Netral English Netral Mandarin
15:14 wib
Sony Pictures mengumumkan tunda perilisan film baru mereka. Film Cinderella yang sedianya dijadwalkan rilis pada 5 Februari 2021 diundur ke 16 Juli 2021. Film Ghostbusters: Afterlife juga diundur. Kementerian Kesehatan menegaskan, hampir tak mungkin seseorang yang divaksin Sinovac terinfeksi virus corona karena vaksin. Sebab, vaksin tersebut berisi virus mati.
Agar Pilkada 2020 di Tengah Covid-19 Berjalan Sukses, Ini Kuncinya

Senin, 30-November-2020 23:54

Pengamat politik Karyono Wibowo
Foto : Istimewa
Pengamat politik Karyono Wibowo
15

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di tengah wabah virus corona (Covid-19) menuai pro kontra di masyarakat. Ada yang setuju, namun tak sedikit juga yang tidak setuju dan meminta agar Pilkada 2020 ditunda. 

Bahkan, ormas seperti Nadhlatul Ulama dan Muhammadiyah, kemudian sejumlah tokoh dari kalangan akademisi dan masyarakat madani atau civil society, juga memberikan pandangan yang sama, yakni 
meminta supaya Pilkada ditunda karena ada pandemi Covid-19. 

Meski menuai pro kontra, namun  pemerintah, DPR dan penyelenggara pemilu pada (21/9/2020) lalu, menyepakati bahwa Pilkada Serentak 2020 tetap dilangsungkan 9 Desember mendatang. Dengan catatan, penerapan protokol Covid-19 dilaksanakan secara konsisten dan pelanggarnya harus mendapatkan sanksi tegas.



Pro kontra soal pelaksanaan Pilkada 2020 di tengah pandemi ini menjadi sorotan pengamat politik Karyono Wibowo dalam diskusi webinar bertajuk 'Partisipasi Aktif dan Patuh Protokol Kesehatan, Kunci Sukseskan Pilkada 2020" yang diinisiasi Forum Wartawan Joeang (FWJ), Sabtu (28/11/2020).

"Situasinya memang dilema karena di tengah kepanikan masyarakat apalagi data statistik tentang masyarakat yang terinfeksi Covid mengalami peningkatan. 
Di tengah kepanikan itu muncul pro kontra apakah pelaksanaan Pilkada tetap dilaksanakan pada Desember 2020 atau ditunda," kata Karyono. 

"Menurut saya dua pendapat itu sama-sama punya alasan yang kuat dan baik. Di satu sisi ada alasan kemanusiaan, di sisi lain ada alasan bahwa demokrasi, hak-hak rakyat harus diberikan, tata kelola pemerintahan juga harus berjalan," sambungnya. 

Terlepas dari pihak yang kontra, Karyono berpendapat bahwa keputusan pemerintah, DPR dan penyelenggara pemilu untuk tetap menggelar Pilkada Serentak pada 9 Desember, tentu dilandasi beberapa alasan. 

Alasan pertama, soal tata kelola pemerintahan yang harus tetap berjalan. Dalam arti tidak boleh ada kekosongan kekuasaan di daerah-daerah yang akan melaksanakan Pilkada, dan itu jumlah daerahnya tidak sedikit. 

Diketahui, sebanyak 270 pemilihan kepala daerah akan digelar di Pilkada Serentak 2020. Proses pencoblosan akan berlangsung di 309 kabupaten/kota dan melibatkan 100.359.152 pemilih yang sudah masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

"Tidak boleh terjadi vacum of power (kekosongan kekuasaan). Karena kalau kita lihat jumlah daerah yang melaksanakan pilkada ini kan angkanya cukup banyak," ucap Karyono. 

Memang, lanjutnya, terkait dengan kekosongan pemerintahan itu bisa diatasi dengan mengangkat pejabat sementara kepala daerah sebagaimana yang diatur undang-undang.

"Bisa saja kekosongan kekuasaan itu diatasi dengan mengangkat pejabat sementara atau Plt (pelaksana tugas)," paparnya. 

Tapi, tambah Karyono, jika itu dilakukan maka rakyat akan kehilangan kesempatan menggunakan haknya untuk memilih kepala daerahnya.

"Paling tidak hak konstitusional rakyat itu akan tertunda. Dan kapan itu dilaksanakan, tidak ada satupun yang bisa memastikan kalau pedomannya pelaksanaan pilkada menunggu setelah pandemi berakhir," terangnya. 

