Netral English Netral Mandarin
14:18 wib
Indonesia menempatkan dua wakilnya di final Yonex Thailand Open 2021 di Impact Arena, Bangkok, Minggu (17/1) siang. Kedua wakil berasal dari sektor ganda putri dan ganda campuran. Sebanyak enam orang meninggal akibat banjir dan tanah longsor yang terjadi Sabtu (16/1/2021), di sembilan kecamatan dan 33 kelurahan di Kota Manado, Sulawesi Utara, jadi daerah terdampak.
Anggota F-PKS Usul Jokowi Bentuk Kementerian Khusus Papua dan Indonesia Timur

Jumat, 04-December-2020 14:35

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS), Sukamta.
Foto : DPR Go Id
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS), Sukamta.
7

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS), Sukamta, menyoroti masalah keamanan dan kesejahteraan di Papua masih terus mengemuka. 

“Masih munculnya gejolak di tengah masyarakat Papua, ini menunjukkan belum ada progres signifikan pembangunan yang dilakukan pemerintah hingga periode kedua Presiden Jokowi," kata Sukamta, Jumat (4/12/2020). 

Karenanya, Sukamta mengusulkan 
kepada Presiden Jokowi untuk membentuk Kementerian Khusus Papua dan Indonesia Bagian Timur.



"Saya kira keberadaan Desk Papua di beberapa kementerian perlu dievaluasi segera. Jika perlu, Saya mengusulkan agar dibentuk kementerian atau badan khusus yang menangani Papua dan Indonesia Bagian Timur," ujarnya. 

"Mengapa kementerian atau badan khusus Papua, agar bisa fokus, tertarget jelas dan berproses agar masalah di Papua tidak membesar dan cepat terselesaikan,” sambung Sukamta. 

Sukamta menilai, selama ini otonomi khusus yang berjalan dan berbagai proyek percepatan pembangunan infrastruktur belum menyentuh hal subtantif. Yang dilakukan oleh pemerintah seakan membangun Papua secara artifisial.

“Membangun jembatan, jalan raya, mengangkat stafsus dari Papua, berkunjung ke Papua, hal ini tidak menyentuh akar masalah di Papua. Adanya laporan soal pelanggaran HAM, gerakan separatisme, kemiskinanan, pengangguran harus disikapi dengan kebijakan dan cara yang berbeda," ucap dia.

"Jika masih gunakan model pendekatan yang sama maka tidak akan ada perubahan lebih baik dan tuntas bagi Papua. Maka dengan adanya Kementerian atau Badan khusus soal Papua dan Indonesia Timur, saya berharap ada pendekatan yang lebih progresif. Karena kementerian atau badan ini bertanggung jawab langsung kepada presiden,” jelas Sukamta.

Wakil Ketua Fraksi PKS Bidang Politik Hukum dan HAM ini juga berpesan, bahwa Papua itu Indonesia. Maka menyelesaikan masalah Papua tidak bisa hanya menggunakan pendekatan kekuasaan poros Jakarta Papua.

“Selama ini pendekatan pemerintah Joko Widodo terkesan hanya pendekatan kekuasaan dan ekonomi. Perlu pendekatan sosiologis dialogis dengan kedudukan sejajar sebagai sesama anak bangsa, ini bisa menjadi jalan untuk saling memahami dan mencari solusi bersama,” terang Sukamta.

Legislator asal Yogyakarta ini kembali mengingatkan agar Pemerintah tidak menganggap enteng isu deklarasi Papua Barat Merdeka. Menurutnya ibarat bibit api kecil, jika ada di dalam sekam akan sangat berbahaya.

“Sekamnya adalah rasa ketidakadilan, kemiskinan, keterbelakangan. Oleh sebab itu pilihannya yang paling utama adalah sejahterakan warga Papua, angkat harkat dan martabat warga Papua. Maka dengan sendirinya godaan dari kelompok separatis tidak akan berpengaruh kepada warga Papua,” tutup Sukamta.

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Sulha Handayani