3
Netral English Netral Mandarin
04:53 wib
Salah satu pendiri Partai Demokrat (PD), Hencky Luntunngan, menyebut KLB dipastikan akan digelar pada Maret ini. Pemerintah memutuskan mencabut aturan mengenai investasi industri minuman keras yang tercantum dalam lampiran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.
Duh, Terjerat Kasus Hukum Lagi, Akankah HRS Dipenjara 1.075 Tahun seperti Harun Yahya?

Sabtu, 23-January-2021 09:25

Duh, Terjerat Kasus Hukum Lagi, Akankah HRS Dihukum 1.075 seperti Harun Yahya?
Foto : Fajar Online
Duh, Terjerat Kasus Hukum Lagi, Akankah HRS Dihukum 1.075 seperti Harun Yahya?
0

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Tokoh Imam Besar FPI yang kini telah dibubarkan, Habib Rizieq Shihab akan berhadapan dengan masalah hukum  lagi. Kali ini ia harus berhadapan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII yang telah melaporkan HRS ke Bareskrim Polri terkait penggunaan lahan tanpa izin.

Satu persatu kasus hukum menjerat HRS mulai dari kasus kerumunan massal di Jakarta, Bogor, chat mesum dan kali ini soal izin penggunaan lahan untuk pesantren yang ia kelola.

Tak ayal bila ada pihak yang mengaitkan HRS dengan tokoh Harun Yahya. Karena saking banyaknya kasus menjerat Harun Yahya, ia sampai dihukum 1.075 tahun.

Pernyataan ini muncul dari pegiat media sosial Eko Kuntadhi. Ia membandingkan HRS dengan Harun Yahya melalui akun Twitternya, Sabtu (23/1/21).

"Nambah lagi kasus baru! Kemarin baru disomasi aja. Kini udah dilaporkan ke polisi. Tinggal jalanin satu-satu.  Sebagai info, Harun Yahya di Turki kena hukuman 1075 tahun lho...," kata Eko.

Sementara sebelumnya diberitakan, PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII melaporkan Habib Rizieq Shihab ke Bareskrim Polri. Laporan itu terkait penggunaan lahan tanpa izin Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markaz Syariah, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

"Melaporkan terkait penguasaan lahan yang dikuasai oleh pihak-pihak yang kami sudah berikan peringatan terlebih dahulu terhadap pihak-pihak tersebut," kata kuasa hukum PTPN VIII, Ikbar Firdaus Nurahman seperti dilansir Antara, Jumat (22/1/2021).

Ikbar mengatakan pihaknya melaporkan sekitar 250 orang yang merupakan pihak yang menguasai lahan di lokasi pesantren. Salah satunya, Habib Rizieq Shihab.

"Di kawasan Megamendung, semua yang mendirikan bangunan tanpa izin dan berada di atas lahan milik PTPN akan kami laporkan secara hukum," ujar Ikbar.

Dengan laporan ini, pihaknya berharap 250 orang itu bersedia menyerahkan lahan pesantren itu. Sebelum membuat laporan polisi, Ikbar mengatakan PTPN VIII telah melakukan somasi kepada sejumlah pihak yang menempati lahan tersebut.

Ikbar menyebut ada beberapa warga yang merespons baik somasi PTPN VIII. Namun, ada pula yang tidak mengindahkan somasi.

"Kami tetap berpegang kepada hukum, kami berlindung di sana," katanya.

Laporan polisi yang dibuat PTPN VIII ini teregister dengan nomor: LP/B/0041/I/2021/Bareskrim tertanggal 22 Januari 2021, dengan terlapor Muhammad Rizieq Shihab selaku ulama dan Gabriele Luigi Antoneli selaku pastor.

Habib Rizieq dan Gabriele dipersangkakan dengan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Tindak Pidana Kejahatan Perkebunan, Pasal 69 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kejahatan Penataan Ruang, Pasal 167 KUHP tentang Memasuki Pekarangan Tanpa Izin, Pasal 385 KUHP tentang Penyerobotan Tanah dan Pasal 480 KUHP tentang Penadahan.

Sebelumnya, tim kuasa hukum Habib Rizieq melayangkan surat ke PTPN VIII terkait lahan Markaz Syariah, di Megamendung, Jawa Barat. Namun surat balasan belum diterima oleh tim kuasa hukum Habib Rizieq dari PTPN VIII.

"Balasannya surat dari PTPN ke kami belum ada atau belum kami terima sampai hari ini," ujar kuasa hukum Habib Rizieq, Ichwan Tuankotta, saat dihubungi, Senin (4/1).

Tim kuasa juga masih menunggu informasi pertemuan dengan PTPN VIII. Namun Ichwan mengatakan tim kuasa hukum mencoba mendatangi lagi PTPN VIII untuk membahas lahan Markaz Syariah.

"Sampai saat ini belum ada perkembangan. Kita masih menunggu info pertemuan atau dialog dengan pihak PTPN VIII," ucapnya."Iya. Insyaallah kita akan ke kantor PTPN kembali nanti," tandas dia.

Reporter : Taat Ujianto
Editor : Taat Ujianto