Kamis, 21-January-2021 11:11

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Setiap kali musim penghujan tiba, bencana banjir segera membayangi DKI Jakarta. Mengenai penyebab dan cara mengatasinya, hingga kini selalu melahirkan perdebatan tiada henti.

Pegiat media sosial Abu Janda, alias Permadi Arya, Kamis (21/1/21) mengatakan bahwa penyebab banjir DKI Jakarta belakangan ini adalah karena Gubernur Anies ogah melakikan normalisasi sungai.

"Banjir DKI 2020 itu 6x dalam 2 bln, terparah dalam 40 tahun. sumber: KompasTV & TVONE. itu akibat @aniesbaswedan  ogah lanjutkan normalisasi lebarkan sungai karena harus menggusur warga. jadi banjir di DKI bisa diperbaiki tapi gubernur nya ogah," kata Abu Janda.

Mengenai perdebatan penyebab banjir, setahun silam juga pernah diungkap. Kala itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saling bantah terkait penyebab banjir Jakarta dalam konferensi pers di Monas, Jakarta, Rabu (1/1).

Mulanya, Basuki menyoroti normalisasi yang belum sepenuhnya dilakukan di Sungai Ciliwung.

"Namun, mohon maaf Bapak Gubernur (Anies), selama penyusuran kali Ciliwung ternyata sepanjang 33 kilometer itu yang sudah ditangani dinormalisasi 16 km. Di 16 km itu kita lihat insyaallah aman dari luapan," kata dia.

Sementara, kata Basuki, sepanjang 17 kilometer sungai Ciliwung yang belum dinormalisasi masih terjadi luapan. Pasalnya, bagian sungai itu sudah mengalami penyempitan dan masih terdapat rumah yang berdiri di bantaran sungai.

"Kalau lihat sekarang itu rumah bukan di bantaran, tapi di palung sungai. Ini bukan hal yang mudah. Ini keahlian beliau untuk persuasif. Tanpa itu, pasti akan menghadapi kejadian berulang seperti ini [jika tak dinormalisasi]," ucap dia.

Atas dasar itu, Basuki menyatakan akan duduk bersama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membahas hal tersebut. Upaya yang ditekankan Basuki adalah meminta Anies untuk melakukan pembebasan lahan.

"Termasuk di kali Pesanggarahan juga dengan sodetan kali Ciliwung ke Banjir Kanal Timur, beliau mengambil langkah-langkah untuk pembebasan lahannya karena 1,2 kilo meter, 600 meter sudah kita kerjakan," tandasnya.

Normalisasi sungai dilakukan dengan membersihkan bantaran sungai dari pemukiman dan mengeruk kedalaman sungai. Sementara, naturalisasi ala Anies enggan menggusur warga, tapi hanya menggeser.Normalisasi sungai dilakukan dengan membersihkan bantaran sungai dari permukiman dan mengeruk sungai. Sementara, naturalisasi ala Anies enggan menggusur warga, tapi hanya menggeser. (Antara/Risky Andrianto)

Pada kesempatan yang sama, Anies menepis pernyataan Basuki. Ia berujar normalisasi sungai tidak akan berfungsi dalam kaitannya menghadapi banjir jika tidak ada pengendalian air dari daerah di selatan Jakarta.

"Jadi, selama air dibiarkan dari selatan masuk ke jakarta dan tidak ada pengendalian dari selatan, maka apa pun yang kita lakukan di pesisir termasuk di Jakarta tidak akan bisa mengendalikan airnya," kata Anies.

Ia pun memberi contoh normalisasi di kawasan Kampung Melayu yang dilakukan pihaknya, namun tetap mengalami banjir.

"Artinya kuncinya itu ada pada pengendalian air sebelum masuk pada kawasan pesisir," simpul Anies.

"Tapi, selama kita membiarkan air mengalir begitu saja, selebar apa pun sungainya, maka volume air itu akan luar biasa. Karena makin banyak kawasan yang digunakan untuk perumahan. Sehingga air pun mengalir ke sungai," sambungnya.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu lantas menekankan agar ada langkah cepat dalam penuntasan pengendalian air sebelum masuk kawasan pesisir atau Jakarta.

"Tapi pada fase ini yang penting warga selamat, penanganan cepat, setelah itu kita duduk bersama untuk memastikan bahwa masterplan dari penyelesaian banjir ini sinkron," tutupnya.

Diketahui, istilah normalisasi kerap dipakai pada era sebelum kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pada saat memimpin, Anies kerap mengungkapkan kata lain, yakni naturalisasi.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sendiri mengaku menganggarkan  Rp288 miliar untuk program normalisasi-naturalisasi sungai pada akhir tahun lalu.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019 William Yani menyebut penanganan banjir Jakarta terhambat janji Anies untuk tak menggusur warga dari bantaran sungai.

Dalam keterangannya kepada CNN Indonesia TV, pengamat tata kota Yayat Supriatna menyebut setidaknya ada empat faktor pemicu parahnya banjir Jakarta kali ini.

Pertama, drainase atau saluran pembuangan air yang tak lagi mampu menampung debit air. Kedua, curah hujan tinggi dan merata di Jakarta dan di daerah sekitar Jakarta dalam durasi yang lama.

"Sistem drainase didesain pada masa kolonial, dipakai sampai masa seperti ini. Ini parah," cetus Yayat.

Ketiga, faktor lingkungan makin parah. Keempat, faktor pembangunan yang gencar.

"Jalan ditingkatkan, tapi tata air amburadul. Setiap hujan [dengan curah hujan] 50-100 mm, kita kepayahan menanggulanginya," lanjut dia.

Yayat pun menyarankan untuk dilakukan audit sistem drainase, audit tata ruang, audit kawasan permukiman yang sudah tak layak ditinggali.

