Netral English Netral Mandarin
10:02 wib
Sejumlah ahli mengkritik penerapan alat deteksi Covid-19 GeNose karena masih tahap ekperimental. Belum bisa dipakai dalam pelayanan publik khususnya screening Covid-19. Polri menegaskan akan menindaklanjuti kasus rasisme yang dialami mantan komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai. Diketahui, Pigai menjadi korban rasis yang dilakukan Ambroncius Nababan.
Ke Bali, Anda Wajib Tes PCR pada H-2 Sebelum Keberangkatan

Selasa, 15-December-2020 09:00

Liburn ke Bali, Anda Wajib Tes PCR pada H-2.
Foto : Kemenparekraf
Liburn ke Bali, Anda Wajib Tes PCR pada H-2.
10

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Pemerintah mewajibkan tes PCR atau Rapid Antigen pada H-2 sebagai antisipasi lonjakan Covid-19 pada liburan tahun baru.

Pemerintah juga akan memperketat pengawasan saat masa libur Natal dan Tahun Baru 2020/2021 dengan membuat aturan baru. Salah satunya yakni pengetatan wisatawan di rest area, hotel, dan tempat wisata Bali

“Kami minta untuk wisatawan yang akan naik pesawat ke Bali wajib melakukan tes PCR H-2 sebelum penerbangan ke Bali serta mewajibkan tes rapid antigen H-2 sebelum perjalanan darat masuk ke Bali,” kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam siaran persnya, Selasa, (15/12/2020).



Untuk mengatur mekanismenya, Luhut meminta Menteri Kesehatan, Kepala BNPB, dan Menteri Perhubungan segera mengatur prosedurnya. Luhut meminta, SOP untuk penggunaan rapid tes antigen segera diselesaikan.

Luhut juga meminta Gubernur Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur untuk mengoptimalkan pemanfaatan isolasi terpusat, memperkuat operasi yustisi. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan pelaksanaan isolasi terpusat dan protokol kesehatan mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak.

“Pemerintah daerah saya minta juga mengetatkan pembatasan sosial berdasarkan konteks urban dan suburban atau rural,” tutur Luhut.

Dalam konteks perkotaan, pemerintah daerah diminta mengetatkan implementasi kerja dari rumah dan pembatasan jam operasi tempat makan, hiburan, mal hingga pukul 20.00 WIB. Sementara itu, untuk di wilayah pedesaan, pemerintah daerah diminta untuk memperkuat implementasi pembatasan sosial berskala mikro dan komunitas.

Reporter :
Editor : Sulha Handayani