Netral English Netral Mandarin
20:33 wib
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendapatkan vaksinasi COVID-19 kedua kalinya masih dengan vaksin Sinovac yang dilaksanakan di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu (27/1/2021). Komjen Listyo Sigit Prabowo resmi dilantik sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) yang baru. Pelantikan ini dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara.
5 Alasan Mengapa Pilkada 2020 Tidak Perlu Ditunda

Selasa, 01-December-2020 14:49

Istimewa
Foto : Ilustrasi Pilkada 2020.
Istimewa
15

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Indonesia Police Watch (IPW) menilai bahwa pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 pada 9 Desember mendatang akan berjalan aman dan lancar. 

"Potensi konflik dikhawatirkan hanya akan terjadi di beberapa wilayah di Papua," kata Ketua Presidium IPW Neta S. Pane dalam keterangan tertulisnya yang diterima netralnews.com, Selasa (1/12/2020). 

Karenanya, IPW melihat bahwa tidak ada alasan untuk menunda Pilkada 2020. Neta menyebut, ada lima alasan kenapa Pilkada 2020 tidak perlu ditunda. 



Pertama, tidak ada jaminan kapan pandemi Covid-19 berakhir. Kedua, situasi keamanan di berbagai daerah, terutama yang melaksanakan pilkada sangat kondusif. 

"Ketiga, tidak akan terjadi kerumunan massa yang mengkhawatirkan karena pengaturan jam kedatangan para pencoblos sangat ketat," ujar Neta. 

Keempat, kekhawatiran munculnya klaster baru diperkirakan tidak akan terjadi, mengingat para pencoblos adalah warga sekitar, dengan tingkat partisipasi 60 hingga 70 persen, sementara para saksi yang hadir akan mengikuti protokol kesehatan secara ketat. 

"Kelima, Pilkada serentak juga akan membuat perekonomian di daerah menggeliat. Sebab sedikitnya ada sekitar Rp 20 triliun dana berputar, mulai dari dana politik para calon kepala daerah hingga dana APBD dan APBN yang dikucurkan pemerintah," ungkap Neta.

Lebih lanjut, Neta mengatakan, anggaran Pilkada 2020 yang semula disiapkan pemerintah sebanyak Rp 15,23 triliun, sudah mendapat tambahan anggaran APBN sebanyak Rp 4,77 triliun, sehingga totalnya Rp 20,4 triliun. 

Penambahan itu untuk membiayai anggaran protokol kesehatan pada saat Pilkada dilakukan. Jumlah ini masih ditambah lagi dengan dana dari biaya politik para seluruh calon yang diperkirakan lebih dari Rp 5 triliun. 

"Sebab itulah IPW menilai tidak ada alasan untuk menunda Pilkada 2020," pungkas Neta.
 

Reporter : adiel
Editor : widi