Netral English Netral Mandarin
04:28wib
Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan memprediksi, puncak gelombang Covid-19 varian Omicron akan terjadi pada pertengahan Februari hingga awal Maret 202. Pemerintah mengakui kasus Covid-19 di Indonesia terus mengalami lonjakan akibat transmisi lokal varian Omicron dalam sepekan terakhir.
Aksi Buruh Minta Kenaikan UMP, Presiden KSPI Ajukan Tiga Tuntutan

Rabu, 08-December-2021 22:20

Presiden KSPI, Said Iqbal
Foto : Wahyu Praditya Purnomo
Presiden KSPI, Said Iqbal
0

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Aksi buruh kembali digelar di Jakarta, Rabu (8/12/2021). Aksi tersebut guna menuntut kenaikan upah minimum provinsi (UMP) minimal 10 persen di Jakarta.

Adapun tiga lokasi yang menjadi sasaran aksi protes massa buruh yakni, Istana, Mahkamah Konstitusi dan kantor Balai Kota DKI Jakarta.  

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan bahwa aksi demo hari ini menyampaikan tiga tuntutan.

"Pas hari ini KSPI Antigani dan KSPI melakukan aksi unjuk rasa nasional yang merupakan rangkaian dari aksi buruh untuk menyampaikan tiga tuntutan dari mulai 6 sampai 10 Desember ini di seluruh Indonesia," kata Said di Kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Rabu (8/12/21).

Adapun ketiga tuntutan tersebut yakni pertama meminta seluruh Gubernur di Indonesia merevisi SK Upah minimum Baik UMP maupun UMK karena bertentangan dengan keputusan MK amar putusan Nomor 7.

Lalu, yang kedua adalah meminta Pemerintah Pusat untuk mencabut peraturan pemerintah atau PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, karena dalam amar putusan Mahkamah konstitusi nomor 7 tersebut.

"Jelas dikatakan menyatakan menangguhkan tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas dan tidak  boleh menerbitkan peraturan-peraturan yang baru di dalam PP No 36 tahun 2021 tentang Perubahan Pasal 4 Ayat 2 jelas mengatakan kebijakan kenaikan upah minimum adalah keputusan strategis," jelasnya.

Lebih lanjut, kata dia, pihaknya meminta pemerintah pusat tunduk kepada keputusan MK untuk mencabut PP no 36 Tahun 2021.

"Ketiga tuntutan kami adalah meminta pemerintah pusat, daerah, harus tunduk pada keputusan MK yg menyatakan bahwa UU cipta kerja adalah inkonstitusional bersyarat, dibutuhkan syarat waktu 2 tahun paling lama untuk memperbaiki prosedur dan tata cara pembentukan UU cipta kerja dari nol," ujar Said.

"Kalau prosedurnya dimulai dari nol, atau dari awal lagi, dgn demikian isi pasal2nya tidak berlaku khususnya yang strategis/berdampak luas," lanjutnya.

Reporter : Wahyu Praditya P
Editor : Wahyu Praditya P

Berita Terkait

Berita Rekomendasi