Netral English Netral Mandarin
22:07wib
Sekretaris Jenderal Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila (PP) Arif Rahman mengatakan pihaknya tidak pernah didatangi oleh Kapolda atau Kapolres yang baru dilantik di daerah. Baca artikel CNN In Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Ahmad Riza Patria memastikan tidak akan menghadiri kegiatan Reuni 212.
Anak Buah Anies Bantah Tudingan LBH Jakarta Soal Reklamasi: Gugatan Kita Menang

Minggu, 24-Oktober-2021 11:20

Asisten Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, Sigit Wijatmoko
Foto : Istimewa
Asisten Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, Sigit Wijatmoko
26

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengatakan pembangunan 13 pulau reklamasi telah dihentikan. Pemprov DKI Jakarta juga telah memenangkan sebagian besar gugatan dari pihak pengembang.

Menurut Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta, Sigit Wijatmoko Pulau-pulau yang sudah terbangun dikelola untuk kepentingan publik, yang mana 65% lahan dikelola oleh Pemprov DKI melalui BUMD.

"Untuk itu dibuatlah Pergub 58/2018 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Pengelolaan Pantai Utara. Pergub tersebut mengatur tentang pengawasan dan monitoring terhadap perizinan, serta pengelolaan pulau yang sudah terbangun," kata Sigit dalam keterangannya, Minggu (24/10/2021).

Sigit menjelaskan Keputusan penghentian reklamasi, dilakukan melalui kajian ilmiah mendalam yang dilakukan Pemprov DKI, seperti melalui Focus Group Discussion (FGD) untuk bersama-sama menelaah, meneliti, dan memverifikasi dampak reklamasi secara ilmiah.

"Transparansi selalu kami kedepankan dalam membahas reklamasi. Setidaknya ada 10 kali FGD yang diadakan, di mana LBH juga selalu turut kami undang dan hadir dalam beberapa kesempatan. Hasil FGD memutuskan agar pulau yang sudah terbangun tidak dibongkar kembali karena akan menimbulkan kerusakan lingkungan. Sehingga kami, Pemprov DKI Jakarta kemudian berupaya untuk memanfaatkan dan mengelola pulau yang sudah terbangun untuk kepentingan publik," lanjut Sigit.

Sementara bagi pulau yang belum terbangun, Sigi Menyebut telah dilakukan pencabutan izin karena adanya efek biotechnic gas dan blank zone yang dapat membahayakan lingkungan, serta mencegah terjadinya dampak penurunan muka air tanah di Jakarta pada masa yang akan datang.

“Pemprov DKI Jakarta juga meyakini, LBH Jakarta ingin menghadirkan keadilan, seperti halnya keinginan Pemprov DKI Jakarta dalam kebijakan-kebijakan yang dihadirkan. Untuk itu, Pemprov DKI Jakarta terbuka untuk berkolaborasi secara substantif. Selain itu, tindakan yang belum sesuai standar yang telah disampaikan LBH Jakarta,akan menjadi catatan ke depannya, untuk terus melakukan perbaikan,” pungkasnya.

Reporter : PD Djuarno
Editor : Sesmawati

Berita Terkait

Berita Rekomendasi