarluaskan pamflet berisi berita tersebut.

Ternyata, pamflet IPEA tersebar hingga ke kawasan Merauke (sekarang masuk Provinsi Papua). Besar kemungkinan, pamflet ini juga sampai ke Jayapura, di mana terdapat sejumlah aktivis Papua yang mendukung Kemerdekaan Indonesia, seperti Silas Papare, Marthin Indey, dan Frans Kaisiepo.

Pada 31 Agustus 1945, para aktivis Papua tersebut mengadakan upacara dan mengibarkan Sang Saka Merah Putih. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai Insiden Bendera di Bumi Cendrawasih.

Silas Papare, Marthin Indey, dan Frans Kaisiepo adalah tokoh intelektual Papua di awal kemerdekaan Indonesia. Mereka pernah menjalani pendidikan Papua Bestuur School (Sekolah Kilat Pamong Praja di Papua) bentukan Pemerintah Belanda di Jayapura pada 1944.

Pendidikan Papua Bestuur School merupakan upaya Pemerintah Belanda mengatasi kekurangan petugas pemerintahan di Papua yang dahulu mereka sebut New Guinea.

Di sisi lain, program tersebut sebenarnya juga merupakan upaya terakhir Kerajaan Belanda dalam usaha mengatur strategi agar Papua tidak jatuh ke tangan Indonesia. Namun justru berkat pendidikan inilah, lahir sejumlah pemuda Papua yang di kemudian hari mendukung NKRI.

Sudahkah bergema di seluruh pelosok Papua?
Wilayah Papua tidaklah sempit. Pada 1945, banyak daerah yang belum tersentuh pengaruh dari luar. Sebagian masyarakat Papua masih hidup dengan peradaban asli mereka. Mereka yang ada di pedalaman tak tahu menahu dengan apa yang terjadi di Papua.

Memang benar bahwa di Jayapura, Merauke, Manokwari, sudah relatif maju dan mengenal peradaban dunia. Namun tidak berarti mewakili seluruh masyarakat Papua. Dari Utara ke Selatan dan dari Barat ke Timur, mayoritas belum tersentuh pengaruh dari luar.

Penduduk di pedalaman masih hidup dengan caranya. Kaum laki-laki mengenakan koteka, kaum wanita mengenakan rok rumbai dan telanjang dada, belum mengenal tulisan, sering diwarnai konflik antarkelompok, nomaden, dan lain-lain.

Mengenai angka mana yang lebih besar antara yang sudah mengetahui gema proklamasi dan mana yang belum, tidak mungkin didapat. Namun dalam catatan ini hanya ingin disampaikan bahwa kesadaran masyarakat Papua terhadap arti proklamasi kemerdekaan Indonesia, tidaklah merata.

Ada jurang pengetahuan politik yang sangat dalam dan memisahkan antara masyarakat Papua di pedalaman dan yang tinggal di kota. Proses membuat warga di pedalaman menjadi mengenal politik membutuhkan waktu cukup lama. Mengapa? Akses menuju ke pedalaman tidaklah mudah.

Dalam catatan Frits Veldkamp berjudul “Membuka Baliem, Menghadapi Sejumlah Dilema”, dipaparkan bahwa Lembah Baliem, 27 kilometer dari Wamena, di mana terdapat Suku Dani, Suku Yali, dan Suku Lani, baru mulai ditembus sekitar 1950.

Sebelumnya, daerah ini tanpa pemerintahan dan dihuni oleh suku-suku Papua tersebut, tanpa intervensi politik dari luar. Pada 1956, baru mulai berdiri satu Pos Pemerintahan yaitu di Enarotali di tepi Wisselmeren. Transportasi pengiriman logistik ke daerah itu hanya bisa melalui udara. 

Upaya Frits Velkamp membangun pemerintahan Belanda di Lembah Baliem ikut berakhir bersamaan dengan pengambilalihan pemerintahan oleh Indonesia. Tahun 1962, Pemerintah Soekarno mengibarkan bendera perang dengan nama Operasi Tri Komando Rakyat (Trikora) untuk merebut Papua.    

Sementara itu, dalam catatan Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI), di daerah Kampung Wersar, Distrik Teminabun, Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat, Bendera Sang Saka Merah Putih baru pertama kali berkibar 19 Mei 1962, melalui Operasi Trikora.

Jadi, tahun 1945, sementara masyarakat di Jawa dan pulau lain sibuk mempertahankan gema kemerdekaan. Di Papua, bisa dikatakan gema itu terdengar samar-samar. Beberapa bulan bahkan tahun, gema itu merambat secara perlahan.

Baru pada 1969, gema itu diakui mayoritas masyarakat Papua melalui Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera). Namun begitu, hingga kini pun, masih ada wilayah Papua yang terisolir. Semoga sudah tidak ada lagi yang masih bingung, bila ditanya apakah warna bendera Indonesia?

Penulis : Taat Ujianto
Editor : Y.C Kurniantoro
Sumber : Dari berbagai sumber

Apa Reaksi Anda?