Netral English Netral Mandarin
23:46wib
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan keputusan pemerintah untuk menggelontorkan dana triliunan rupiah ke perusahaan-perusahaan produsen minyak goreng dinilai sudah sangat tepat. Komisi Pemberantasan Korupsi mengembangkan kasus korupsi proyek infrastruktur di Kabupaten Buru Selatan 2011-2016.
Ahmad Sahroni Dukung Hukuman Mati bagi Koruptor

Sabtu, 27-November-2021 02:00

Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni.
Foto : DPR.goid
Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni.
0

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, mendukung hukuman mati bagi para koruptor, namun dengan mekanisme yang jelas.

Syahroni berpendapat, hukuman mati bisa dijatuhkan jika ada unsur tindak pidana korupsi berat dengan kerugian negara yang besar. 

“Terkait hukuman mati bagi koruptor, secara pribadi saya mendukung. Namun tentunya harus melalui mekanisme yang jelas," kata Sahroni dalam keterangan persnya, dikutip Jumat (26/11/2021).

"Tidak semua korupsi harus berujung hukuman mati. Jika memang kasusnya begitu parah dan kerugian negara sangat besar, maka tentu saja opsi hukuman mati bisa dipertimbangkan," sambungnya.

Terkait efektivitas dari hukuman mati, politisi Partai Nasdem ini mengatakan bahwa hal tersebut harus bisa menjadi efek jera pada pelaku. Perlu dilihat juga apakah hukuman mati benar-benar bisa menghentikan korupsi di Indonesia. 

“Yang penting juga adalah efektif atau tidaknya hukuman mati untuk menimbulkan efek jera pada pelaku. Karena meskipun ada aturannya, hingga saat ini pasal mengenai hukuman mati tidak pernah benar-benar dijatuhkan,” ujar Syahroni. 

Legislator NasDem dari Dapil DKI Jakarta III (Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu) itu menyoroti tentang pengembalian aset negara hasil dari pencucian uang. 

“Selain pelakunya ditindak, juga perlu memastikan bahwa aset negara bisa dikembalikan. Caranya dengan penerapan aturan money laundering dan pencucian uang yang tegas dan efektif, sehingga kerugian negara bisa diminimalisasi,” pungkas Sahroni. 

Diberitakan sebelumnya, Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Ketua KPK Firli Bahuri mendorong pemberian hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi. 

Jaksa Agung menilai penerapan hukuman mati sebagai jawaban dari keinginan masyarakat. Ia menyebut bahwa masyarakat memandang penerapan hukuman mati terhadap koruptor sebagai perlindungan hak asasi manusia. 

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Nazaruli

Berita Terkait

Berita Rekomendasi