Netral English Netral Mandarin
04:32wib
Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengkritik peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai pengawas keuangan negara, namun tidak ada pihak ketiga yang mengawasinya. Para ilmuwan di Afrika Selatan mendeteksi varian Covid-19 baru yang memiliki banyak mutasi. Varian ini disinyalir jadi penyebab tingginya penyebaran kasus di negara tersebut.
AHY Soal Putusan MK Terkait UU Ciptaker: Memang Ada Masalah Formil&Materiil

Jumat, 26-November-2021 09:15

Ilustrasi putusan hakim
Foto : Pixalbay
Ilustrasi putusan hakim
0

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Ketua Umum partai Demokrat Agus Harimurti Yudhyono (AHY) ikut mengomentari purusan Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Ciptakan Kerja.

Menurut AHY, sejak awal pengesahan Undang-Undang ini diwacanakan pihaknya memandang ada masalah.

"Akhirnya, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan judicial review UU No.11/ 2020 ttg Cipta Kerja sbg “inkonstitusional scr bersyarat”. Putusan MK ini sejalan dg pertimbangan @PDemokrat saat menolak pengesahan UU ini, 2020 silam. Demokrat memandang memang ada problem formil & materiil," tulisnya seperti dilansir akun resmi twitternya, Jakarta, Jumat (26/11/2021).

Selain itu, lanjut AHY langkah hukum beleid tersebut memiliki problem keterbukaan publik dalam proses pembahasannya, MK juga nilai UU Cipta Kerja tidak memiliki metode penggabungan (omnibus) yang jelas, apakah pembuataan UU baru ataukah revisi.

"Putusan hukum MK harus dihormati. Ini adalah momentum baik untuk merevisi & memperbaiki materi UU Cipta Kerja, agar selaras dengan aspirasi rakyat, berkeadilan sesuai hak-hak kaum buruh, & sejalan dengan agenda pembangunan nasional, untuk menghadirkan "sustainable economic growth with equity," tulisnya lagi.

Sebelumnya, diputuskan bahwa pembentukan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan."

Kemudian, MK memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan itu diucapkan.

Apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak diperbaiki, maka UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen.

Selain itu, MK juga menyatakan menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

 

Reporter : PD Djuarno
Editor : Wahyu Praditya P

Berita Terkait

Berita Rekomendasi