Netral English Netral Mandarin
banner paskah
05:05wib
Polisi menduga kelompok kriminal bersenjata (KKB) membakar sejumlah fasilitas umum di wilayah Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua, lantaran sempat dijadikan sebagai Posko Komando Taktis alias Pos Kotis. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.
Akhirnya, Bansos Natura Sembako Pandemi Covid-19 Diubah

Rabu, 30-December-2020 04:09

Ilustrasi Akhirnya, Bansos Natura Sembako Pandemi Covid-19 Diubah
Foto : Voaindonesia.com
Ilustrasi Akhirnya, Bansos Natura Sembako Pandemi Covid-19 Diubah
23

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Bantuan sosial selama Pandemi Covid-19 akhirnya diubah dari model natura sembako menjadi bantuan uang tunai. Bisa jadi, keputusan ini akan mengurangi peluang terjadinya korupsi.

Pasalnya, bentuk natura sembako banyak celah terjadinya korupsi dalam berbagai bentuk. Melibatkan vendor pensuplai sembako asalah salah satunya.

Namun bukan berarti bantuan tunai juga tidak berpeluang dimanipulasi. Dalam beberapa kasus, bantuan tunai juga rentan "dipotong" oleh oknum tak bertanggung jawab dengan aneka dalih.

Maka, dalam hal ini, pengawasan masih tetap mutlak dilakukan terutama di daerah pelosok yang jarang mendapat sorotan publik dan media massa.

Baca Juga :

Keputusan mengenai perubahan natura sembako menjadi uang tunai telah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo.

"Yang dulu diberikan dalam bentuk sembako, terutama untuk Jabodetabek sudah kita putuskan sekarang tunai lewat pos atau lewat bank," kata dia, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (29/12/20).

Ia menyampaikan hal itu dalam rapat terbatas dengan topik "Persiapan Penyaluran Bantuan Sosial Tahun 2021" yang diikuti sejumlah menteri anggota kabinet Indonesia Maju.

 

Menteri Sosial sebelumnya, Juliari Batubara, terlibat korupsi dana bantuan sosial ini dan telah ditangkap serta dijebloskan dalam sel tahanan sebagai tersangka.

Bansos tunai itu rencananya akan dikucurkan pada Januari 2021.

"Jadi jangan sampai mundur bulan Januari harus sudah bisa dimulai karena ini menyangkut daya ungkit ekonomi, menyangkut daya beli masyarkaat konsumsi rumah tangga yang kita ingin bisa menggerakkan 'demand' atau permintaan," kata dia.

Ia juga meminta agar data penerima bantuan harus benar-benar jelas sehingga tepat sasaran serta melibatkan daerah dalam memperbaiki data.

"Ini sudah saya ulang-ulang, jangan sampai ada potongan-potongan apapun seperti kejadian di bansos Jabodetabek. Betul-betul kirim ke rekening penerima manfaat. Jadi proses digitalisasi data bansos yang diintegrasikan dengan 'banking system' saya kira itu yang kita inginkan," kata dia.

 

Iapun menjelaskan pada APBN 2021, anggaran sebesar Rp110 triliun telah disiapkan pemerintah untuk melanjutkan program perlindungan sosial.

Dari sejumlah anggaran itu, dia memerinci, sebanyak Rp45,1 triliun disiapkan untuk program kartu sembako yang akan disalurkan kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM), masing-masing Rp200.000 per bulan.

Kemudian untuk Program Keluarga Harapan, pemerintah menyiapkan Rp28,7 triliun untuk 10 juta KPM selama empat triwulan. Selanjutnya, untuk bansos tunai pemerintah menyiapkan Rp12 triliun bagi 10 juta KPM, masing-masing Rp300.000 selama empat bulan.

Selanjutnya Program Kartu Prakerja Rp10 triliun, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Rp14,4 triliun serta ditambah dengan diskon listrik selama enam bulan ini Rp3,78 triliun.

Reporter : Taat Ujianto
Editor : Taat Ujianto