3
Netral English Netral Mandarin
06:58 wib
Partai Demokrat memecat sejumlah kader yang dianggap terlibat dan mendukung gerakan pengambilalihan kepemimpinan partai atau kudeta. Pertumbuhan jumlah orang kaya raya atau crazy rich di Indonesia diproyeksi bakal melampaui China seiring dengan proses distribusi vaksin Covid-19 dilakukan.
Wow, Ada Pihak yang Terus Menerus Desak Kasus KM 50 Langgar HAM Berat, Netizen: Pantes aja...

Selasa, 26-January-2021 17:21

Wow, Ada Pihak Terus Menerus Desak Kasus KM 50 Langgar HAM Berat
Foto : Istimewa
Wow, Ada Pihak Terus Menerus Desak Kasus KM 50 Langgar HAM Berat
0

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menegaskan, kasus tewasnya 6 anggota laskar FPI di Km 50 Tol Jakarta-Cikampek bukan merupakan pelanggaran HAM berat. Komnas HAM pun mengaku selama ini ada pihak yang terus-menerus mendesak agar kasus tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat.

"Kasus ini tidak dikategorikan sebagai pelanggaran HAM yang berat. Walaupun diakui memang ada pihak yang mendesak dan membangun opini sejak awal serta terus-menerus bahwa kasus ini adalah pelanggaran HAM yang berat," kata Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik dalam keterangan tertulis untuk merespons upaya TP3 membawa kasus tewasnya laskar FPI ke Mahkamah Internasional, Selasa (26/1/2021).

Pernyataan Komnas HAM mendapat sorotan warganet. Selasa (26/1/21), di akun FB Mak Lambe Turah, sejumlah netizen berkomentar menanggapi hal itu.

Baca Juga :

MLT: "Pasti ga jauh2 itu2 aja orangnya."

Din Wieland Dinc: "Berita FPI....bikin badan ngedadak jadi peugel2 Mak....."

Alan Christian Malelak: "Wwah pantes aja nyari2 kesalahan ampe dpt ya boar bisa di goreng ampe gosong isunya."

Sebelumnya diberitakan, sayangnya Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik tidak mau membeberkan siapa pihak yang dimaksud terus mendesak tersebut. Namun, dia menjelaskan, salah satu cara yang dilakukan pihak yang terus mendesak dan membangun opini tersebut adalah dengan menyebarkan disinformasi.

"Termasuk dengan cara menyebarluaskan disinformasi melalui video-video pendek yang mengutip berbagai keterangan anggota Komnas HAM atau aktivis HAM lainnya yang sebetulnya tidak berhubungan atau memiliki relevansi dengan kasus laskar FPI," ujarnya.

"Menurut Komnas HAM RI, langkah disinformasi ini disinyalir bersifat sistematis untuk membangun opini dan mendesakkan pada kesimpulan tertentu yakni menggolongkan kasus ini pada pelanggaran HAM yang berat," lanjut Taufan.

Taufan pun kembali menegaskan kasus tewasnya laskar FPI bukanlah pelanggaran HAM berat. Hal itu, kata dia, didasarkan pada data dan bukti yang dikumpulkan Komnas HAM saat melakukan investigasi.

"Padahal, berdasarkan data dan bukti yang dikumpulkan oleh Komnas HAM RI, tidak ditemukan unsur-unsur pelanggaran HAM yang berat sebagaimana dinyatakan Statuta Roma maupun Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM," tuturnya.

Taufik menjelaskan, kesimpulan Komnas HAM atas kasus tewasnya laskar FPI sudah berdasarkan data yang akurat. Dia pun menegaskan, dalam menyimpulkan apakah suatu kasus masuk pelanggaran HAM berat atau bukan tidak bisa didasarkan pada asumsi atau motif politik tertentu.

"Intinya, kesimpulan apakah kasus ini adalah pelanggaran HAM yang berat atau bukan, tentu saja tidak bisa didasarkan kepada asumsi apalagi dengan motif politik tertentu, tetapi harus berdasarkan data, fakta, bukti dan informasi yang diperoleh dan diuji secara mendalam berdasarkan konsepsi dan instrumen hak asasi manusia yang berlaku di tingkat nasional maupun standar internasional," pungkas Taufik.

Reporter : Taat Ujianto
Editor : Taat Ujianto