Netral English Netral Mandarin
04:02wib
Presiden Joko Widodo mengatakan, kondisi dunia saat ini penuh dengan ketidakpastian dan persoalan yang lebih kompleks dibandingkan sebelumnya. Sistem perawatan kesehatan Singapura terancam kewalahan menghadapi lonjakan covid-19.
Amin Ak: Perencanaan Sembrono, Infrastruktur menjadi Beban Rakyat

Rabu, 13-Oktober-2021 11:55

Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PKS, Amin Ak
Foto : Istimewa
Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PKS, Amin Ak
5

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PKS, Amin Ak prihatin dengan masih buruknya perencanaan pembangunan infrastruktur.

Dampaknya, menurut Amin, selain terjadi pembengkakan biaya, proyek infrastruktur menjadi rendah utilitasnya dan tidak sedikit yang terpaksa diobral untuk menutupi kerugian.

“Inefisiensi biaya proyek pada akhirnya mengorbankan APBN yang semestinya digunakan untuk hal-hal yang lebih urgen,” kata Amin dalam keterangannya, Selasa (12/10/2021).

Amin mencontohkan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang mengalami pembengkakan biaya (cost overrun). Awalnya, estimasi biaya proyek kereta cepat berkisar US$6,1 miliar, kemudian terjadi lonjakan  sebesar US$4,9 miliar atau setara dengan Rp69 triliun.

Contoh lainnya adalah proyek tol Cibitung-Cilincing yang biayanya membengkak menjadi Rp 10,80 triliun dan kemudian dijual seharga Rp 2,44 triliun alias diduga rugi Rp8,36 triliun. Ruas tol konsesinya dimiliki PT Waskita Toll Road, anak perusahaan BUMN Waskita Karya.

Perusahaan yang sama, pada April 2021 lalu juga menjual 30 persen saham ruas tol Medan - Kualanamu - Tebing Tinggi akibat didera kerugian.

Kondisi serupa, ungkap Amin, juga dialami PT Hutama Karya yang harus melepas kepemilikan pada sejumlah ruas tol. “Perencanaan yang buruk menyebabkan lonjakan biaya proyek," ucap dia.

Dampak lanjutannya, sebut Amin, terjadi keterlambatan proyek dan pembengkakan biaya pendukung lainnya akibat munculnya kebutuhan tidak terprediksi.

“Kami mendesak audit investigasi secara independen dan transparan untuk mencegah kerugian keuangan negara,” ujarnya.

"Lagi-lagi APBN harus menutupi kegagalan perencanaan pembangunan," ungkap Amin.

Padahal, lanjutnya, selama hampir dua tahun terakhir, APBN harus megap-megap untuk mengatasi pandemi Covid-19 ditengah defisit yang kian parah dan melonjaknya utang luar negeri.

“Rakyat menjadi pihak yang dirugikan karena pemangkasan anggaran dan pencabutan berbagai subsidi,” imbuhnya.

Sedangkan keuangan BUMN yang seharusnya menjadi tumpuan pemulihan ekonomi nasional, malah harus berdarah-darah.

"Tidak sedikit yang kepemilikan sahamnya dilepas oleh pemerintah, seperti BUMN karya karena ruas jalan tolnya terpaksa dijual," pungkasnya.

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Sesmawati