Netral English Netral Mandarin
18:11wib
Presiden Joko Widodo mengatakan, kondisi dunia saat ini penuh dengan ketidakpastian dan persoalan yang lebih kompleks dibandingkan sebelumnya. Sistem perawatan kesehatan Singapura terancam kewalahan menghadapi lonjakan covid-19.
Ada Pelanggaran Administrasi, Tujuh Fraksi Laporkan Prasetyo ke BK DPRD DKI

Selasa, 28-September-2021 18:20

7 fraksi laporkan Ketua DPRD DKI ke BK
Foto : Wahyu Praditya Purnomo
7 fraksi laporkan Ketua DPRD DKI ke BK
10

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Diduga ada pelanggan administrasi dalam rapat paripurna interpelasi Gubernur DKI Anies Baswedan terkait Formula-E, tujuh fraksi di DPRD DKI melaporkan Ketua DPRD DKI, Prasetyo Edi Marsudi ke Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI. 

Selain 7 fraksi, pelaporan juga dilakukan bersama 4 pimpinan (wakil ketua) DPRD DKI. Pelaporan dilakukan usai dua fraksi lain, pengusung interpelasi (PSI - PDIP) menggelar rapat paripurna.

Anggota DPRD Fraksi Partai Golkar Basri Baco mengatakan laporan disampaikan sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjaga agar tidak terjadi pelanggaran penerapan aturan dan ketentuan yang berlaku di badan legislatif. 

"Kami menduga ada pelanggaran adminstrasi dalam surat menyurat terkait dengan undangan Badan Musyawarah (Bamus) dan pelaksanaan paripurna yang  tadi digelar," kata Basri Baco di depan ruang BK DPRD DKI, Selasa (28/9/2021).

Laporan tersebut akan diproses oleh Badan Kehormatan DPRD DKI dalam waktu sesingkat-singkatnya. 

Sebelumnya, rapat paripurna pengambilan suara persetujuan penggunaan hak interpelasi terkait dengan Formula E resmi ditunda. Sebab, jumlah peserta tidak memenuhi kuota forum rapat paripurna. 

"Karena tidak memenuhi kuota forum (kuorum), jadi rapat paripurna pengusulan interpelasi kami tunda," ujar Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi selaku pimpinan rapat di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (28/9/2021).

Sesuai dengan ketentuan UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap rapat DPRD provinsi dapat mengambil keputusan jika memenuhi kuorum.

Menurut beleid tersebut, rapat dihadiri oleh paling sedikit 3/4 dari jumlah anggota DPRD provinsi untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian gubernur dan/atau wakil gubernur.

Dalam rapat hari ini, jumlah anggota DPRD yang hadir sebanyak 33 orang dari batas minimal 53 anggota. Karena kuorum tidak terpenuhi, rapat sempat ditunda 2 kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 jam.

Sesuai dengan ketentuan, di mana pada akhir waktu penundaan rapat kuorum belum juga terpenuhi, pimpinan rapat menunda rapat paling lama 3 hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh badan musyawarah.

Reporter : Wahyu Praditya P
Editor : Irawan HP