Jumat, 29-January-2021 07:39

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Gilbert Simanjuntak membeberkan penggunaan dana Belanja Tak Terduga (BTT) DKI tahun 2020 yang tak tepat sasaran.

Gubernur Anies Baswedan disebut hanya menggunakan uang itu 10 persen saja untuk penanganan Covid-19. Padahal, dalam berbagai kesempatan, Anies menyatakan dana BTT dialokasikan untuk bidang kesehatan, pemulihan ekonomi, dan jaring pengaman sosial.

Namun, Gilbert menyebut 90 persen dari dana BTT itu digunakan untuk menggarap sejumlah proyek.

"Hanya sekitar 10 persen dari BTT 2020 Rp 5,2T yang dialokasikan ke sektor kesehatan dan sebagian besar juga proyek, tidak jelas berapa untuk Nakes. Sisanya yang sekitar 90 persen lebih banyak jadi proyek," ujar Gilbert kepada wartawan, Kamis (28/1/2021).

Pernyataan Gilbert menjadi sorotan banyak warganet di akun FB Mak Lambe Turah.

MLT: "Ya ampun wan abud. morning gaiss..., kabar pertama kurang menyenangkan tp semoga hari kalian ini menyenangkan ya."

Siti Nurjanah: "Aku sih nunggu berita dari KPK aja."

Mbah Jawi Kampoeng Dalem: "Ndak apa apa....toh si Anis kebal hukum & Ndak akan terjamah hukum apalagi KPK."

Eyang Kakung: "Katany penyimpangan dana covid 19 diancam hukum berat...mana buktiny."

Sebelumnya diberitakan, menurut Gilbert penggunaan BTT ini menunjukan tidak berpihaknya Anies pada para tenaga kesehatan (nakes). Padahal, saat ini angka kematian nakes di Indonesia cukup mengkhawatirkan.

"Keberpihakan kepada mereka yang berjuang dirasakan kurang," jelasnya.

Tak hanya itu, nakes yang dinilai paling rentan tertular virus corona ini masih banyak yang belum mendapatkan suntikan vaksin.

"Nakes yang gagal divaksin karena berbagai faktor sebaiknya tetap dijadwalkan dengan vaksin lain apabila vaksin yang ada sekarang membuat syarat mendapat vaksin tidak terpenuhi," ucapnya.

Mantan Wakil Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI) ini juga menilai ada kesalahan distribusi vaksin di fasilitas kesehatan untuk para nakes. Ia pun menuntut agar Pemprov melakukan perbaikan data.

"Beberapa RS mendapat jatah vaksinasi misalnya 3.000, tetapi data nakesnya hanya 1.000. Lalu data yang 2.000 tidak jelas dari mana," pungkasnya.

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Gilbert Simanjuntak membeberkan penggunaan dana Belanja Tak Terduga (BTT) DKI tahun 2020 yang tak tepat sasaran.

Gubernur Anies Baswedan disebut hanya menggunakan uang itu 10 persen saja untuk penanganan Covid-19. Padahal, dalam berbagai kesempatan, Anies menyatakan dana BTT dialokasikan untuk bidang kesehatan, pemulihan ekonomi, dan jaring pengaman sosial.

Namun, Gilbert menyebut 90 persen dari dana BTT itu digunakan untuk menggarap sejumlah proyek.

"Hanya sekitar 10 persen dari BTT 2020 Rp 5,2T yang dialokasikan ke sektor kesehatan dan sebagian besar juga proyek, tidak jelas berapa untuk Nakes. Sisanya yang sekitar 90 persen lebih banyak jadi proyek," ujar Gilbert kepada wartawan, Kamis (28/1/2021).

Pernyataan Gilbert menjadi sorotan banyak warganet di akun FB Mak Lambe Turah.

MLT: "Ya ampun wan abud. morning gaiss..., kabar pertama kurang menyenangkan tp semoga hari kalian ini menyenangkan ya."

Siti Nurjanah: "Aku sih nunggu berita dari KPK aja."

Mbah Jawi Kampoeng Dalem: "Ndak apa apa....toh si Anis kebal hukum & Ndak akan terjamah hukum apalagi KPK."

Eyang Kakung: "Katany penyimpangan dana covid 19 diancam hukum berat...mana buktiny."

Sebelumnya diberitakan, menurut Gilbert penggunaan BTT ini menunjukan tidak berpihaknya Anies pada para tenaga kesehatan (nakes). Padahal, saat ini angka kematian nakes di Indonesia cukup mengkhawatirkan.

"Keberpihakan kepada mereka yang berjuang dirasakan kurang," jelasnya.

Tak hanya itu, nakes yang dinilai paling rentan tertular virus corona ini masih banyak yang belum mendapatkan suntikan vaksin.

"Nakes yang gagal divaksin karena berbagai faktor sebaiknya tetap dijadwalkan dengan vaksin lain apabila vaksin yang ada sekarang membuat syarat mendapat vaksin tidak terpenuhi," ucapnya.

Mantan Wakil Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI) ini juga menilai ada kesalahan distribusi vaksin di fasilitas kesehatan untuk para nakes. Ia pun menuntut agar Pemprov melakukan perbaikan data.

"Beberapa RS mendapat jatah vaksinasi misalnya 3.000, tetapi data nakesnya hanya 1.000. Lalu data yang 2.000 tidak jelas dari mana," pungkasnya.