3
Netral English Netral Mandarin
13:38 wib
Jajaran pengurus dan kader Partai Demokrat se-Sumatera Utara menolak penyelenggaraan Kongres Luar Biasa (KLB) ilegal yang kabarnya digelar di salah satu hotel di Kabupaten Deli Serdang. Presiden Jokowi meminta Kementerian Perdagangan untuk gencar mengkampanyekan slogan cinta produk-produk Indonesia, sekaligus benci produk luar negeri.
Andi Arief Kritik Pilkada 2024: Akan Jadi Ajang Politisasi ASN dan Bagi-Bagi Jatah PLT ke Partai

Senin, 01-Februari-2021 14:20

Politisi Partai Demokrat Andi Arief
Foto : Istimewa
Politisi Partai Demokrat Andi Arief
0

JAKARTA, NETRALNEWS.COM – Politisi Partai Demokrat Andi Arief menilai keputusan DPR untuk mempertahankan Pemilihan Kepala Daerah di 2024 sangat mengkhawatirkan. Pasalnya, rawan terjadi politisasi ASN pada ratusan kepala daerah yang seharusnya terisi.

“Pilkada dipertahankan 2024. Ada 272 PLT yg seharusnya terisi dengan pilkada 2022 dan 2023. Paling dikhawatirkan adalah 272 kepala daerah tersebut jadi ajang politisasi ASN,” tulis Andi di akun Twitternya, Senin (1/2/2021).

Selain politisasi ASN, Andi juga mengkhawatirkan terjadinya bagi-bagi jatah kepada partai untuk menjadi PLT kepala daerah. “Partai dapat jatah kepala daerah PLT. Mudah-mudahan ini tidak terjadi,” imbuhnya.

Cuitan mantan aktivis mahasiswa itu mendapat komentar dari para followernya di Twitter seperti terpantau netralnews berikut;

@Alfamaulana01: Biarin aja bang @Andiarief__ , masy sdh sibuk dgn covid dan bencana alam. Ndak ngurus politik,....

@champuvi: PLT itu akan bisa jadi komoditi bargaining, termasuk soal RUU PEMILU.

@Umacina2: Akal2an penguasa mengutamakan rekan partai koalisinya ..semoga tdk  terjd

@AkangOki: Rezim busuk, mimpin penuh dgn intrik dn tipu daya....! Zholim...

@Bams44421380: Memang niatnya ke situ. Akal bulus lah. Apa pernah mikirin rakyat?

Nggak!!! Mending ga usah ada partai pertiy, diwakili juga enggak

@mochammadarief3: Itukan alasan waktu anak sama mantunya nyalon, harus ganti alasan dong, jangan cuma plt doang, kemarin yang cuma 107 disuruh pemilu karena bisa mengganggu pemerintahan, sekarang 272 nggak mengganggu, kan 2 orang bebannya nggak keikut...

Reporter : Dimas Elfarisi
Editor : Sesmawati