Netral English Netral Mandarin
21:45wib
Sekretaris Jenderal Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila (PP) Arif Rahman mengatakan pihaknya tidak pernah didatangi oleh Kapolda atau Kapolres yang baru dilantik di daerah. Baca artikel CNN In Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Ahmad Riza Patria memastikan tidak akan menghadiri kegiatan Reuni 212.
Anak Buah Gubernur Anies Bantah Laporan Rapor Merah LBH Jakarta, Ini Jawabannya

Minggu, 24-Oktober-2021 10:28

Gubernur Anies Baswedan
Foto : Humas Pemprov DKI
Gubernur Anies Baswedan
13

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menjawab laporan rapor dari LBH Jakarta soal penggusuran. Langkahnya sesuai dengan aturan dan menjunjung Hak Asasi Manusia.

Menurut Asisten Sekda Bidang Pemerintahan Sigit Wijatmoko proses dialog dikedepankan saat melakukan penertiban. Selain, ketentuan perundang-undangan.

"Yang dilakukan oleh Satpol PP merupakan penertiban terhadap pelanggaran aturan daerah dalam menjaga ketertiban kota yang dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan. Prosesnya dilakukan melalui dialog antara aparat pemerintah dengan warga," kata Asisten Sekda Bidang Pemerintahan Sigit Wijatmoko, dalam keterangannya, Minggu (24/10/2021).

Sigit menyebut pelanggaran aturan yang dimaksud seperti kegiatan usaha atau sejenisnya yang dapat mengakibatkan bencana di wilayah sekitar, seperti permukiman yang dapat menghambat saluran air sehingga mengakibatkan banjir.

Dalam keterangan Pemprov DKI Jakarta, selama empat tahun kepemimpinan Gubernur Anies, tiga kampung telah dibangun dan diresmikan, yang pada pemerintahan gubernur sebelumnya sempat ditertibkan, yaitu Kampung Susun Kunir, Kampung Susun Produktif Tumbuh Cakung, dan Kampung Susun Akuarium.

Pemprov DKI mengaku menggunakan pendekatan Community Action Plan, melibatkan ahli hukum dan perumahan untuk membantu merumuskan skema pengelolaan dan pemanfaatan sesuai kebutuhan warga.

Warga di lingkungan tersebut juga memberikan masukan atas desain hunian. Mekanisme perumusan skema pemanfaatan dan pengelolaan kampung susun pun dilakukan sesuai kesepakatan bersama warga.

Kemudian, Pemprov DKI mengaku sering mengundang LBH Jakarta untuk berdiskusi tentang perencanaan penataan permukiman, sehingga bisa mengakomodasi kebutuhan warga akan hunian.

Reporter : PD Djuarno
Editor : Sesmawati

Berita Terkait

Berita Rekomendasi