Netral English Netral Mandarin
21:46wib
Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mewacanakan mengganti maskapai BUMN PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dengan Pelita Air milik PT Pertamina (Persero). Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) akan menggelar unjuk rasa mengevaluasi 2 tahun kinerja Jokowi-Ma'ruf bersama Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak), Kamis (28/10).
Anies Bungkam Soal Rencana Pemanggilan KPK, FH: Ahli Penata Kata Tak Mampu Berkata-kata

Kamis, 29-Juli-2021 21:19

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Foto : Twitter Pemprov DKI
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
14

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Eks politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean menyindir Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang memilih diam saat ditanya wartawan soal rencana pemanggilan dirinya oleh KPK terkait kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Cipayung, Jakarta Timur.

"Ahli penata kata tiba-tiba tak mampu berkata-kata. Tenggorokan sesak…!!" tulis Ferdinand di akun Twitter-nya, Kamis (29/7/2021).

Seperti diberitakan, KPK berencana memanggil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Munjul. 

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, pemanggilan terhadap Anies akan dilayangkan dalam waktu tak lebih dari dua pekan ke depan. 

"Pada saatnya KPK akan menyampaikan kepada publik secepatnya, mungkin minggu ini atau minggu depan," kata Firli, Senin (26/7/2021).

Terkait hal itu, awak media mencoba mengkonfirmasi ke Anies Baswedan soal rencana KPK memanggil dirinya, namun mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu memilih bungkam.

Awalnya, Anies yang memiliki agenda di SDN 05 Cempaka Putih Barat, menjelaskan perihal vaksinasi Covid-19.

Beberapa pertanyaan, seperti target vaksinasi hingga aturan makan di warteg maksimal 20 menit selama masa PPKM Level 4 pun lancar dijawab Anies.

Tapi begitu ditanya soal rencana pemanggilan dirinya oleh KPK, orang nomor satu di DKI itu langsung melengos pergi.

"Sudah, cukup ya," singkat Anies seperti dilansir dari Tribun Jakarta, Selasa (27/7/2021).

Seperti diketahui, KPK telah menetapkan lima tersangka dalam kasus tersebut. Kerugian negara yang ditaksir KPK terkait pengadaan lahan di Munjul mencapai Rp152,5 miliar. KPK menemukan bahwa uang tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi para tersangka. 

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Nazaruli