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Setiap kali musim penghujan tiba, bencana banjir segera membayangi DKI Jakarta. Mengenai penyebab dan cara mengatasinya, hingga kini selalu melahirkan perdebatan tiada henti.

Pegiat media sosial Abu Janda, alias Permadi Arya, Kamis (21/1/21) mengatakan bahwa penyebab banjir DKI Jakarta belakangan ini adalah karena Gubernur Anies ogah melakikan normalisasi sungai.

"Banjir DKI 2020 itu 6x dalam 2 bln, terparah dalam 40 tahun. sumber: KompasTV & TVONE. itu akibat @aniesbaswedan  ogah lanjutkan normalisasi lebarkan sungai karena harus menggusur warga. jadi banjir di DKI bisa diperbaiki tapi gubernur nya ogah," kata Abu Janda.

Mengenai perdebatan penyebab banjir, setahun silam juga pernah diungkap. Kala itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saling bantah terkait penyebab banjir Jakarta dalam konferensi pers di Monas, Jakarta, Rabu (1/1).

Mulanya, Basuki menyoroti normalisasi yang belum sepenuhnya dilakukan di Sungai Ciliwung.

"Namun, mohon maaf Bapak Gubernur (Anies), selama penyusuran kali Ciliwung ternyata sepanjang 33 kilometer itu yang sudah ditangani dinormalisasi 16 km. Di 16 km itu kita lihat insyaallah aman dari luapan," kata dia.

Sementara, kata Basuki, sepanjang 17 kilometer sungai Ciliwung yang belum dinormalisasi masih terjadi luapan. Pasalnya, bagian sungai itu sudah mengalami penyempitan dan masih terdapat rumah yang berdiri di bantaran sungai.

"Kalau lihat sekarang itu rumah bukan di bantaran, tapi di palung sungai. Ini bukan hal yang mudah. Ini keahlian beliau untuk persuasif. Tanpa itu, pasti akan menghadapi kejadian berulang seperti ini [jika tak dinormalisasi]," ucap dia.

Atas dasar itu, Basuki menyatakan akan duduk bersama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membahas hal tersebut. Upaya yang ditekankan Basuki adalah meminta Anies untuk melakukan pembebasan lahan.

"Termasuk di kali Pesanggarahan juga dengan sodetan kali Ciliwung ke Banjir Kanal Timur, beliau mengambil langkah-langkah untuk pembebasan lahannya karena 1,2 kilo meter, 600 meter sudah kita kerjakan," tandasnya.

Normalisasi sungai dilakukan dengan membersihkan bantaran sungai dari pemukiman dan mengeruk kedalaman sungai. Sementara, naturalisasi ala Anies enggan menggusur warga, tapi hanya menggeser.Normalisasi sungai dilakukan dengan membersihkan bantaran sungai dari permukiman dan mengeruk sungai. Sementara, naturalisasi ala Anies enggan menggusur warga, tapi hanya menggeser. (Antara/Risky Andrianto)

Pada kesempatan yang sama, Anies menepis pernyataan Basuki. Ia berujar normalisasi sungai tidak akan berfungsi dalam kaitannya menghadapi banjir jika tidak ada pengendalian air dari daerah di selatan Jakarta.

"Jadi, selama air dibiarkan dari selatan masuk ke jakarta dan tidak ada pengendalian dari selatan, maka apa pun yang kita lakukan di pesisir termasuk di Jakarta tidak akan bisa mengendalikan airnya," kata Anies.

Ia pun memberi contoh normalisasi di kawasan Kampung Melayu yang dilakukan pihaknya, namun tetap mengalami banjir.

"Artinya kuncinya itu ada pada pengendalian air sebelum masuk pada kawasan pesisir," simpul Anies.

"Tapi, selama kita membiarkan air mengalir begitu saja, selebar apa pun sungainya, maka volume air itu akan luar biasa. Karena makin banyak kawasan yang digunakan untuk perumahan. Sehingga air pun mengalir ke sungai," sambungnya.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu lantas menekankan agar ada langkah cepat dalam penuntasan pengendalian air sebelum masuk kawasan pesisir atau Jakarta.

"Tapi pada fase ini yang penting warga selamat, penanganan cepat, setelah itu kita duduk bersama untuk memastikan bahwa masterplan dari penyelesaian banjir ini sinkron," tutupnya.

Diketahui, istilah normalisasi kerap dipakai pada era sebelum kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pada saat memimpin, Anies kerap mengungkapkan kata lain, yakni naturalisasi.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sendiri mengaku menganggarkan  Rp288 miliar untuk program normalisasi-naturalisasi sungai pada akhir tahun lalu.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019 William Yani menyebut penanganan banjir Jakarta terhambat janji Anies untuk tak menggusur warga dari bantaran sungai.

Dalam keterangannya kepada CNN Indonesia TV, pengamat tata kota Yayat Supriatna menyebut setidaknya ada empat faktor pemicu parahnya banjir Jakarta kali ini.

Pertama, drainase atau saluran pembuangan air yang tak lagi mampu menampung debit air. Kedua, curah hujan tinggi dan merata di Jakarta dan di daerah sekitar Jakarta dalam durasi yang lama.

"Sistem drainase didesain pada masa kolonial, dipakai sampai masa seperti ini. Ini parah," cetus Yayat.

Ketiga, faktor lingkungan makin parah. Keempat, faktor pembangunan yang gencar.

"Jalan ditingkatkan, tapi tata air amburadul. Setiap hujan [dengan curah hujan] 50-100 mm, kita kepayahan menanggulanginya," lanjut dia.

Yayat pun menyarankan untuk dilakukan audit sistem drainase, audit tata ruang, audit kawasan permukiman yang sudah tak layak ditinggali.