Netral English Netral Mandarin
18:27 wib
Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Bandara Soekarno-Hatta akan menerapkan sistem baru agar tak ada lagi surat hasil tes Covid-19 palsu. Dinas Kesehatan DKI Jakarta melaporkan bahwa keterisian tempat tidur Intensive Care Unit (ICU) pasien Covid-19 di 101 rumah sakit rujukan telah mencapai 85 persen.
Ada Kecurangan dalam Penyaluran Bansos, Poros Rawamangun Desak DPRD Bentuk Pansus

Selasa, 15-December-2020 01:18

Paket bantuan sosial (bansos)
Foto : Istimewa
Paket bantuan sosial (bansos)
10

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Aktivis Jakarta yang tergabung dalam Poros Rawamangun mendesak DPRD DKI membentuk panitia khusus (Pansus) terkait adanya dugaan kecurangan pendistribusian bantuan sosial (bansos).

Dugaan kecurangan yang dimaksud, adalah ketidaklayakan paket yang diterima. Seperti, dibawah takaran atau jumlah barang diterima tidak sesuai dengan ketentuan.

Juru Bicara Poros Rawamangun, Amos Hutahuruk mengatakan, temukan kecurangan atau penyimpangan ditemukan dibeberapa wilayah di Jakarta Timur oleh jaringan relawan Poros Rawamangun yang tersebar dibeberapa wilayah.



Ia pun meminta Pemprov DKI Jakarta segera merespon temuan tersebut, serta mendesak DPRD DKI Jakarta untuk membuat Pansus. Namun jika temuan investigasi ini tidak segera direspon oleh Gubernur Anies, maka pihaknya akan melaporkan barang bukti hasil investigasi ini ke aparat penegak hukum.

"Jika temuan hasil investigasi kami tidak direspon, ya kami akan demo ke Pemprov DKI, selanjutnya melaporkan ke BPK dan KPK," kata Amos, Senin (14/12/2020).

Ketua JPM Ivan Parapat menambahkan, bahwa dugaan korupsi paket bansos DKI ini harus segera diusut penegak hukum. Pasalnya, nilai yang dikorupsi mencapai ratusan miliar di tengah bencana di mana masyarakat sedang melawan pandemi.

Ketua Poros Rawamangun, Rudy Darmawanto mendesak DPRD DKI agar turut mengusut dugaan penyelewengan pendistribusian paket bansos DKI dengan mengusulkan kepada fraksinya masing-masing, untuk mendesak pimpinan DPRD DKI agar menggunakan fungsinya membentuk pansus bansos DKI.

Menurutnya, sudah ada sejumlah anggota Dewan yang setuju dugaan korupsi bansos DKI diusut dalam pansus.

Lebih lanjut Rudy menjelaskan, salah satu korupsi adalah item beras yang diterima warga seharusnya kualitas bagus dengan harga Rp62.000 per lima kg, seperti bantuan BUMN.

Namun yang diterima warga pada pendistribusian paket Bansos DKI ke 11 pada pekan lalu, beratnya hanya Rp 4,2 kg dengan kualitas beras yang buruk, dan tidak layak dikonsumsi, harganya tidak lebih dari Rp42.000 saja.

Tidak hanya beras, tetapi item lain juga dikurangi kaualitasnya seperti mi instan, kecap, sarden, sabun, biskuit, dan sejumlah item lainnya, merk yang tidak terkenal.

"Sabun merk Zen itu pembantu saya saja ogah pakai kok dikasih ke warga. Minimal merk ya lifebuoy," kata Rudy. Intinya, kata Rudy, dugaan korupsi pada pendistribusian paket bansos DKI di setiap periode mencapai ratusan miliar.

Sebab, pagu anggarannya per pakrt Rp 275.000, namun dibelanjakan 10 item naturan seharga Rp 216.000 hingga Rp250.000," tutur Rudy.

Sementara itu Ketua RW 05 Kelurahan Cakung Timur, Kecamatan Cakung H Mustofa membenarkan bahwa kualitas beras yang diterima warga di wilayahkan kurang layak dikonsumsi.

"Petugas Inspektorat Kota Jakarta Timur sudah melakukan pemeriksaan kualitas beras dan item lain dalam paket Bansos ke 11 ini. Kami berharap ada tindak lanjutnya," kata Mustofa.

Ketua RT 003 / RW 01 Kelurahan Rawa Terate, Kecamatan Cakung, Eko Priyadi juga menguatkan, bahwa 174 warganya menerima beras dalam paket Bansos kurang berkualitas.

"Banyak warga yang mengeluhkan kualitas beras pada Bansos ke 11. Sudah melaporkan ke pihak kantor lurah, namun tidak ada respon," kata Eko.

Senin (14/12/2020), petugas Inspektorat Kota Jaktim juga melakukan pemeriksaan paket Bansos di wilayah RW 02 Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit.

Reporter : Wahyu Praditya P
Editor : Nazaruli