Alasan kedua kenapa pemerintahan, DPR dan penyelenggara pemilu memutuskan Pilkada dilaksanakan Desember 2020, karena belum diketahui kapan wabah corona akan berakhir. Apalagi tak ada satupun ahli yang bisa memastikan kapan pandemi ini akan berakhirnya. 

"Menurut saya cukup kuat alasannya. Karena belum diketahui kapan pandemi Covid-19 akan berakhir. Sehingga dikhawatirkan muncul ketidakpastian, diundur lagi, diundur lagi, kemudian kapan?," imbuhnya. 

"Ini juga problem tersendiri ketika kita harus mengundur pelaksanaan Pilkada. Karena tidak ada satupun yang bisa memastikan pandemi Covid itu akan berakhir. Kapan waktunya, itu tidak bisa diprediksi secara presisi," tandas Karyono. 

Oleh karena itu, Karyono mengatakan, konklusinya adalah Pilkada tetap digelar pada 9 Desember 2020, tetapi pelaksanaan Pilkada itu harus mematuhi protokol kesehatan. 

"Selain itu, penyelenggara pemilu membuat peraturan yang mampu mencegah penyebaran Covid-19. Dan itu saya lihat sudah dilakukan oleh KPU. KPU sudah membuat beberapa peraturan KPU, melakukan revisi sejumlah aturan yang disesuaikan dengan pelaksanaan Pilkada di masa pandemi," jelasnya. 

Kunci Sukses Pilkada Serentak 2020 di Tengah Pandemi 

Menurut Karyono, ada sejumlah faktor yang menjadi kunci suksesnya Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi Covid-19. 

Pertama, ketaatan pada protokol kesehatan. Jika semua pihak taat pada protokol kesehatan dan menerapkan 3M  (menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker), maka Pilkada 2020 tidak menjadi klaster baru penyebaran Covid-19. 

"Kata kunci sukses tidaknya Pilkada adalah adanya ketaatan semua pihak, apakah itu kontestan Pilkada, peserta Pilkada, masyarakat dan juga penyelenggara Pemilu. Ketaan terhadap protokol kesehan, 3M ini menjadi kunci suksesnya pelaksanaan Pilkada bebas dari Covid," tuturnya. 

Selain ketaatan, kunci keberhasilan pelaksanaan Pilkada di masa pandemi ini adalah ketegasan dari penyelenggara pemilu dalam menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19. 

"Kalau saya amati dari aspek regulasi, KPU sudah membuat peraturan-peraturan yang cukup ketat dalam rangka mencegah penularan Covid pada pelaksanaan Pilkada ini," jelas Karyono. 

"Nah jadi dua hal ini menjadi penting untuk diperhatikan dan dilaksanakan. Ketegasan dan ketaatan semua pihak terhadap protokol kesehatan itu menjadi penting," tandasnya Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI) itu. 

Tantangan Bagi Penyelenggara Pemilu di Pilkada 2020 

Karyono melanjutkan, tantangan bagi penyelenggara pemilu di Pilkada Serentak 2020 adalah meyakinkan masyarakat bahwa penyelenggaraan Pilkada bebas dari penularan Covid-19. 

"Karena kalau kita lihat dari sejumlah hasil survei, termasuk IPI, kami melakukan survei terhadap para pemilih di masa pandemi ini, itu hasilnya sebagian respoden atau masyarakat masih was-was datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya," ujarnya. 

"Ini tantangan bagi penyelenggara Pemilu dan juga bagi peserta pemilu, bagaimana meyakinkan masyarakat bahwa penyelenggaraan pemilu itu bebas dari Covid," sambung Karyono. 

Untuk itu, Karyono menyebut, peserta pemilu, baik pasangan calon, timses, pendukungnya dan juga penyelenggar pemilu harus menjadi contoh yang baik bagi masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan di Pilkada 2020.

"Ini penting untuk meyakinkan masyarakat. Karena kalau penyelenggaranya tidak taat protokol kesehatan, kemudian kandidat, timses, pendukung melanggar protokol kesehatan, tentu ini akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat, menambah rasa was-was masyarakat, sehingga bisa mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih. Tingkat partisipasi pemilih bisa menurun," katanya. 

Karenanya, Karyono berkesimpulan, agar tingkat partisipasi pemilih pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 ini meningkat atau cukup besar, maka ada tiga hal. 

"Pertama, ketegasan. Kemudian pelaksanaan Pilkada yang memang bisa mencegah penularan Covid. Ketiga, penyelenggara Pemilu, kontestan pemilu atau peserta pemilu bisa menjadi contoh yang baik bagi masyarakat. Menurut saya, ini hal fundamental yang harus dilakukan," pungkasnya. 
 

Reporter : adiel
Editor : Sesma