Netral English Netral Mandarin
05:07wib
Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan memprediksi, puncak gelombang Covid-19 varian Omicron akan terjadi pada pertengahan Februari hingga awal Maret 202. Pemerintah mengakui kasus Covid-19 di Indonesia terus mengalami lonjakan akibat transmisi lokal varian Omicron dalam sepekan terakhir.
Anggota DPR: Larangan Penjualan Minyak Goreng Curah Rugikan UMKM

Jumat, 26-November-2021 22:30

Ilustrasi minyak goreng
Foto : Istimewa
Ilustrasi minyak goreng
0

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Anggota Komisi VI DPR  Amin Ak menilai, kebijakan larangan penjualan minyak goreng curah yang akan diberlakukan mulai 1 Januari 2022 merugikan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Kebijakan tersebut bakal membuat UMKM kian terjepit karena berbagai hal," ujar Amin dalam keterangan tertulis, Jumat (26/11/2021).

Amin mengatakan, pelaku usaha minyak goreng curah umumnya berskala industri rumah tangga (home industry) dan tidak memiliki persediaan bahan baku sehingga harga minyak goreng curah sangat dipengaruhi pergerakan harga sawit atau crude palm oil (CPO).

"Mereka juga tidak memiliki MoU jangka panjang seperti pengusaha minyak goreng kemasan yang kebanyakan pengusaha besar," ucap politisi PKS itu.

Sehingga, lanjut Amin, ketika harga sawit naik, harga minyak goreng curah langsung melejit, sedangkan harga minyak goreng kemasan relatif stabil.

“Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga, larangan minyak goreng curah mematikan UMKM, sedangkan pelaku usaha besar semakin memperluas pasar, bahkan membentuk pasar oligopoli," paparnya.

Sementara itu, terkait kurang higienis dan kemungkinan terkontaminasinya minyak goreng curah, Amin menyebut pemerintah seharusnya bukan melarang, tetapi membuat regulasi untuk bisa mengontrol perdagangan migor curah.

Regulasi antara lain mengatur agar distribusi terhindar dari kontaminasi, sanksi tegas bagi pelaku oplosan dengan minyak jelantah, dan  kemasan sesuai standar.

"Adalah kewajiban pemerintah memberikan pembinaan kepada UMKM dan  melindungi usaha rakyat dari ancaman usaha besar dengan praktek monopoli atau oligopoli," terangnya.

Lebih jauh, Amin mengungkapkan, dalam situasi ekonomi yang masih terdampak pandemi Covid-19, kalangan masyarakat bawah membutuhkan produk minyak goreng yang murah. Mengingat minyak merupakan kebutuhan pokok masyarakat.

Untuk itu, Amin menegaskan, pelarangan tersebut akan memiliki dampak sosial sangat besar, dan para pelaku UKM tersebut kehilangan sumber penghasilan untuk kehidupan mereka.

"Pemerintah juga harus memperhatikan regulasi di sektor hulu (minyak sawit/crude palm oil) sebagai bahan baku minyak goreng," pungkasnya.

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Nazaruli

Berita Terkait

Berita Rekomendasi