Netral English Netral Mandarin
02:25wib
Pemerintah Indonesia kritik Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang luput menyoroti kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di negara-negara maju. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin pada Sabtu (25/9/2021) dini hari.
Aktivis Pro Jokowi Tuding Ada Indikasi KKN dalam Lelang Proyek SPALD Kepulauan Seribu

Senin, 13-September-2021 16:20

Presidium GNR, Agung Wibowo Hadi
Foto : Istimewa
Presidium GNR, Agung Wibowo Hadi
10

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Gerakan Nasional untuk Rakyat (GNR) menduga ada indikasi KKN dalam lelang proyek Sistem Pengelolaan Sumber Air Domestik (SPALD) di Dinas Sumber Daya Air (SDA) Kepulauan Seribu.

Bahkan LSM pendukung Jokowi di Pilpres 2019 ini pun mengancam akan menggelar aksi demonstrasi di KPK. Hal tersebut tegaskan Ketua Presidium GNR, Agung Wibowo.

"Dalam waktu dekat ini kami akan turun ke jalan," kata Agung Wibowo Hadi, Senin (13/9/2021).

Baca Juga :

Menurutnya, kasus permainan lelang proyek akan menjadi preseden buruk bagi citra positif DKI Jakarta.

Diketahui sebelumya, Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) melaporkan adanya dugaan kongkalingkong dalam lelang pekerjaan di Suku Dinas Sumber Daya Air Adm Kepulauan Seribu. LAI melihat bahwa lelang yang dimenangkan oleh PT Cipta Cahaya Aqilah sangat bermasalah. 

Baca Juga :

“Kami menemukan data bahwa lelang hampir 18 miliar rupiah ini cacat hukum, oleh karenanya kami melaporkan ini ke Gubernur DKI,” kata Sugeng Iriadi, Ketua LAI.

“Kami menduga bahwa PT Cipta Cahaya aqila melakukan pelanggaran dalam lelang tersebut. Mereka diduga bermain mata dengan oknum anggota dewan di Komisi D berinisial MI dalam memenangkan proyek SPALD (Sistem Pengelolaan Sumber Air Domestik,” ujar Sugeng.

Baca Juga :

Padahal jelas dalam syarat lelang harus menyebutkan setiap peserta mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau usaha. Dalam poin ini, jelas PT Cipta Cahaya tidak memenuhi kriteria yang layak untuk dimenangkan.

“Kami meminta agar pihak terkait untuk membatalkan lelang tersebut,” pinta Sugeng.

Reporter : Wahyu Praditya P
Editor : Irawan HP