• News

  • Singkap Sejarah

Zaman Orde Baru, Para Copet Mengadakan Kongres Mengapa Dibiarkan?

Sejak dahulu, copet banyak beraksi di perkotaan terutama di angkutan umum dan di pusat keramaian.
(foto: Arsip Perpustakaan RI)
Sejak dahulu, copet banyak beraksi di perkotaan terutama di angkutan umum dan di pusat keramaian.

BANDUNG, NNC - Ternyata, pada era Pemerintahan Soeharto (Orde Baru), pernah ada peristiwa unik yang berlangsung di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Sejumlah copet dari berbagai daerah, “berhasil” mengadakan musyawarah secara “diam-diam”.

Namun, sebelum acara, tampaknya panitia kongres para copet itu sempat melaporkan dan “meminta izin kegiatan” kepada pihak berwajib (kepolisian).

Artinya, pihak berwajib jelas mengetahui dan “membiarkan” kegiatan itu berlangsung walaupun pesertanya adalah  para kriminal.

Menarik bukan? Mengapa aparat keamanan mengizinkan? Dan mengapa pihak yang berwajib juga berkenan memberitahukannya kepada wartawan?

Kongres para copet di Bandung terendus  oleh wartawan Harian Kompas dan diberitakan pada edisi 7 Januari 1977. Dengan demikian,walaupun para anggota kongres berusaha tidak terekspos, namun aksi mereka berhasil diabadikan.

Pada baris pertama berita harian tersebut menyebutkan “Pihak berwajib mengungkapkan adanya musyawarah copet di Pulau Jawa yang digelar di Kota Bandung.”

Dan membaca dari arsip berita itu, tidak dinyatakan bahwa aparat keamanan melakukan upaya pelarangan, penggerebekan, apalagi penangkapan aktor kriminal yang jelas-jelas berusaha merancang aksi kriminal secara terencana dan terorganisir.

Betapa tidak? Musyawarah itu dihadiri oleh para copet yang berasal dari beberapa kota Semarang, Surabaya, Jakarta, Yogyakarta dan dihadiri pula oleh dua tokoh copet dari Palembang sebagai peninjau.

Sudah tentu, layaknya kongres, para copet merumuskan semacam visi dan misi. Selain itu mereka mencoba menciptakan cara-cara baru dalam dunia percopetan, mengatur dan membagi daerah operasi, dan apa yang disepakati dalam kongres wajib dipatuhi oleh semua anggota jaringan copet.

Jumlah copet dipastikan banyak sekali. Mereka tersebar di berbagai kota. Dan kongres itu mempunyai arti penting bagi mereka agar tidak terjadi “saling rebutan” wilayah operasi. Dengan demikian tidak menimbulkan konflik di antara sesama copet .

“Saat itu, banyak pencopet ‘bekerja’ di luar wilayah yang ditentukan atau mencopet di wilayah kelompok lain,” tulis wartawan Kompas. Dari liputan itu, tergambar jelas bahwa para copet di era Orde Baru pun bergerak secara terorganisir. Dan jangan-jangan masih berlangsung hingga sekarang?

Di tahun 1977, banyak dilaporkan kasus pencopetan dan penodongan di berbagai kota di Indonesia. Menteri Pertahanan dan Keamanan sempat menginstruksikan kepada Kapolri Jenderal Polisi Widodo Budidarmo untuk melakukan pembasmian.

Instruksi serupa juga diberikan Kas Kopkamtib yang kala itu dijabat oleh Laksamana Sudomo, kepada Kadapol Metro Jaya Mayor Jenderal  Polisi Sutadi untuk membasmi pencopetan dan penodongan.

Laksamana Sudomo pernah mengatakan bahwa pencopetan mungkin hanya bermotif mencari makan atau malas bekerja. “Tetapi bagaimanapun, itu adalah kejahatan yang harus ditindak tegas.”

Dan sekali lagi, ditekankan dalam catatan ini, sementara pejabat keamanan memerintahkan seperti itu, namun mengapa saat para pelaku kriminal itu berkumpul dan merancang aksi jahat mereka, justru dibiarkan? Apa sebenarnya yang terjadi di kala itu?

Dan uniknya lagi, aksi tanggap situasi seperti itu, malah bukan dilakukan oleh aparatur tetapi dilakukan oleh spara seniman film. Di tahun yang sama, pernah melejit film berjudul “Raja Copet”.

Film itu disutradai S Syamsul Fuad dan dibintangi antara lain Aida Mustapha dan Benyamin S. Film ini menyoroti tentang aksi pencopetan dan organisasi copet yang dipimpin oleh Beniman (Benyamin S.).

Konon, para pencopet di kala itu memiliki pantangan. Wadam atau wanita hamil tidak boleh dicopet. Bila pencopet melanggar pantangan itu, dipastikan aksinya akan gagal.

Dikisahkan juga, tokoh Beniman kemudian mengadakan kongres para copet. Dalam kongres itu, para copet merencanakan aksi untuk merampok bank. Ternyata, saat kongres berlangsung, ada seorang intel polisi menyusup.

Aparatur kemudian bergerak dan menangkap Beniman. Aksi perampokan bank pun gagal dijalankan.

Ternyata imajinasi para seniman juga mengatakan, “sudah semestinya aparatur menindak tegas aktor kriminal. Mumpung sedang kongres, bukti rancangan aksi organisasi mereka bisa diungkap secara tuntas.”

Semoga imajinasi seniman itu sebenarnya juga ada di kepala aparatur keamanan di masa itu. Hanya saja, aksi penangkapan dan penindakan para pelaku kriminal tidak terendus wartawan dan tidak diberitakan media.

Atau jangan-jangan hal itu menjadi awal terjadinya aksi diam-diam (operasi rahasia) dalam bentuk tindakan “pembunuhan misterius” (petrus) yang marak terjadi beberapa tahun kemudian?

Ah, rasanya terlalu banyak pertanyaan yang belum terungkap di masa Orde Baru. Banyak operasi rahasia yang tidak diketahui publik dan berani dibuka secara transparan oleh negara hingga detik ini. Termasuk soal operasi petrus.

 

Editor : Taat Ujianto

Apa Reaksi Anda?