Netral English Netral Mandarin
00:21wib
Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mewacanakan mengganti maskapai BUMN PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dengan Pelita Air milik PT Pertamina (Persero). Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) akan menggelar unjuk rasa mengevaluasi 2 tahun kinerja Jokowi-Ma'ruf bersama Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak), Kamis (28/10).
Ada 2.471 Tambang Ilegal di Indonesia, Kementerian ESDM: Itu Kejahatan!

Rabu, 13-Oktober-2021 18:45

Ilustrasi baru bara.
Foto : Suara Kaltim
Ilustrasi baru bara.
9

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mencatat ada 2.741 lokasi pertambangan tanpa izin atau PETI yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan terdapat 96 lokasi PETI batu bara yang tersebar di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bengkulu, dan Sumatera Selatan, serta 2.645 lokasi PETI mineral yang tersebar hampir di seluruh provinsi.

"Melibatkan sekitar 3,7 juta orang pekerja PETI dengan rincian kira-kira 480 lokasi berada di luar wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) serta 133 lokasi di dalam WIUP, dan 2.128 lokasi belum diketahui berada di dalam atau di luar WIUP yang akan diidentifikasi," ujarnya dalam sebuah webinar di Jakarta, Rabu (13/10/2021).

Menteri Arifin menyampaikan kegiatan pertambangan tanpa izin memiliki banyak dampak yang dapat merusak kegiatan usaha bagi pemegang izin resmi.

Tak hanya itu, PETI juga membahayakan keselamatan karena tidak mengikuti kaidah-kaidah pengertian penambangan yang memadai serta berpotensi terjadi kerusakan lingkungan hidup, antara lain banjir, longsor, dan mengurangi kesuburan tanah.

Aktivitas pertambangan tanpa izin juga berpotensi menimbulkan masalah sosial, gangguan keamanan, dan kerusakan hutan.

"Kemudian potensi lain adalah merugikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta penerimaan pajak daerah," kata Arifin.

Nilai kerugian negara yang ditimbulkan akibat kegiatan pertambangan tanpa izin kurang lebih hampir sama dengan setengah PNBP Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM.

"Kegiatan menambang yang tanpa dilengkapi dengan perizinan yang sah merupakan suatu tindakan kejahatan atau tindakan pidana," kata Arifin seperti dilansir dari Antara.

 

Reporter : Antara
Editor : Irawan HP