Netral English Netral Mandarin
banner paskah
17:40wib
Pemerintah kembali memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro. Kebijakan ini diperpanjang selama 14 hari, terhitung sejak 20 April. Komite Eksekutif UEFA meresmikan format baru untuk kompetisi Liga Champions yang akan mulai digunakan pada musim 2024/2025.
Apresiasi Langkah Jokowi Cabut Perpres Investasi Miras, PAN Sentil Kinerja Biro Hukum Kepresidenan

Rabu, 03-Maret-2021 13:10

Ketua Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay,
Foto : Antara
Ketua Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay,
17

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mencabut dan membatalkan lampiran Perpres berkenaan dengan izin investasi minuman keras (miras). 

Ketua Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay, menilai bahwa Presiden Jokowi telah mengambil langkah konkrit dalam meredam perdebatan dan polemik yang muncul di tengah masyarakat beberapa hari belakangan ini. 

"Presiden mendengar suara-suara masyarakat. Tentu banyak juga pertimbangan dan masukan yang sudah didengar. Pada akhirnya, presiden memilih untuk mencabut lampiran Perpres tersebut. Semoga, peredaran miras di Indonesia bisa diminimalisasi dan dikendalikan secara baik," kata Saleh dalam keterangan tertulisnya, Selasa (2/3/2021). 

Menurut Saleh, ini bukan kali pertama presiden mencabut atau merevisi Perpres yang dikeluarkan. Karena itu wajar jika ada spekulasi di masyarakat yang menyatakan bahwa biro hukum kepresidenan kurang peka terhadap situasi sosial, politik, budaya, dan keagamaan di tengah masyarakat. Jika ada kepekaan, perpres seperti ini tidak perlu dimajukan ke meja presiden.

"Tentu presiden memiliki biro hukum dan ahli hukum yang merumuskannya. Mestinya, sudah ada kajian sosiologis, filosofis, dan yuridis sebelum diajukan ke presiden," ujar ujar anggota Komisi IX DPR itu. 

Karena bagaimana pun, lanjut Saleh, sebagai sebuah payung hukum, perpres mengikat semua pihak. Karena itu, jika ada sekelompok masyarakat yang secara sosiologis merasa dirugikan, draft perpres tersebut tidak perlu dilanjutkan. 

"Kalau begini, kan bisa jadi orang menganggap bahwa Perpres itu dari presiden. Padahal, kajian dan legal draftingnya pasti bukan presiden. Ini yang menurut saya perlu diperbaiki di pusaran tim kepresidenan," terangnya. 

Lebih lanjut, Saleh menyebut bahwa sejauh ini pencabutan lampiran Perpres tersebut sudah sangat baik. Apalagi, presiden menyebutkan bahwa alasan pencabutan itu setelah mendengar masukan ormas keagamaan, tokoh masyarakat, dan tokoh-tokoh daerah. 

"Dengan begitu, polemik bahwa pemerintah akan membuka ruang besar bagi investasi minuman keras dengan sendirinya terbantahkan," pungkas Ketua DPP PAN itu. 

Sebelumnya diberitakan, Presiden Jokowi memutuskan mencabut lampiran pada Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang mengatur soal investasi di industri minuman keras. 

Keputusan itu disampaikan Presiden pada Selasa (2/3/2021). Jokowi mengatakan, lampiran dalam Perpres yang diteken pada 2 Februari 2021 lalu itu dicabut setelah dirinya menerima masukan dari berbagai pihak. 

"Setelah menerima masukan-masukan dari ulama-ulama, MUI, NU, Muhammadiyah, dan organisasi masyarakat (ormas) serta tokoh-tokoh agama yang lain dan juga masukan- masukan dari provinsi dan daerah," kata Presiden Jokowi seperti disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden. 

"Bersama ini saya sampaikan, saya putuskan lampiran Perpres pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol saya nyatakan dicabut," ujar Presiden. 

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Nazaruli